“ Pelepasan Kawasan Hutan Bertendensi Politis”

Kemenhut Diminta Menolak Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan

Palangkaraya-[19.4.2010].  Pemberian ijin rekomendasi pelepasan kawasan hutan dan pinjam pakai kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan Kuasa Pertambangan oleh Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang pada awal Februari 2010 lalu ditengarai sarat dengan tendensi politis.

 

Setidaknya ada dua kemungkinan tendensi politis yang menyertai pemberian ijin tersebut, pertama adalah politik pencitraan akomodatif terhadap investor yang dapat mendukung menggerakan suara para buruhnya pada Pilkada Juni mendatang dan kedua adalah dukungan financial sebagai balas jasa disetujuinya rekomendasi tersebut untuk keperluan kampaye.

 

Dugaan tersebut bukan tanpa alasan, karena selama 4 tahun pemerintahan Teras Narang sebagai Gubernur Kalimantan Tengah, yang bersangkutan tidak pernah menyetujui rekomendasi atas pelepasan dan pinjam pakai kawasan hutan dengan alasan bahwa RTRWP masih bermaslah dan seperti yang dikemukakannya bahwa selama RTRWP masih belum selesai Teras Narang tidak akan menyetujui rekomendasi tersebut.

 

Gubernur Kalimantan Tengah [A. Teras Narang] dengan sangat lantang menyatakan tidak akan memberikan persetujuan untuk perubahan kawasan hutan/ alih fungsi sebelum adanya pengesahan definitive atas peruntukan kawasan hutan yang dilegalisir melalui perda RTRWP Kalimantan Tengah yang masih sedang berproses dan mengalami masalah ketidak sinkronan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Untuk itu gubernur  menerbitkan surat edaran No.522.11/1089/Ek tanggal 3 juli 2007 yang disampaikan kepada Bupati se Kalimantan tengah untuk menangguhkan semua bentuk perijinan sebelum ada penunjukan kawasan hutan oleh menhut dan  disahkanya perubahan atas PERDA NO.3 tahun 2003 tentang RTRWP Kalteng. 

 

Faktanya pada Februari 2010 lalu 77 rekomendasi untuk pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan 125 rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan telah ditanda tangani oleh gubernur, tidak berapa hari menjelang pendaftaran calon gubernur Kalteng di KPU Kalteng.

 

Sejatinya, dengan perkembangan yang ada dimana telah diketahui bahwa banyak pembukaan kawasan hutan tidak sesuai dengan koridor hokum yang berlaku, dimana hutan dibuka tanpa ijin pelepasan kawasan hutan, maka gubernur harusnya lebih bijak dan hati-hati menyikapi ini.  Kepada izin yang dikeluarkan setelah surat Kepala Baplan dicabut oleh oleh Menhut berdasarkan surat No. S.575/Menhut-II/2006 tanggal 11 September 2006 harusnya tidak diberikan rekomendasi.  Demikian juga ijin-ijin yang sebelumnya dan ditengarai bermasalah karena juga melanggar TGHK dan atau RTRWP 8/2003.

 

Nampak jelas sikap gambling  dalam memberikan ijin rekomendasi ini, dimana karena ini menyangkut pelepasan, bila disetujui berarti perkebunan dan pertambangan yang diberikan rekomendasi dapat berjalan, namun kalaupun tidak setujui belum tentu berarti ada proses pencabutan izin.

 

WALHI Kalimantan Tengah dan Save Our Borneo, betul-betul menyatakan keprihatinan atas ketidak cermatan dan upaya “gambling” yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, hal ini bisa menimbulkan masalah baru karena kelompok pengusaha akan mempunyai expektasi yang lebih tinggi lagi, padahal sejak awalnya lokasi-lokasi yang direkomendir bermasalah secara hukum dan tidak memperhatikan daya dukung ekologi.

 

Disamping itu, sampai saat ini juga RTRWP Kalteng belum definitive, juga belum ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis seperti yang diamatkan oleh UU PPLH No. 32/2009. Sikap kebelet ini mencurigakan sebagai upaya mencari kesempatan momentum menjelang Pilkada dalam rangka menggalang dukungan, baik dukungan politis maupun dukungan financial.

 

Save Our Borneo dan WALHI Kalimantan Tengah akan terus mengupayakan perlawanan atas upaya perusakan dan penghancuran hutan, SOB dan WALHI Kalteng  dan meminta Kemenhut untuk menolak pemberian ijin pelepasan untuk perkebunan kelapa sawit dan pijam pakai kawasan hutan  untuk KP tambang. 

 

Jika dikaitkan dengan komitment presiden SBY yang memasang target pengurangan emisi karbon akibat deforestasi sebesar 26% pada 2010 nanti, maka persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan jelas-jelas sangat bertolak belakang dan kontra produktif.  Maknanya, pemerintah daerah masih jauh dari komitmen untuk menyelamatkan lingkungan, menghindari bencana ekologi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara imbang antara ekonomi dan lingkungan.

 

###