Friday, July 15, 2011

Pilkada, Tebar Pesona dan Kriminalisasi Warga

Catatan Kecil 2010

Pilkada, Tebar Pesona dan Kriminalisasi Warga

Nordin*)


Save Our Borneo [des.2010]- Dua kata pertama dari judul tulisan sebagai refleksi 2010 ini sudah jelas-jelas saling berhubungan sangat erat, ibarat amplop dan perangko. Pilkada, baik Pilkada Kabupaten [yang ada di 2 kabupaten di Kalteng] dan Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah sendiri jelas-jelas merupakan ajang cari muka dan tebar pesona disertai tebar janji manis yang sudah jadi rahasia umum.


Apa buah hasil dari Pilkada dan Tebar Pesona itu ? setidaknya terpilih pimpinan daerah yang punya pesona atau mampu menampilkan pesona wajahnya yang seolah sangat pro-rakyat, pro perubahan, pro-lingkungan dan pro-pro lainnya. Juga dihasilkan sebuah kekisruhan pilkada [di Kobar] yang tidak menghasilkan apa-apa kecuali semakin memperjelas borok dan topeng politik dari pimpinan daerah yang sesungguhnya tidak siap kalah dan hanya siap menang.


Pilkada yang terjadi 2010 ini, meskipun hanya 3 pilkada yaitu 2 kabupaten dan 1 propinsi sangat-sangat menampakan wajah asli para pihak yang terlibat, meskipun sudah demikian rupa dipoles dengan topeng politis. Tengok saja keberpihakan birokrasi pada salah satu calon, upaya kolekte pada pemodal, dan bahkan petualang politik yang turut mewarnai ajang adu citra tersebut.


Lepas dari itu, kisruh juga mewarnai perebutan suara di berbagai daerah, tersiar kabar para punggawa daerah ini saling sikut kerena merasa koleganya [yang meskipun se-partai ] tidak / kurang mendukungnya dan ini berlanjut terus hingga sampai ke urusan NIP CPNS yang juga jadi polemik.


Adakah perubahan fundamental yang terjadi dari penyelenggaran Pilkada yang menghabiskan sangat banyak uang rakyat tersebut terhadap kehidupan warga-warga biasa, dalam artian rakyat secara harpiah ? jawabannya ada ? yaitu warga dibeberapa daerah harus gigit jari terus karena lahannya, tanahnya, sungainya dirampas dan dirusak oleh investasi yang sudah menyandera para politisi.


Jelas pemodal ini merasa berani dan aman, toh mereka sudah dapat jaminan kemanan dari jasanya menyumbang para calon [bahkan tanpa malu-malu ada calon yang mengumpulkan mereka ini disaat mejelang pilkada dengan alasan konsolidasi ; suara dan uang tentunya].


Kriminalisasi dan problematika serta konflik antara pemodal yang notabane punya hubungan mutualistis yang lebih dekat dengan pejabat politik [jauh lebih dekat dibandingkan hubungannya dengan rakyat, yang hanya dibutuhkan ketika suaranya diperlukan di bilik suara] semakin menjadi-jadi, sementara penyelesaian dan fasilitasi pemerintah bahkan parlemen daerah terhadap permasalahan lahan dan konfliknya dengan persauhaan raksasa hanya lips service saja.


Kejadian lucu dialami oleh seorang aktivis WALHI Kalimantan Tengah ketika mendampingi warga Kapuas bertemu dengan wakil mereka di parlemen Kalteng. Alih-alih difasilitasi untuk mencari solusi penyelesaian masalah konflik dan protes mereka terhadap PT. GAL, seorang wakil rakyat [sekali lagi wakil rakyat, bukan wakil rayap] justru meminta WALHI Kalteng memfasilitasi warga untuk mengurus dan mendampingi warga untuk bertemu dan berdialog dengan pihak-pihak lainnya. Tentu saja Fandi [aktivis WALHI Kalteng tersebut], geram dan menyahut :” lho yang menjadi wakil rakyat khan sampeyan, bukan WALHI. Yang digaji rakyat dari uang pajak khan sampeyan, bukan WALHI. Sampeyan dong yang harusnya berkewajiban untuk melakukan apa yang disarankan itu”.


Bukannya terima dengan apa yang disampaikan bersama dengan fakta-faktanya bahwa mereka itu adalah mengecap gaji dari uang pajak rakyat, malahan sengit dan merasa paling pintar, namun tidak mau sibuk untuk urusan rakyat kecil.


Paling banter yang diperoleh warga negara yang sedang sial adalah berupa sekian surat yang dikeluarkan sebagai rekomendasi, tapi ujung-ujungnya hanya jadi sampah dan macan kertas saja tanpa ada tindakan lanjutnya jika tidak diselesaikan oleh pemodal [ lebih tepat jika perusahaan raksasa ini disebut kompeni besar].


Di Kapuas, warga yang bersengketa dengan PT. GAL mendapat kriminalisasi karena emosi dengan pejabat berwenang yang membuat mereka seperti bola ping-pong. Penyelesaian substansialnya-pun akhirnya tidak kunjung selesai. Sudah tahu bermaslaah, justru Komisi Amdal / Badan Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah menyetujui untuk terbitnya AMDAL bagi PT. GAL, padahal yang namanya Amdal juga memuat soal social, salah satunya konflik, mestinya jika masih ada sengketa dan konflik, maka Amdal tidak bisa berjalan mulus dulu.


Di Seruyan ada sengketa lahan transmigrasi di Sukamandang dengan PT. BJAP juga tidak pernah jelas selesainya, pastikan saja, jikapun dianggap selesai maka yang menanggung rugi dan derita adalah rakyat kecil.


Lain lagi dengan di Sembuluh dan Bangkal, masih Seruyan juga. Nyata-nyata perusahaan telah mencaplok lahan warga dan tidak ada kesepakatan ganti rugi dengan warga, dan warga memutuskan untuk tidak menyerahkan lahanya, justu mendapat perlakuan tidak menyenangkan berupa kriminalisasi dengan tuduhan pencurian buah sawit dari PT. Salonok Ladang Mas [padahal mereka memotong buat itu akibat lahanya sengketa dan tidak pernah ada penyelesaian].


Warga bangkal justu juga mendapat kesialan lain dimana ketika mereka menjalankan ritual adatnya untuk menjaga lahanya dengan cara memasang taringting sawang, malah dituduh menganggu aktivitas perusahaan [PT. MHBP], sementara perusahaan yang telah nyata-nyata menggangu asap dapur warga dengan merusak dan merampas tanahnya enak-enakan saja duduk di belakang meja.


Cerita kriminalisasi adalah cerita milik rakyat biasa, bukan cerita milik kompeni besar, bukan pula cerita peserta apalagi pemenang Pilkada. Bobolnya kolam limbah PT. SSP di Parenggean dan PT. BHL ke Sungai Bamban tidak pernah merepotkan aparat polisi atau bahkan hanya PPNS lingkungan untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan, apalagi menyibukan jaksa penuntut umum, ahhhh….itu sangat jauh sekali. Cerita semburan limbah pabrik, bukan dan sangat jauh berbeda cerita rakyat kecil yang seringkali berakhir dengan jeruji besi, walaupun hanya memotong sebatang pohon untuk tiang bangunan rumahnya.


Pembalakan dan pembukaan kawasan hutan tanpa ijin pelepasan kawasan hutan [IPKH] dari Kementerian Kehutanan juga bukan cerita rakyat kebanyakan, tapi cerita tentang jutaan hectare luasan kawasan hutan yang digarap dan diberikan ijin untuk perkebunan kelapa sawit.


Namun meskipun luasnya spektakuler, karena ini bukan cerita milik rakyat, maka sejarahnya jadi rumit dan buram bahkan diupayakan untuk dihilangkan dengan berbagai cara, dibuat seolah legal, dibuat seolah untuk kepentingan rakyat dan dibuat seolah tidak bermasalah secara ekologi.


Semua ini pasti ada dalangnya, ……yah, Pilkada menghasilkan dalang-dalang kawakan yang mampu memainkan wayang-wayang bodoh yang terpaksa atau sukarela turut berbuat jahat untuk generasi ini, untuk generasi masa depan dan untuk bangsa ini.


Kalau saja penegakan hukum di tanah negeri ini “pro-justita” dan bukannya ewuh pakewuh terhadap politik serta lembaga politik dan politisi-nya, maka harusnya pecolong-pencoleng kakap yang akan banyak difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Lembaga Pemasayarakatan /Rutan-nya, bukan warga biasa yang hanya mempertahankan tanahnya, alat produksi utamanya dan kehidupan kecilnya yang ramai di kriminalisasi.


*) Direktur Save Our Borneo, Dewan Nasional WALHI, bertempat tinggal di Palangkaraya, No. KTP P. 62710007241, NIK 6271031211700003

Norwegia Investasi Sawit Bermasalah

Suara Pembaruan

Kamis, 3 Maret 2011 ÷ Ekonomi

Norwegia Investasi Sawit Bermasalah


[JAKARTA] – Norwegia ditengarai mencederai Letter of Intent (LoI) dengan pemerintah Indonesia karena negara tersebut menempatkan dana pensiun pemerintah di perusahaan perkebunan sawit yang melakukan land clearing tanpa izin. Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi di Jakarta, Rabu (2/3), mengatakan pemerintah Norwegia justru memiliki investasi saham di lima group perusahaan sawit yang beroperasi di Kalimantan Tengah. Beberapa perusahaan dalam group tersebut terindikasi ilegal karena tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dan atau izin pemanfaatan kayu. Menurut Elfian, total nilai investasi The Government Pension Fund (dana pensiun pemerintah Norwegia/GPFG) di lima grup perusahaan tersebut mencapai US$ 183 juta.

Kalimantan Tengah merupakan provinsi percontohan pelaksanaan MoU yang diteken pada 26 Mei 2010. Adapun lima group perusahaan sawit yang sahamnya dimiliki pemerintah Norwegia tersebut adalah Golden Agri Resources Ltd (GAR/Sinar Mas Group), yang berbasis di Singapura, Wilmar International Group, IOI, Sime Darby, dan Astra Agro Lestari. [H-12]

Fire in Wilmar Conssion PT. RHS



Mey 2011....SOB Monitorring Team found forest fire on PT. Rimba HArapan Sakti [a subsidiary company of Wilmar in Central Kalimantan]. Is it sustainable palm oil plantation ?

sinarmasALAH


SINAR MASalah dan Wilmar, sama2 Perusak

Aduan Warga Biru Maju, Pelanggaran HAM


“Lahan Kalteng Dikuasai Sawit”

“Lahan Kalteng Dikuasai Sawit”

Tegakan Hukum, untuk Hindari Penyanderaan Modal


Palangkaraya [16/10/10]. Total luas ijin perkebunan besar swasta di Kalimantan Tengah saat ini tidak mencerminkan keadilan distribusi asset alam dan keadilan distribusi alat produksi berupa tanah untuk warga negara.

Sebanyak 4.65 juta ha kawasan Kalteng sudah diberikan ijin untuk PBS yang 95%nya adalah kelapa sawit dan dimiliki oleh segelintir konglomerat saja. Dari 4.65 juta tersebut 2.074 juta ha sudah operasional dan bahkan panen buah. Sisanya seluas 2.574 juta ha belum operasional namun sudah dinyatakan sebagai milik 205 pengusaha kelapa sawit.

Sayangnya dari keseluruhan kawasan yang diberikan untuk perkenunan tersebut, bila berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan [TGHK] sebanyak 3.926 juta ha merupakan kawasan hutan. Bila berdasarkan RTRWP 2003, seluas 1.710 juta ha berada dalam kawasan hutan, baik hutan lindung [HL], Hutan Produksi [HP], Hutan Produksi Terbatas [HPT ataupun Hutan Produksi yang dapat di Konversi].

Berdasarkan TGHK, kawasan hutan yang sudah dirambah untuk perkebunan kelapa sawit [aktif] mencapai 1.664 juta ha, sementara jika berdasar RTRWP 2003 seluas kurang lebih 365 ribu ha.

Ironisnya, pelepasan kawasan hutan yang diberikan oleh Kementrian Kehutanan sampai dengan tahun 2010 ini, dimana pemberian pelepasan ini mengacu pada TGHK hanya mencapai 553 ribu ha, artinya sekitar 1.1 juta ha berkerja tanpa ijin pelepasan kawasan hutan.

Save Our Borneo sangat meyayangkan sikap pemerintah yang menutup mata pada aktivitas penjarahan terstruktur atas kawasan-kawasan hutan di Kalimantan Tengah ini. Dapat dikatakan pemerintah melakukan pembiaran atas terjadinya tindak kejahatan kehutanan.

SOB meminta agar kejatahatan-kejatahan kehutanan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit segera diambil langkah hokum tanpa kompromi, jika tidak maka sama saja pemerintah dan aparat hokum adalah bagian dari pelanggar.

Penyelesaian-penyelesaian masalah perambahan kawasan hutan oleh company-company raksasa ini harus dimulai dengan langkah penegakan hokum yang tegas dan serius. Indonesia dan hokum di Indonesia tidak boleh disandera oleh modal dari perusahaan-perusahaan jika tidak ingin menjadi negara yang punya martabat.

###

“KPK Wajib Telisik Mafia Ijin Lahan di Kalteng”


“KPK Wajib Telisik Mafia Ijin Lahan di Kalteng”

Sulit Mengharapkan Aparat Hukum di Daerah Bertindak



Palangkaraya [SOB]. Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] sewajarnya melakukan penelisikan dan investigasi mendalam terhadap dugaan praktik Mafioso perijinan pembukaan lahan untuk perkebunan kelepa sawit dan tambang di Kalimantan Tengah. Sudah tipis harapan untuk tegaknya keadilan jika mengharap institusi penegak hokum lainnya, apalagi pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah bagian dari perijinan tersebut.

Investigasi mendalam terhadap perijinan lahan bagi perkebunan kelapa sawit dan tambang di Kalteng tersebut penting dilakukan untuk mengungkap kejahatan kehutanan dan korupsi serta pelanggaran perundangan lainnya, mengingat sudah bukan rahasia umum lagi bahwa perijinan yang diberikan banyak bermasalah dan tidak sesuai peruntukannya.

Masalah yang mengemuka dari praktek Mafioso ini adalah pemberian ijin untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan di dalam kawasan hutan yang sesungguhnya menurut perundangan tidak diperbolehkan, kecuali ada ijin pelepasan kawasan hutan [IPKH].

Dari data yang teroleh oleh SOB, pada sector perkebunan, diduga terdapat perijinan yang diberikan dalam kawasan hutan seluas 3.926 juta ha [bila berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan -TGHK] dan bila berdasarkan RTRWP 2003, ada seluas 1.710 juta ha berada dalam kawasan hutan, baik hutan lindung [HL], Hutan Produksi [HP], Hutan Produksi Terbatas [HPT ataupun Hutan Produksi yang dapat di Konversi].

Berdasarkan TGHK sampai 2010 ini, kawasan hutan yang sudah dirambah untuk perkebunan kelapa sawit [aktif] mencapai 1.66 juta ha, sementara jika berdasar RTRWP 2003 seluas kurang lebih 365 ribu ha.

SOB mendorong KPK untuk melakukan langkah-langkah pengungkapan terhadap praktik korupsi terselubung yang didiga kuat melibatkan kepala daerah baik di tingkat kabupaten bahkan propinsi yang dengan mudahnya mengelaurkan rekomendasi terhada ijin-ijin pada lokasi yang tidak sepatutnya tersebut.

“Kami mendorong agar KPK yang bertindak, karena jika mengharapkan apparatus hukum di daerah, maka kemungkinannya akan terjadi konflik kepentingan atau sikap ewuh pakewuh dari petugas”, ujar Safrudin Mahendra, Staf Kampanye Media dan Propaganda Save Our Borneo.

Sesuai dengan sipatnya yang Mafioso, maka semua pihak yang terlibat dan diduga turut menikmati pasti akan saling melindungi, saling menutupi dan saling berusaha membersihkan diri. Dugaan pembersihan diri ini juga terlihat dari upaya keras para kepala daerah meng-gol-kan proses perubahan fungsi kawasan hutan menjadi non hutan pada wilayah-wilayah yang sduah diberikan ijin untuk perkebunan kelapa sawit dan tambang.

Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan kehancuran pengelolaan sumber kehidupan rakyat yang tersisa, selain daripada menegakan hokum setegak-tegaknya, mengambil langkah tegas dan menghukum yang salah dalam sindikat Mafioso perijinan ini, tanpa memandang apapun jabatannya.

###

“PBS Sawit Ancaman Kerusakan Danau Sembuluh”

“PBS Sawit Ancaman Kerusakan Danau Sembuluh”

Akibat Pembabatan Sepadan dan Limbah Pabrik


Ekosystem Danau Sembuluh sejak 10 tahun terakhir mengalami degradasi dan kerusakan serius akibat adanya berbagai aktivitas pengurusakan kawasan sekitarnya, terutama pembukaan secara massif perkebunan kelapa sawit disekelilingnya.

Tercatat tidak kurang dari delapan PBS sawit bersentuhan langsung dengan Danau Sembuluh dimana sungai-sungai yang berada dalam konsesi PBS tersebut mengalir ke danau Sembuluh.

Disamping aliran sungai yang rusak akibat digerus oleh PBS sawit, saat ini telah ada 2 Pabrik Kelapa Sawit [PKS] yang langsung menggelontorkan limbahnya ke danau Sembuluh, yaitu PKS PT. Agro Indomas I di Terawan dan PKS PT. Agro Indomas II di sungai Purun.

Selain PT. Agro Indomas, perusahaan lain adalah PT. Mustika Sembuluh, PT. Mega Ika Kansa, PT. Salonok Ladang Mas, PT. Hamparan Mas Sawit Bangun Persada, PT. Kerry Sawit Indonesia, PT. Rim Capital dan PT. Sawit Mas Nugraha Perdana.

Tidak selesai dengan gelontoran limbah PKS, danau Sembuluh juga dirusak dengan penanaman sawit di sepadan danau dan sungai. Yang paling mencolok dilakukan oleh PT. Hamparan Mas Sawit Bangun Persada di Desa Tabiku, PT. Salonok Ladang Mas di Teluk Bajarau Desa Sembuluh II, PT. Agro Indomas di Desa Lampasa dan Rangkang desa Bangkal. Selebihnya PBS menanam disepanjang pinggiran sungai yang ada didalam konsesinya secara sporadis.

PT. Agro Indomas, secara terang-terangan telah menggelontorkan limbahnya ke badan air di hulu desa Terawan dari PKS Unit I miliknya. Dalam pantauan lapangan bersama BLH Kalteng, SOB mendapati saluran pembuangan tersebut menuju langsung ke Teluk Rambania.

Sepadan danau Sembuluh di Tabiku, Bangkal dan teluk Bajarau kondisinya betul-betul memprihatinkan dimana sawit ditanam bahkan sampai ke badan danau. Hal ini jelas-jelas sudah merusak ekosistem danau Sembuluh.

Ironisnya hal tersebut belum menjadi perhatian serius untuk dilakukan penanganan dan teguran oleh pemerintah kabupaten Seruyan. Kuat dugaan telah terjadi pembiaran atas apa yang dilakukan PBS sawit ini.

SOB menekankan agar pemerintah daerah sesegeranya mengambil langkah serius untuk menertibkan PBS-PBS yang telah merusak bantaran sepadan danau, sungai, anak sungai dan mata air dimanapun diwilayah Kalimantan Tengah ini tidak hanya di Sembuluh. Kawasan Ekosistem Sembuluh hanyalah fragmen kecil dari perilaku buruk PBS sawit dan pembiaran oleh pemerintah daerah kabupaten.

Kedepan, perlu disusun suatu rancang bangun aturan pengelolaan sepadan danau dan sungai, disamping aturan hukum dan ketentuan yang sudah ada. Dalam jangka pendek perusahaan harus sesegaranya melakukan pemulihan, rehabilitasi daerah sepadan yang telah dibuka untuk kelapa sawit.

Pihak PBS bisa memulai untuk melakukan penanaman sela [tumpang sari] sebelum dilakukan penggantian total [revegetasi] dengan jenis tanaman keras local dan produksif.

SOB akan terus menerus mempermaslahkan ini jika tidak ada langkah-langkah konkrit dan serius yang dilakukan oleh PBS sawit dan pemerintah. Jangan salahkan pihak-pihak seperti SOB dan lainya jika produksi minyak sawit mereka nantinya kan dianggap bermasalah dipasaran internasional.

###

“HGU PT. Salonok Ladang Mas Bermasalah”


“HGU PT. Salonok Ladang Mas Bermasalah”

Dikeluarkan BPN Ketika IPKH Sudah Kadaluarsa

Palangkaraya [SOB]. Surat Keputusan Hak Guna Usaha [HGU] PT. Salonok Ladang Mas [SLM] seluas 14.188,6 ha yang dikeluarkan oleh BPN dengan surat BPN Nomor 63/HGU/BPN/2000 tanggal 12 Desember 2000 dan Sertifikat HGU tanggal 27 Februari 2003 yang dikeluarkan BPN Kotawaringin Timur di Sampit diduga kuat bermasalah.

Sesuai dengan ketentuan, dasar penerbitan SK HGU dan Sertifikat HGU adalah adanya Ijin Pelepasan Kawasan Hutan [IPKH] dari Kementerian Kehutanan, tanpa adanya atau tanpa ijin yang sah ini, maka seharusnya HGU tidak bisa diterbitkan atau cacat hokum.

Persoalannya, IPKH yang dimiliki oleh PT. SLM yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan [ketika itu] tertanggal 26 Juli 1999 dengan nomor 580/Kpts-II/99 jelas-jelas termuat dalam klausal “kesembilan”, berbunyi :”…Apabila PT. Salonok Ladang Mas tidak memanfaatkan hutan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada dictum PERTAMA dan atau tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha dalam waktu 1 [satu] tahun sejak diterbitkannya keputusan ini, maka pelepasan kawasan hutan ini BATAL dengan sendirinya dan areal tersebut kembali dalam penguasaan Departemen kehutanan dan Perkebunan..”

Dengan melihat klausal tersebut dan membandingkannya dengan tanggal perolehan HGU, maka seharusnya paling lambat HGU harus sudah terbit tanggal 26 Juli 2000, tetapi kenyataannya SK HGU terbit tanggal 12 Desember 2000 dan Sertifikat HGU terbit tanggal 27 Februari 2003, yang artinya IPKH setidaknya telah kadaluarsa selama 4,5 bulan. Artinya juga bahwa selama 4,5 bulan itu IPKH sudah batal dengan sendirinya.

Yang kedua, :”…Apabila PT. Salonok Ladang Mas tidak memanfaatkan hutan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada dictum PERTAMA …..” artinya menjadikannya kebun sawit dalam amsa 1 tahun tersebut maka IPKH batal, faktanya dari dokumen SLM sendiri diketahui bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit baru dimulai tahun 2004. Anehnya PT. SLM masih bisa melenggang menggarap kawasan hutan yang telah batal ijin pelepasannya.

Save Our Borneo meminta kepada BLH Kalimantan Tengah untuk berpikir ulang dan menahan diri dalam legalisasi AMDAL perusahaan yang disinyalir bermasalah dalam aspek legalnya ini. Juga harus diperhatikan betul keberatan warga, sekalipun ada beberapa oknum lembaga adat yang diikutsertakan PT. SLM dalam memperkeruh situasi, yang sebenarnya oknum tersebut tidak mengerti persoalan sebenarnya.

Melihat kondisi yang terjadi sepantasnya Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] sewajarnya melakukan penelisikan dan investigasi mendalam terhadap dugaan praktik Mafioso perijinan pembukaan lahan untuk perkebunan kelepa sawit dan tambang di Kalimantan Tengah. Sudah tipis harapan untuk tegaknya keadilan jika mengharap institusi penegak hokum lainnya, apalagi pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah bagian dari perijinan tersebut.

Investigasi mendalam terhadap perijinan lahan bagi perkebunan kelapa sawit dan tambang di Kalteng tersebut penting dilakukan untuk mengungkap kejahatan kehutanan dan korupsi serta pelanggaran perundangan lainnya, mengingat sudah bukan rahasia umum lagi bahwa perijinan yang diberikan banyak bermasalah dan tidak sesuai peruntukannya.

Masalah yang mengemuka dari praktek Mafioso ini adalah pemberian ijin untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan di dalam kawasan hutan yang sesungguhnya menurut perundangan tidak diperbolehkan.

###

“Kejahatan Kehutanan Mesti Dilihat Sebagai Korupsi”

Siaran Pers

Tanggal : 14.06.2011

Berasal dari : Save Our Borneo

Kontak Person : Nordin /Direktur Eksekutif

e-mail : nordin1211@yahoo.com.sg

Alamat : Jl. G. Obos Induk No. 47a Palangkaraya



“Kejahatan Kehutanan Mesti Dilihat Sebagai Korupsi”

dalam kasus-kasus penggunaan hutan dan lahan tidak prosedural

Palangkaraya [SOB], Pemberian ijin yang tidak sesuai ketentuan harusnya tidak hanya dilhat sebagai kesalahan prosedur, melainkan mesti dilihat sebagai kesalahan yang disengaja dengan motif korupsi, merugikan keuangan negara dan atau menguntungkan diri pribadi atau keluarga dan kelompok.

Menjadi ironis saat ini terkesan publik sedang digiring untuk menempatkan korupsi penjarahan kawasan hutan untuk perkebunan dan pertambangan [utamanya], hanya sebagai kesalahan prosedural, bukan disengaja dengan motif jahat korupsi.

Lebih dari 3 juta hectare hutan dan lahan yang dinyatakan sebagai salah prosedur dalam perijinannya sampai saat ini tidak dapat diendus sebagai praktik korupsi pejabat dan kepala daerah. Padahal KPK saja sudah sejak lama memberikan petunjuk mengenai modus operandi kejahatan korupsi pada sector kehutanan dan perkebunan, dimana disampaikan bahwa salah satu modus korupsinya adalah “ Kepala Daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiiki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya”.

Kalau melihat dari modus tersebut, maka dapat diyakini bahwa pemberian ijin kepada perusahaan perkebunan yang ; 1) tidak sesuai peruntukan arealnya; 2) diberikan kepada kroni-kroni yang tidak punya kapasaitas dan pengalaman dalam bidang perkebunan/tambang dll; 3) menjual belikan ijin-ijin yang ada kepada perusahaan [asing] lain, adalah merupakan kejahatan korupsi yang terang benderang.

Oleh karena itu tidak ada alasan kepada aparat hokum sejak kepolisian, kejaksaan dan bahkan KPK untuk mengesampingkan kejahatan korupsi kehutanan dan perkebunan ini. Juga tidak layak kejahatan yang extra-ordinary demikian jika hanya dianggap sebagai kesalahan prosedur.

SOB meminta agar penindakan terhadap pemberi dan penerima perinjinan yang sekongkol berbuat jahat yang bersipat koruptif diteruskan secara serius. Perijinan asal-asalan yang secara bersamaan berada dalam kawasan hutan [baik yang dilihat dari sudut pandang Tata Guna Hutan Kesepakatan-TGHK ataupun RTRWP Kalteng tahun 2003] harus dilihat sebagai kejahatan korupsi yang merugikan negara dan bangsa.

SOB menyayangkan tindakan aparat yang terkesan lamban, sehingga dapat membuat pihak terduga dan pejabat yang memberikan ijin menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Sebagai contoh, di Kabupaten Seruyan diduga telah menyembunyikan belasan nama perusahaan yang diberikan ijin oleh bupatinya dengan tidak memuatnya dalam laporan yang disampaikan kepada pemerintah yang lebih atas [gubernur dan Menhut]. Hal ini disinyalir akibat ijin-ijin dimaksud diberikan kepada kroni-kroni keplada daerah yang secuilpun tidak punya kapsitas dan pengalaman dalam usaha perkebunan kelapa sawit.

Penyelesaian sengkarut korupsi perijinan di Kalimantan Tengah harus diselesaikan di pengadilan dengan menyeret pelaku-pelakunya ke meja hijau, karena korupsi perijinan pada sector kehutanan ini sudah sedemikian menggurita, sistematis dan massif.

###


Teror dan tindakan pengecut dengan menulis tanpa nama adalah setali tiga duit.

Wednesday, August 04, 2010

SAWIT DIDANAU SEMBULUH, BRUTALISME LINGKUNGAN





Konsesi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hamparanmas Sawit Bangun Persada [BEST Group]
Lokasi Desa Tebiku, Sembuluh dan Bangkal Kec. Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan-Kalimantan Tengah
----------

Polres Kotim Harus Segera Tangkap Pelaku Penistaan Kuburan Warga

“ Laporan Warga Lamban Diresponse”

Palangkaraya, [saveourborneo]. Laporan Penggusuran dan Pengrusakan Kuburan yang disampaikan oleh 2 ahli waris kepada Polres Kotim Umbung Bin Jahan dan Tarang bin Udil pada Januari 2009 lalu nampaknya belum direspon serius oleh Polres Kotim, terbukti sampai saat sekarang Polres Kotim belum menetapkan tersangka atas perbuatan penistaan kuburan tersebut yang dilakukan oleh PT. MUSTIKA SEMBULUH.

Umbung dan Tarang telah mengadukan pengrusakan kuburan orangtua dan kerabat mereka yang terjadi di desa Tanah Putih Kecamatan Talawang pada sekitar 2005 lalu ke Polres Kotim yang dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/41/K/I/2009/KA SPK dan  LP/42/K/I/2009/KA SPK yang diterima oleh Penyidik Briptu A. Arianto NRP. 79120317 dan diketahui oleh KA SPK Polres Kotim IPDA Martua Pane NRP. 55090137.

Sayangnya sampai sekarang laporan tersebut belum jelas tindak lanjutnya, dan nampak Polisi sangat segan dan enggan menetapkan PT. Mustika Sembuluh sebagai tersangka.  Padahal sudah sangat jelas bahwa penggusuran dan penistaan kuburan warga Kaharingan tersebut dilakukan oleh operasional PT. Mustika Sembuluh pada sekitar tahun 2005 berlokasi di areal kebun sawit PT.MUSTIKA SEMBULUH estate III.

Save Our Borneo merasa prihatin dengan kinerja Polres Kotim yang sangat lambat dan terkesan ogah-ogahan jika memproses hokum pada perusahaan besar, tetapi sangat getol apabila mengambil tindakan pada warga yang mempertahankan lahannya yang bersengketa dengan perusahaan besar.

Kinerja demikian menunjukan bahwa hokum masih belum menajdi bagian dari perlidungan terhadap rakyat kebanyakan, melainkan melindungi investasi dan modal serta uang segelintir orang saja.

Save Our Borneo mendesar agar Polres Kotim sesegeranya menindak perusahaan yang melakukan penistaan kuburan warga, melecehkan harkat dan martabat warga bangsa dan agama.


Save Our Borneo juga telah melaporkan hal ini kepada Komnas HAM dan terus akan meminta Komnas HAM untuk memantau persoalan penodaan kuburan ini, serta akan meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mencatat kasus ini sebagai perhatian.   SOB juga tidak akan segan-segan melaporkan polisi kepad Komisi Kepolisian Nasional jika tidak bertidak adil kepada kepentingan rakyat.

Membuat Aturan Hukum dengan Mengangkangi Hukum


Pelanggaran Tata Ruang diselesaikan Konfromi Politik.

Palangkaraya,SOB[7.3.2009]. Seperti susah diduga sebelumnya, penyusunan RTRWP Kalimantan Tengah sarat dengan kepentingan dan kompromi-kompromi. Rekomendasi tim terpadu sangat jelas menujukan upaya mengangkangi hukum yang dilanggar dengan kompromi dalam upaya melakukan pemutihan dosa pelanggaran tata ruang.  Sayangnya rekomendasi tim ini juga diamini oleh top leader di Kalimantan Tengah yang notabane mengerti betul bahwa sekalipun langit runtuh, hukum harus ditegakan, dan ditempatkan sebagai panglima.

SOB sudah seringkali melansir bahwa ada pelanggaran tata ruang dalam penetapan ijin lokasi bahkan HGU pada perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, tetapi apa yang dikemukakan tidak pernah menjadi pemicu untuk memacu penegakan hokum.  Alasan tidak digubrisnya peringatan SBO dapat dipastikan sebagai keberpihakan pemerintah kepada investasi besar dan semakin menjauhi rakyat kecil yang menerima dampak paling banyak atas kerusakan lingkungan akibat salah pengelolaan ruang.

Rekomendasi tim terpadu tata ruang Kalteng pada HGU dan Ijin Lokasi yang melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa ijin Menhut pada kawasan yang tidak dapat dirubah fungsinya menjadi Areal Penggunaal Lainnya [APL], maka apabila sudah menanam diberikan kesempatan 1 daur sampai masa produktif tanaman berakhir dengan kewajiban : membayar ganti rugi tegakan, melakukan penanaman kehutanan diantara tanaman kebun, membayar PSDH dan mendapatkan ijin dari pemegang  IUPHHK bila masih ada.

Rekomendasi ini jelas-jelas merupakan rekomendasi kompromistis yang disodorkan oleh investasi kelapa sawit dengan kepentingan modalnya.  Artinya apabila hal ini disetujui juga, maka tidak ada kata lain lagi bahwa tim terpadu secara sendiri-sendiri ataupun berjamaah telah melanggar kaidah hukum, dengan melakukan upaya coba-coba menerobos ranah hukum yang secara universal bersipat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

Berikutnya, bila kawasan hutan dapat diubah menjadi APL, meskipun perusahaan telah mengantongi HGU dan Ijin Lokasi, maka harus menempuh prosedur tukar guling atau relokasi fungsi dengan areal pengganti, tetapi juga harus membayar ganti rugi tegakan dan melakukan reboisasi areal pengganti [apabila kawasanya tidak bertegakan].

Terobosan dagelan yang ditawarkan inipun akan jauh dari harapan, tidak akan ada ditemukan kawasan pengganti lagi, kecuali akan merampas tanah-tanah kelola rakyat yang selama inipun sudah banyak dirampas akibat persekongkolan jahat penguasa dan pengusaha.  Penegakan atas apa yang direkomendasikan inipun diduga akan mengalami hambatan serius, mengingat masa daur tanam lebih dari 20 tahun dan kemudian HGU dapat diperpanjang kembali. 

Nampaknya tim terpadu juga tidak melihat secara jeli UU No. 18/2004 tentang Perkebunan yang apabia telah diberikan HGU, maka HGU dapat diperpanjang lagi, ini tentunya pada saatnya akan menimbulkan masalah dikemudian hari.  Sangat tidak patut dan tidak etis rezim saat ini meninggalkan beban pada rezim yang akan datang akibat kepentingan kompromistis konco-konco pekebun sawit saja.

Bahwa tim terpadu secara jelas-jelas sudah menangkap indikasi adanya pelanggaran yuridis berupa kegiatan penggunaan/pemanfaatan kawasan hutan dan okupasi atau pendudukan kawasan hutan.  Sayangnya dengan alasan harus melihat pelanggaran dari multi dimensi, dimana juga perkebunan sawit harus dilihat dari aspek tehnis, sosekbub dan yuridis, maka dibangun alasan untuk tidak serta merta menjadi masalah hukum.

Tim terpadu menyebutkan bahwa ada kesulitan dalam penegakan hukum secara konvensional dan dianggap tidak akan memecahkan masalah berupa konflik kawasan, maka perlu dilakukan “terobosan hukum” sebagai payung hukum yang kuat.  Terobosan inilah yang berupa deal politik, yang dipastikan bahwa kebijakan ini telah mengesampingkan dan mengangkangi penegakan hukum.

Dalam pandangan SOB, tidak ada dan tidak sepatutnya ada kompromi atau deal politis akibat perkoncoan dalam penataan ruang milik seluruh rakyat ini.  Tidak ada kata lain selain menegakan hukum dan menjadikannya panglima agar rezim pemerintahan sekarang tidak meninggalkan beban konflik dan masalah pada rezim-rezim berikutnya.

Kalau mau sepakat hokum dijadikan panglima dan tidak hanya panglma bagi rakyat kecil saja, maka pejabat-pejabat pemberi ijin yang menyalahi tata ruang-pun harus ditindak berdasarkan hukum, tidak boleh pilih kasih.

SOB mendesak agar proses hokum dikedepankan dalam penanganan tata ruang yang sadah terlanjur carut-marut akibat pemberian ijin yang serampangan dan untuk memetik keuntungan segelintir pejabat saja.   Gubernur sebagai salah satu garda penegakan hokum harusnya mendorong arah ini, bukan malah mendorong penyelesaian kompromistis yang bisa saja mengakibatkan masalah yang lebih besar dikemudian hari