Tuesday, August 01, 2006

Tentang asal mula Suku Dayak

Tentang asal mula suku Dayak

Tentang asal mula suku bangsa Dayak, banyak teori yang diterima adalah teori imigrasi bangsa China dari Provinsi Yunan di Cina Selatan. Penduduk Yunan ber-imigrasi besar-besaran (dalam kelompok kecil) di perkirakan pada tahun 3000-1500 SM (SM). Sebagian dari mereka mengembara ke Tumasik dan semenanjung Melayu, sebelum ke wilayah Indonesia. Sebagian lainnya melewati Hainan,Taiwan dan filipina.

Pada migrasi gelombang pertama yang oleh beberapa ahli disebut proto-melayu, datanglah kelompok negroid dan weddid. Sedangkan gelombang kedua, dalam jumlah yang lebih besar di sebut Deutero-Melayu. Para migran Deutero-Melayu kemudia menghuni wilayah pantai Kalimantan dan disebut suku Melayu. Proto-melayu dan Deutero-melayu sebenarnya berasal dari negeri yang sama.

Menurut H.TH. Fisher, migrasi dari asia terjadi pada fase pertama zaman Tretier. Saat itu, benua Asia dan pulau Kalimantan yang merupakan bagian nusantara masih menyatu, yang memungkinkan ras mongoloid dari asia mengembara melalui daratan dan sampai di Kalimantan dengan melintasi pegunungan yang sekarang disebut pegunungan Muller-Schwaner.

Dari pegungungan itulah berasal sungai-sungai besar seluruh Kalimantan. Diperkirakan, dalam rentang waktu yang lama, mereka harus menyebar menelusuri sungai-sungai hingga ke hilir dan kemudian mendiami pesisir pulau Kalimantan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977-1978)

Cerita selanjutnya suku Dayak adalah tentang bagaimana mereka menghadapi gelombang-gelombang kelompok lain yang datang ke Kalimantan. Suku Dayak pernah membangun sebuah kerajaan. Dalam tradisi lisan Dayak, sering disebut ”Nansarunai Usak Jawa”, yakni sebuah kerajaan Dayak Nansarunai yang hancur oleh Majapahit, yang diperkirakan terjadi antara tahun 1309-1389 (Fridolin Ukur,1971). Kejadian tersebut mengakibatkan suku Dayak terdesak dan terpencar, sebagian masuk daerah pedalaman.

Arus besar berikutnya terjadi pada saat pengaruh Islam yang berasala dari kerajaan Demak bersama masuknya para pedagang Melayu (sekitar tahun 1608). Sebagian besar suku Dayak memeluk Islam tidak lagi mengakui dirinya sebagai orang Dayak, tapi menyebut dirinya sebagai orang Melayu atau orang Banjar. Sedangkan orang Dayak yang menolak agama Islam kembali menyusuri sungai, masuk ke pedalaman di Kalimantan Tengah, bermukim di daerah-daerah Kayu Tangi, Amuntai, Margasari, Watang Amandit, Labuan Lawas dan Watang Balangan. Sebagain lagi terus terdesak masuk rimba. Orang Dayak pemeluk islam kebanyakan berada di Kalimantan Selatan dan sebagian Kotawaringin, salah seorang Sultan Kesultanan Banjar yang terkenal adalah Lambung Mangkurat sebenarnya adalah seorang Dayak (Ma’anyan atau Ot Danum)

Tidak hanya dari nusantara, bangsa-bangsa lain juga berdatangan ke Kalimantan. Bangsa Tionghoa diperkirakan mulai datang ke Kalimantan pada masa Dinasti Ming tahun 1368-1643. Dari manuskrip berhuruf kanji disebutkan bahwa kota yang pertama di kunjungi adalah Banjarmasin. Tetapi masih belum jelas apakah bangsa Tionghoa datang pada era Bajarmasin (dibawah hegemoni Majapahit) atau di era Islam. Kedatangan bangsa Tionghoa tidak mengakibatkan perpindahan penduduk Dayak dan tidak memiliki pengaruh langsung karena langsung karena mereka hanya berdagang, terutama dengan kerajaan Banjar di Banjarmasin. Mereka tidak langsung berniaga dengan orang Dayak. Peninggalan bangsa Tionghoa masih disimpan oleh sebagian suku Dayak seperti piring malawen, belanga (guci) dan peralatan keramik (Departeman Pendidikan dan Kebudayaan,1977-1978)

Bahkan sumber lain menyebutkan sejak awal abad V bangsa Tionghoa telah sampai di Kalimantan. Pada abad XV Raja Yung Lo mengirim sebuah angkatan perang besar ke selatan (termasuk Nusantara) di bawah pimpinan Chang Ho, dan kembali ke Tiongkok pada tahun 1407, setelah sebelumnya singgah ke Jawa, Kalimantan, Malaka, Manila dan Solok. Pada tahun 1750, Sultan Mempawah menerima orang-orang Tionghoa (dari Brunei) yang sedang mencari emas. Orang-orang Tionghoa tersebut membawa juga barang dagangan diantaranya candu, sutera, barang pecah belah seperti piring, cangkir, mangkok dan guci (Sarwoto kertodipoero,1963)

(Tempun Petak Nana Sare, Kartika Rini, 2005)

Tuesday, July 11, 2006

Surat Buat Pejabat....

Nomor :004/SB-DE-SOB/VII/2006
Lampiran:Daftar Perusahaan dan Peta
Perihal: Mohon untuk TIDAK MEMBERIKAN IZIN PELAPASAN KAWASAN HUTAN untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah


Kepada Yth,
Bapak Meteri Kehutanan RI
Gd. Manggala Wanabhakti Blok I Lantai 4
Jl Gatot Subroto – Jakarta

Bapak Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah
Jl. RTA. Milono No. 1 Palangkaraya



Dengan hormat.

Bersama surat ini menyampaikan ucapan semoga bapak dan seluruh jajaran bapak dalam keadaan baik sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban dengan sebaik-baikknya.

Dalam kesempatan ini juga kami perlu menyampaikan bahwa surat kami ini dengan pokok perihal seperti tersebut diatas kami sampaikan karena adanya keprihatinan yang mendalam dan kekuatiran yang tinggi akibat banyaknya bencana-bencana ekologis yang telah melanda negara kita ini. Hal ini pula yang kami rasakan di Kalimantan Tengah, dimana berbagai bencana, terutama banjir sudah sedemikian rupa dan sangat diluar kebiasaan normal pada masa-masa sebelumnya.

Kami mensinyalir bahwa hal ini terjadi akibat semakin menipisnya kawasan-kawasan hutan dan kawasan berhutan lainnya sebagai akibat dari pembalakan hutan secara tidak bertanggung jawab dan konversi hutan secara terstruktur untuk perkebunan kelapa sawit skala raksasa.

Seperti bapak telah telah ketahui, bahwa berdasarkan surat dari Bupati Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah No. 522.1/158/Ek/2005 tanggal 10 Juni 2005 dan surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 522/437/Ek tanggal 22 Maret 2005 yang kesemuanya berisi tentang permohonan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit sebanyak 23 konsesi dengan luasan hutan yang akan di konversi seluas 346.188 ha [daftar terlampir], maka berkenaan hal tersebut kami menyampaikan sikap TIDAK SETUJU atas upaya-upaya pemerintah daerah untuk melakukan konversi hutan dimaksud. Beberapa pertimbangan dari sikap kami tersebut, diantaranya adalah :

  1. Kalimantan Tengah dengan luas sekitar 15.5 juta hektare, menurut RTRWP tahun 2003, terdapat Kawasan Pengembangan Produksi [KPP] dan Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya [KPPL] seluas 4.6 juta hektare. Menurut hemat kami, KPP dan KPPL ini saja sampai saat ini belum terkelola dengan baik sesuai peruntukannya yang dapat dijadikan perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian, maka adalah sangat tidak masuk akal jika harus melakukan pelepasan kawasan hutan lagi dan memberikannya kepada konsesi kelapa sawit. Dari sini nampak sangat jelas sinyalemen bahwa rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit yang direncanakan semata-mata hanyalah upaya untuk melakukan pembalakan atas kayu diatas kawasan hutan.
  2. Kabupaten Seruyan, dengan luasan 1,6 juta hektare yang posisinya berada sepanjang DAS Seruyan, sampai saat ini telah memberikan ijin lokasi perkebunan kelapa sawit seluas 478.277 hektare, padahal luasan kawasan hutan disana hanya sekitar 600 ribu ha saja, sehingga bila diberikan ijin pelepasan hutan baru untuk perkebunan dengan luas yang dimintakan Bupati Seruyan seluas 346.188 ha, maka akibatnya luasan kawasan hutan penyangga DAS Seruyan dan luas kawasan hutan Seruyan hanya tersisa sekitar 256.230 hektare, ini artinya tidak memenuhi strandard yang harus tersedia kawasan hutan minimal 30 %.
  3. Dari 23 konsesi perkebunan kelapa sawit yang berada alam kawasan hutan yang sedang diminta proses pelepasannya oleh Bupati Seruyan, berdasarkan data yang kami temukan, 7 diantaranya hanyalah merupakan perusahaan think thank yang saham-sahamnya telah beralih tangan menjadi milik PPB Oilpalm Bhd – Malaysia melalui anak-anak perusahaannya [data terlampir]. Dengan melihat angka kepemilikan modal dari data tersebut, maka dapat dipastikan bawah perusahaan yang mengajukan ijin hanyalah perusahaan fiktif dan “broker” perijinan saja dengan mengatasnamakan kepentingan daerah. Kami meminta agar bapak lebih selektif dan melakukan penelitian lebih jauh dan mendalam pada proses permohonan perijinan ini karena ada indikasi kuat terjadi tindakan KKN di dalamnya.
  4. Berdasarkan peta rencana konversi hutan dimaksud maka dari 23 perusahaan dengan luas hutan [HP dan HPT] yang akan dikonversi seluas 346.188 ha yang diajukan ijin pelepasannya, berada pada kawasan-kawasn yang sangat penting bagi fungsi resapan dan peredam air dari bagian hulu DAS Seruyan, kesemuanya berda pada kawasan hilir yang sangat potensial untuk menjadi fungsi peredam banjir. Disisi lain kawasan-kawasan dimaksud juga merupakan akwasan dengan kondisi bervariasi antara dataran rendah dan rawa gambut yang sangat bermanfaat sebagai sumber supply air guna mencegah intrusi air laut kepedalaman. Hal ini juga kami sampaikan bahwa apabila kawasan tersebut di konversi, maka kemampuannya untuk menjadi pencegah intrusi air laut kepedalaman akan hilang dan akan menjadikan DAS Seruyan menjadi disfungsi intrusi. Akibat ekologi dan sosial yang akan ditimbulkannya akan sangat besar dikemudian hari. Apalagi kawasan yang dimintakan ijin pelepasan tersebut berada sangat dekat dengan pesisir pantai atau bahkan membelah sungai-sungai Seruyan, Sungai Kelua, Sungai Pukun, Sungai Sigintung Dalam, Sungai Baung dan beberapa sungai kecil lainnya yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat lokal.
  5. Yang juga sangat krusial adalah 5 diantara konsesi-konsesi tersebut berada pada koridor Taman Nasional Tanjung Puting, yang mestinya tetap dipertahankan sebagai hutan guna untuk penunjang dan peyangga bagi Taman Nasional Tanjung Puting. Bahkan ironisnya, kami menemukan bahwa pembukaan perkebunan tersebut nantinya akan juga mengkonversi TNTP seluas ± 35.000 ha. Padahal bagaimanapun juga konversi hutan lindung atau Taman Nasional untuk budidaya perkebunan sangat tidak dimungkinkan dan melangar UU NO. 41 thn 99 tentang Kehutanan dimana kawasan hutan lindung sebenarnya tidak dapat dikonversi kecuali atas seiijin DPR dan untuk keperluan strategis.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, maka dengan ini kami harus secara tegas menyatakan MENOLAK RENCANA DAN PERMOHONAN PELEPASAN KAWASN HUTAN UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN TENGAH, KHUSUSNYA DI KABUPATEN SERUYAN yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Seruyan.

Catatan kami adalah, masih banyak kawasan lain yang peruntukannya bagi perkebunan [KPP/KPPL] yang belum difungsikan dan dikelola secara optimal, sehingga pembukaan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan, apapun alasannya sebaiknya tidak dilakukan.

Kepada bapak, kami dengan sangat mendesak agar tidak memberikan ijin pelepasan kawasan hutan tersebut untuk dikonversi dan disisi lain meningkatkan pengawasan serta kontrol atas kawasan-kawasan hutan yang secara formal merupakan tugas dan tanggung jawab bapak.

Apabila pelepasan tersebut masih akan dilanjutkan juga, maka kami menganggap bahwa bapak sangat tidak respek dengan ancaman bencana ekologis dan kelestarian sumber-sumber kehidupan. Artinya secara moral bapak tidak mempunyai legitimasi sebagai pejabat negara yang seharusnya mengayomi rakyat dan menjaga kelestariann hutan dalam negara Republik Indonesia ini.

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk menjadi perhatian.

Palangkaraya, 7 Juli 2006


Save Our Borneo,





Nordin
Co-ordinator


Tembusan disampaikan kepada :
1.Yth. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta
2.Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
3.Yth. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta
4.Yth. Kepala BPN Pusat di Jakarta
5.Yth. Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
6.Yth. Ketua DPRD Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang
7.Yth. Direktur Eksekutif WALHI Nasional di Jakarta
8.Yth. Direktur Eksekutif Sawit Watch di Bogor
9.File-Pertinggal

Wednesday, June 21, 2006

Asumsi dan Asumsi Lageeeee...


Community Organizing, Need Assesmet, Village Meeting dan lain sebagainya adalah bagian dari advokasi yang sudah sering kita dengarkan dan kita lakukan di berbagai kesempatan dan diberbagai tempat, juga menyangkut berbagai kasus. Tetapi sudahkah kita juga melakukan itu semua melalui sebuah “penglihatan” yang cermat dan mendalam sebelum itu dilakukan ? ataukah advokasi yang dilakukan bagi rakyat hanya berlandaskan asumsi-asumsi yang cenderung sangat byas pada “otak” aktivist NGOs atau informasi awal di media maas atau lainnya yang terekspose kepermukaan? Kenapa? Karena mata dan telinga NGOs banyak di media massa dan mencari popularitas.

“Kecelakaan” demi kecelakaan yang sudah dilakukan sudah barang tentu tidak salah kalau dipikirkan ulang setidaknya harus dicari format lain yang diharapkan mampu mendobrak kebiasaan menggunakan asumsi-asumsi dalam menentukan intervensi yang akan dilakukan. Paling tidak dobrakan tersebut secara jujur bisa disebut sebagai trial and error , tetapi eknapa tidak dilakukan.

Ketika intervensi dilakukan di masyarakat dengan tanpa terlebih dahulu diketahui secara lebih detil kondisi sosial, baik menyangkut ancaman, konflik, posisi kasus, kerentanan, kapasitas sosial dan resistensi masyarakat serta berbagai hal lainnya, maka yang terjadi dapat saja berupa partisipasi semu dari masyarakat untuk “turut mensuskseskan” proyek yang dilakukan tanpa memiliki makna yang dalam. Tidak jarang juga bahkan salah dalam memilih kontak dan pihak-pihak yang potensial untuk diajak berkoalisi dalam menjawab sebuah issue yang berkembang.

Segala informasi berkenaan dengan ancaman, konflik, posisi kasus, kerentanan, kapasitas sosial dan resistensi masyarakat serta berbagai hal lainnya tidak diperoleh dari “rekaman primer” yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Hal ini menyebabkan berbagai hal menjadi semakin byas dan pada saatnya sulit untuk dikendalikan ketika dilakukan intervensi lebih jauh.

Situasi demikian sudah saatnya mulai untuk di coba diperbaharui, dengan sedikit meluangkan waktu dan investasi untuk menjalankan sebuah upaya pemetaan sosial yang lebih detil pada suatu kawasan / komunitas yang dalam asumsi awal memerlukan langkah advokasi lebih dalam dan tajam pada masa depan.

"......mumpung lagi mau ngoret-oret deh..."

Sunday, June 18, 2006

Illegal Logging oleh HPH, Rakyat Jadi Kambing Hitam

KRONOLOGIS KASUS
KEGIATAN PEMBALAKAN HARAM DI DESA SABUH, BARITO UTARA
YANG DILAKUKAN OLEH HPH PT. AUSTRAL BYNA

  1. Kelompok tani membuat surat permohonan kepada Dinas Kehutaan dan Perkebunan Barito Utara untuk membuat lahan perkebunan sawit di daerah desa Saboh Kecamatan Teweh Tengah, Barito Utara
  2. Dinas Kehutanan dan Perkebuana Barito Utara membuat surat yang ditujukan kepada PT. Austral Byna untuk membantu kelompok tani membuat jalan kelokasi areal rencana perkebunan sawit. Surat tersebut di tembuskan ke Camat Teweh Tengah di Muara Teweh dan kepada kepala desa Saboh.
  3. Camat Teweh Tengah juga membuat surat yang sama yang ditujukan kepada PT. Austral Byna untuk membantu pembuatan jalan menuju lokasi rencana perkebunan kelapa sawit oleh kelompok tani.
  4. Dalam surat tersebut terdapat point yang menyatakan bahwa apabila ada limbah kayu yang dapat dimanfaatkan sebaiknya kelompok tani bekerja sama dengan PT. Austral Byna dan mendapatkan fee untuk desa sebesar Rp. 20.000,-/ M3.
  5. Kepala desa merundingkan hal tersebut dengan BPD yang kemudian memutuskan menandatangani surat dukungan yang isi surat tersebut sama dengan surat dari Dishutbun Barut dan Kecamatan Teweh Tengah.
  6. Dalam surat tersebut desa dijanjikan Rp.12.500,- / M3 kayu sedangkan sisanya berjumlah Rp. 7.500 adalah untuk upah penebang di lapangan.
  7. Setelah ada kesepakatan kemudian semua surat-surat perijinan di urus oleh perusahaan dan masyarakat tidak tahu-menahu soal surat menyurat tersebut.
  8. Bulan Desember 2005 mulai dilakukan aktivitas pembuatan jalan menuju lokasi rencana perkebunan sawit.
  9. Masyarakat mulai gelisah dengan aktivitas ini, karena proses pembuatan kelompok tani tidak melalui rapat desa secara menyeluruh.
  10. Bulan Januari 2006 Wartawan Bidik Hukum turun kelapangan dan manemukan fakta bahwa pembukaan jalan tersebut hanya untuk mengeluarkan kayu-kayu yang ada di sekitar lokasi berajarak 1 km dari pinggir jalan HPH milik PT. Austral Byna ( 4 km dari Desa Sabuh). Saat itu alat berat (traktor) masih berada di lokasi.
  11. Wartawan Bidik hukum mengekspose hasil temuanya pada pada surat kabar harian edisi 002 januari 2006.
  12. Perusahaan menghentikan aktivitas penebanganya dan menutup jalan masuk kelokasi dengan menimbun jalan masuk kelokasi.
  13. 13. Alat berat di dipindahkan kelokasi lain ( kamp 27 desa Sikui) dan menghentikan aktivitasnya.
  14. Pada tanggal 6 Maret 2006 Haji Aminudin (H. Juming) mangadukan kasus penebangan illegal ini ke Tim Illegal Logging Barito Utara dan surat tersebut di tembuskan ke : Menteri Kehutanan RI di Jakarta, Menteri Sosial RI di Jakarta, Gubernur Kalimantan Tengah di Palngkaraya, Kapolda Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Ketua DPRD Kaliamantan Tengah di Palangkaraya, Bupati Barito Utara di Muara Teweh, DPRD Barito Utara di Muara Teweh, Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Kepala Dinas Kehutanan Barito Utara di Muara Teweh, SKU Kalteng Pos, SKU Bidik Hukum, Kepala Desa Sabuh
  15. Pada tanggal 14 Maret 2006 tim Polres Barito Utara turun kelokasi ( 4 km dari desa Saboh) dan menemukan serta menyita kayu-kayu dalam tumpukan di dua lokasi yang berdekatan sebanyak 79 potong jenis meranti campuran bahkan pantung yang merupakan pohon yang dilindungi.
  16. Kepala desa H. Mistanudin dan Untung dimintai keterangan di Polres Barito Utara namun tidak ditahan dan kembali lagi ke desa Sabuh.
  17. Lalil, sebagai ketua kelompok tani juga dimintai keterangan dan di bawah kepolres Barito Utara bersama Johansyah.
  18. Tanggal 05 April 2006 Kepala desa Saboh Haji Mistanudin dijemput di ladang sekitar 2 Km dari desa Saboh untuk dimintai keterangan dan di bawah ke Polres Barito utara untuk ditahan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada keluarga.
  19. Lahil dan Johansah dipangil oleh PT. Austral Byna di Kamp 27 desa Sikui untuk diberikan pengarahan supaya mereka tidak mengakitkan perusahaan apabila dimintai keterangan oleh kepolisian dan diberikan uang sebesar Rp.100.000, sebagai uang jalan.
  20. Johansyah, Untung dan Lalil juga dijemput dan ditahan di Polres Barito Utara.
  21. Pada tanggal 17 April 2006 Haji Juming dipanggil sebagai saksi dalam kasus illegal logging tersebut.
  22. Wenan, Manajer PT. Austral Byna dinyatakan DPO oleh Polres Barito Utara
  23. Tanggal 12 April 2006 media massa local memberitakan kegiatan illegal logging tersebut
  24. Keluarga H.Mistanudin (Kades Sabuh) mengajukan penangguhan penahan tapi tidak dikabulkan oleh Kapolres Barut.
  25. Wenan Manajer PT. Austral Byna menyerahkan diri dan ditangkap di camp milik PT. Austral Byna di Km 27 desa Sikui Barito Utara.
[report by Arie "Rio" Rompas]

Friday, June 09, 2006

Aku sedang di Kalbar

Ughhhhh....
Kemarin dapat sms dari Udin[g] ngabarin kalau FGD di Kaltim tanggal 17 dst...
Padahal aku dah siapkan kepulangan dari kt tgl 15, jadi mana mungkin bisa lsg ke Kaltim lagi..capeee tau...!
Abis itu td siang ketemu ma Purwo lagi, nyusun schedule trip awan dari BBC London untuk liputan di Kalteng.....ehhh jadwalnya juga 15-17 Juni 2006. JAdi bagaimana nih
Satu2nya cara ya merubah jadwal penerbangan menjadi tanggal 14 aja

Itupun kalau bisa, kalau nggak bisa ya mau bagaimana lagi...
Mg aja ketemeu ama Jihan org BBC itu di Jkt, biar diurus dulu deh

Dah ahhh, bosen di Walhi Kalbar, semuanya apda nggak ada...bintang lapangan semuaaaaaaaaa..


Wednesday, June 07, 2006

Etnis dan Bahasa Dayak di Kalimantan

Sumber : Languages of Indonesia, Kalimantan. Part of _Ethnologue: Languages of the World_, 13th Edition; Barbara F. Grimes, Editor; Summer Institute of Linguistics, 1996

  1. AHE (AHE DAYAK, DAYAK AHE) [AHE] 30,000 (1990 UBS). Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Land Dayak. Work in progress.
  2. AMPANANG [APG] 30,000 (?) (1981 Wurm and Hattori). East central, southeast of Tunjung, around Jambu and Lamper. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Barito, Mahakam. Survey needed.
  3. AOHENG (PENIHING) [PNI] 2,630 (1981 Wurm and Hattori). North central near Sarawak border. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Kayan-Murik, Muller-Schwaner 'Punan'. Survey needed.
  4. BAHAU [BHV] 3,200 (1981 Wurm and Hattori). Northeast, north and southeast of Busang. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Kayan-Murik, Kayan. Survey needed.
  5. BAKUMPAI (BARA-JIDA) [BKR] 40,000 or more (1981 Wurm and Hattori). Kapuas and Barito rivers, northeast of Kualakapuas. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Barito, West, South. Dialects: BAKUMPAI, MENGKATIP (MANGKATIP, OLOH MENGKATIP). Related to Ngaju, Kahayan, Katingan. Survey needed.
  6. BANJAR (BANJARESE, BANDJARESE, BANJAR MALAY) [BJN] 2,100,000 in Indonesia (1993 Johnstone); 3,000,000 in all countries (1993 J. Collins); 1.2% of the population (1989); 800,000 in Hulu, 700,000 in Kuala (1981 Wurm and Hattori). Around Banjarmasin in the south and east, and one pocket on east coast south of the Kelai River mouth. Also in Sabah, Malaysia. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Sundic, Malayic, Malayan, Local Malay. Dialects: KUALA, HULU. Needs intelligibility testing with Malay and Indonesian. Strongly influenced by Javanese. Settled 800 to 1000 A.D. Muslim. Survey needed.
  7. BASAP [BDB] 17,000 (?) (1981 Wurm and Hattori). Eastern Kalimantan, scattered throughout Bulungan, Sangkulirang, and Kutai. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Northwest, Rejang-Sajau. Dialects: JEMBAYAN, BULUNGAN, BERAU, DUMARING, BINATANG, KARANGAN. Cave-dwellers. Traditional religion, Christian. Survey needed.
  8. BEKATI' (BAKATIQ) [BAT] 4,000 (1986 UBS). Northwestern near Sarawak border, around Sambas and Selvas. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Land Dayak. Bible portions 1986. Work in progress.
  9. BENYADU' [BYD] 45,000 possibly (1981 Wurm and Hattori). Northwestern near Sarawak border, around Tan, Darit. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Land Dayak. Survey needed.
  10. BIATAH (BIDEYU, SIBURAN, LUNDU, LANDU) [BTH] 20,100 in all countries (1981 Wurm and Hattori). Northwest Kalimantan, on Sarawak border. Mainly in Sarawak, Malaysia. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Land Dayak. May be distinct from Biatah of Sarawak. Christian, traditional religion. NT 1963. Bible portions 1887-1912.
  11. BOLONGAN (BULUNGAN) [BLJ] 15,000 (1989). Northeast, around Tanjungselor, lower Kayan River. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Northwest, North Sarawakan, Dayic, Murutic, Tidong. May be a dialect of Tidong or Segai. Classification uncertain. Traditional religion. Survey needed.
  12. BUKAR SADONG (SADONG, TEBAKANG, BUKA, BUKAR, SERIAN, SABUTAN) [SDO] 34,600 in all countries (1981 Wurm and Hattori). Also Sarawak, Malaysia. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Land Dayak. Dialects: BUKAR SADONG, BUKAR BIDAYUH (BIDAYUH, BIDAYAH).
  13. BUKAT [BVK] 400 (1981 Wurm and Hattori). North central near Sarawak border, Kapuas River, southeast of Mendalam, 3 areas. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Kayan-Murik, Muller-Schwaner 'Punan'. Survey needed.
  14. BUKITAN (BAKITAN, BAKATAN, BEKETAN, MANGKETTAN, MANKETA, PAKATAN) [BKN] 410 (1981 Wurm and Hattori). Iwan River, on the Sarawak border. Also in Sarawak, Malaysia. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Northwest, Melanau-Kajang, Kajang. Dialects: PUNAN UKIT, PUNAN BUSANG. Christian. Survey needed.
  15. BURUSU [BQR] 6,000 (?) (1981 Wurm and Hattori). Northeast, around Sekatakbunyi, north of Sajau Basap language. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Northwest, Rejang-Sajau. Survey needed.
  16. DAYAK, LAND [DYK] 57,619 (1981). Western Kalimantan. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Land Dayak. Dialects: KARAGAN (KARANGAN), SIDIN (SIDING, SINDING), MERATEI (MERETEI), SAU (SAUH, BIRATAK), SERMAH (BIONAH), BERANG, SABUNGO, SANTAN, GURGO, SINAN, SUMPO, BUDANOH, SERING, GUGU, MATAN, TEMILA, BEHE, IPOH, MANYUKAI (MENJUKE, MENYUKAI, MANYUKE, MANUKAI), PUNAN (BUNAN, MURANG PUNAN, PENYABUNG PUNAN, BUSANG, DJULOI), KATI, BETA. There may be several languages represented among the dialects listed. All Land Dayak in Sarawak are covered by separate listings. Bible portions 1935. Survey needed.
  17. DJONGKANG [DJO] 45,000 possibly (1981 Wurm and Hattori). Northwest, south of Balai Sebut. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Land Dayak. Survey needed.
  18. DOHOI (OT DANUM, UUT DANUM, UUD DANUM) [OTD] 80,000 (?) (1981 Wurm and Hattori) including 2,700 Ulu Ai'. Extensive area south of the Schwaner Range on the upper reaches of south Borneo rivers. The Ulu Ai' are on the Mandai River with 7 villages. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Barito, West, North. Dialects: OT BALAWAN, OT BANU'U, OT MURUNG 1 (MURUNG 1, PUNAN RATAH), OT OLANG, OT TUHUP, SARAWAI (MELAWI), DOHOI, ULU AI' (DA'AN). Dohoi and Murung 1 may be separate languages. Traditional religion, Christian. Selections 1982. Work in progress.
  19. DUSUN DEYAH (DEAH, DEJAH) [DUN] 20,000 (?) (1981 Wurm and Hattori). Southeast, Tabalong River northeast of Bongkang. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Barito, East, Central-South, Central. Survey needed.
  20. DUSUN MALANG [DUQ] 10,000 (?) (1981 Wurm and Hattori). East central, west of Muarainu, northeast of Muarateweh. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Barito, East, Central-South, South. Closest to Ma'anyan, Paku, Dusun Witu, and Malagasy. Survey needed.
  21. DUSUN WITU [DUW] 25,000 (?) (1981 Wurm and Hattori). Southeast, regions of Pendang and Buntokecil; south of Muarateweh. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Barito, East, Central-South, South. Closest to Ma'anyan, Paku, Dusun Malang, Malagasy. Survey needed.
  22. EMBALOH (MBALOH, MALOH, MALO, MEMALOH, MATOH, PARI, PALIN, SANGAU, SANGGAU) [EMB] 10,000 (1991 NTM). West central, Hulu Kapuas Regency, just south of the Sarawak border, upper Kapuas River: Embaloh, Leboyan, Lauh, Palin, Nyabau, Mandai, and Kalis tributaries. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Sundic, Mbaloh. Dialect: KALIS (KALIS MALOH, KALIS DAYAK). Complex of ethnic groups: Taman of upper Kapuas Rer, Suai, Taman Mendalem, Taman Sibau, Palin, Lauk, Leboyan, Kalis Dayak. Traditional religion, Christian. Work in progress.
  23. HOVONGAN (PUNAN BUNGAN) [HOV] 1,000 (1991 NTM). North central near Sarawak border, 2 areas. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Kayan-Murik, Muller-Schwaner 'Punan'. Dialects: HOVONGAN, SEMUKUNG UHENG. Traditional religion, Christian. Work in progress.
  24. IBAN (SEA DAYAK) [IBA] 415,000 in all countries (1995 P. Martin); 1,000,000 including second language users (1995 WA). Also in Sarawak and Sabah, Malaysia, and Brunei. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Sundic, Malayic, Malayic-Dayak, Ibanic. Dialects: BATANG LUPAR, BUGAU, SEBERUANG, KANTU', DESA, KETUNGAU (AIR TABUN, SIGARAU, SEKALAU, SEKAPAT, BANJUR, SEBARU', DEMAM, MAUNG). Seberuang (20,000 speakers on the Kapuas River) may be a separate language. Typology: SVO. Traditional religion, Christian. Bible 1988. NT 1933-1952. Bible portions 1864-1968.
  25. KAHAYAN (KAHAIAN, KAHAJAN) [XAH] 45,000 (1981 Wurm and Hattori). Kapuas and Kahayan rivers, south central, northeast of Ngaju. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Barito, West, South. Related to Ngaju, Katingan, and Bakumpai. Survey needed.
  26. KATINGAN [KXG] 45,000 (?) (1981 Wurm and Hattori). Katingan River, south central. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Barito, West, South. Related to Ngaju, Kahayan, and Bakumpai. Survey needed.
  27. KAYAN MAHAKAM [XAY] 1,300 (1981 Wurm and Hattori). North central, Mahakam River, 2 areas. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Kayan-Murik, Kayan. A mixture of Kayan and Ot Danum (Dohoi). Survey needed.
  28. KAYAN, BUSANG (KAJAN, KAJANG, BUSANG) [BFG] 3,000 (1981 Wurm and Hattori). On the upper Mahakam, Oga, and Belayan rivers. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Kayan-Murik, Kayan. Dialects: MAHAKAM BUSANG, BELAYAN, LONG BLEH. Christian, traditional religion. Survey needed.
  29. KAYAN, KAYAN RIVER (KAYAN RIVER KAJAN, KAJANG) [XKN] 2,000 (?) (1981 Wurm and Hattori). Northeast, Kayan River, 2 areas. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Kayan-Murik, Kayan. Dialects: UMA LAKAN, KAYANIYUT KAYAN. Survey needed.
  30. KAYAN, MENDALAM (MENDALAM KAJAN) [XKD] 1,500 (1981 Wurm and Hattori). North central, northeast of Putus Sibau, Mendalam River. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Kayan-Murik, Kayan. Survey needed.
  31. KAYAN, WAHAU (WAHAU KAJAN) [WHU] 500 (?) (1981 Wurm and Hattori). Northeast, north of Muara Wahau. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Kayan-Murik, Kayan. Survey needed.
  32. KELABIT (KALABIT, KERABIT) [KZI] 1,650 in all countries (1981 Wurm and Hattori). Remote mountains, on Sarawak border, northwest of Longkemuat. Mainly in Sarawak, Malaysia. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Northwest, North Sarawakan, Dayic, Kelabitic. Dialect: LON BANGAG. Mountain slope. Agriculturalists: paddy and hill rice. Part Christian. Bible portions 1965.
  33. KEMBAYAN [XEM] 45,000 possibly (1981 Wurm and Hattori). Northwest, near Sarawak border, around Balaikarangan, Kembayan, Landak River. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Land Dayak. Survey needed.
  34. KENDAYAN (BAICIT, KENDAYAN-AMBAWANG, KENDAYAN DAYAK) [KNX] 150,000 (?) (1981 Wurm and Hattori). Kalimantan Barat, northeast of Bengkayang in the Ledo area, extending into the jungle area of Madi and Papan. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Sundic, Malayic, Malayic-Dayak. Dialects: AMBAWANG, KENDAYAN. Indonesian is well understood only by the few who have had at least a 6th grade education. Survey needed.
  35. KENINJAL (KANINJAL DAYAK, DAYAK KANINJAL, KANINJAL) [KNL] 35,000 (1990 UBS). West central, Sayan and Melawi rivers, around Nangapinoh, Nangaella, Nangasayan, Gelalak. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Sundic, Malayic, Malayic-Dayak. Work in progress.
  36. KENYAH, BAHAU RIVER (BAHAU RIVER KENYA) [BWV] 1,500 (?) (1981 Wurm and Hattori). Northeast, on Sarawak border, around Longkemuat, Iwan River. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Northwest, North Sarawakan, Kenyah, Main Kenyah. Dialects: LONG ATAU, LONG BENA, LONG PUYUNGAN. Survey needed.
  37. KENYAH, BAKUNG (BAKUNG, BAKUNG KENYA, BAKONG) [BOC] 2,000 in all countries (?) (1981 Wurm and Hattori). Northeast, near the Sarawak border, Oga River and southeast of Datadian, and around Kubumesaai. Also in Sarawak, Malaysia. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Northwest, North Sarawakan, Kenyah. Dialects: BOH BAKUNG, OGA BAKUNG, KAYAN RIVER BAKUNG. Muslim. Survey needed.
  38. KENYAH, KAYAN RIVER (KAYAN RIVER KENYA, KENYA, KENJA, KENYAH, KINJIN, KINDJIN, KEHJA) [KNH] 6,000 (?) (1981 Wurm and Hattori). Northeast, Apo Kayan highlands where Kayan River begins, Iwan River, and around Longbia. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Northwest, North Sarawakan, Kenyah, Main Kenyah. Dialects: LOWER KAYAN KENYAH, LONGBIA, KAYANIYUT KENYAH, LONG NAWAN, LONG KELAWIT. Christian. NT 1978. Bible portions 1956-1957.
  39. KENYAH, KELINYAU (KELINYAU, KELINJAU, KENJA, KENYAH, KENYA, KINJIN, KINDJIN, KEHJA) [XKL] 1,200 (?) (1981 Wurm and Hattori). Northeast, Kinjau River, around Long Laes, and Telen River. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Northwest, North Sarawakan, Kenyah, Main Kenyah. Dialects: UMA BEM, UMA TAU, LEPO' KULIT, UMA JALAM. Survey needed.
  40. KENYAH, MAHAKAM (MAHAKAM KENYA, KENYA, KENJA, KENYAH, KINJIN, KINDJIN, KEHJA) [XKM] 7,000 (1981 Wurm and Hattori). Northeast, east of Bahau, and on Mahakam River, 5 areas. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Northwest, North Sarawakan, Kenyah, Main Kenyah. Dialects: MAHAKAM KENYAH, BOH. Survey needed.
  41. KENYAH, UPPER BARAM (UPPER BARAM KENJA, KENJA, KENYAH, KINJIN, KANYAY, KINDJIN) [UBM] 2,660 in all countries (1981 Wurm and Hattori). Border with Sarawak, northwest of Longkemuat. Mainly in Sarawak, Malaysia. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Northwest, North Sarawakan, Kenyah, Main Kenyah. Survey needed.
  42. KENYAH, WAHAU (WAHAU KENYA) [WHK] 1,000 (?) (1981 Wurm and Hattori). Northeast, north of Muara Wahau and Wahau Kayan. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Northwest, North Sarawakan, Kenyah. Dialect: UMA TIMAI. Survey needed.
  43. KEREHO-UHENG (PUNAN KERIAU) [XKE] 200 (1981 Wurm and Hattori). North central near Sarawak border, south of Bukat and Hovongan. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Kayan-Murik, Muller-Schwaner 'Punan'. Survey needed.
  44. LARA' (LURU) [LRA] 12,000 in all countries (1981 CBFMS). Upper Lundu and Sambas rivers, around Bengkayang east of Gunung Pendering, and farther north, Pejampi and two other villages. Also Sarawak, Malaysia. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Land Dayak. Traditional religion.
  45. LAWANGAN (LUWANGAN, NORTHEAST BARITO) [LBX] 100,000 (1981 Wurm and Hattori). Around the Karau River in east central Kalimantan. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Barito, East, North. Dialects: TABUYAN (TABOYAN, TABOJAN, TABOJAN TONGKA), AJUH, BAKOI (LAMPUNG), BANTIAN (BENTIAN), BANUWANG, BAWU, KALI, KARAU (BELOH), LAWA, LOLANG, MANTARAREN, NJUMIT, PURAI, PURUNG, TUWANG, PASIR, BENUA. At least 17 dialects. Tawoyan may be inherently intelligible. Survey needed
  46. LENGILU [LGI] 10 (?) (1981 Wurm and Hattori). Northeast, between Sa'ban and Lundayeh. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Northwest, North Sarawakan, Dayic, Kelabitic. Nearly extinct.
  47. LUNDAYEH (SOUTHERN MURUT, LUN DAYE, LUN DAYAH, LUN DAYA, LUN DAYOH, LUNDAYA) [LND] 25,000 in Kalimantan (1987); 10,000 in Sarawak, Malaysia (1987); 2,800 in Sabah, Malaysia (1982 SIL); 450 in Brunei (1987); 38,250 in all countries. Interior about 4 degrees north from Brunei Bay to headwaters of Padas River, to headwaters of Baram and into Kalimantan, Indonesian mountains where tributaries of Sesayap River arise. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Northwest, North Sarawakan, Dayic, Kelabitic. Dialects: LUN DAYE, PAPADI, LUN BAWANG (LONG BAWAN, SARAWAK MURUT). Most speakers live in Indonesia. Not Murutic, although sometimes called Southern Murut. Christian (Lunbawang, some Lundayeh), traditional religion (others). Bible 1982. NT 1962. Bible portions 1947.
  48. MA'ANYAN (MAANYAK DAYAK, MA'ANJAN, SIANG) [MHY] 70,000 (1981 Wurm and Hattori). South around Tamianglayang, area of the drainage of Patai River. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Barito, East, Central-South, South. Dialects: SAMIHIM (BULUH KUNING), SIHONG (SIONG), DUSUN BALANGAN. Related to Malagasy. Traditional religion. NT in press (1996). Bible portions 1950.
  49. MALAYIC DAYAK [XDY] 520,000 including 300 Tapitn, 100,000 (?) Banana', 100,000 (?) Kayung, 200,000 Delang, 10,000 Semitau, 10,000 Suhaid, 20,000 Mentebah-Suruk (1981 Wurm and Hattori). Banana' and Tapitn are western, between Singakawang, Bengkayang, Darit, and Sungairaya; Kayung and Delang are southern, between Sandai, Muarakayang, Pembuanghulu, Sukamara, and Sukaraja; Semitau, Suhaid, and Mentebah-Suruk are eastern, southeast of Kapuas River from Sintang to Putus Sibau. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Sundic, Malayic, Malayic-Dayak. Dialects: TAPITN, BANANA', KAYUNG (KAYONG), DELANG, SEMITAU, SUHAID, MENTEBAH-SURUK. May constitute 3 or more languages. Related to Selako, Kendaya, and Keninjal. Work in progress.
  50. MALAY, BERAU (BERAU, MERAU MALAY) [BVE] 20,000 (?) (1981 Wurm and Hattori). East central coastal area, Tanjungreder and Muaramalinau in the north to Sepinang in the south. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Sundic, Malayic, Malayan, Local Malay. Shares phonological innovations with Kutai Malay, Banjar, and Brunei. Survey needed.
  51. MALAY, BUKIT (BUKIT, MERATUS) [BVU] 50,000 (1981 Wurm and Hattori). Southeastern, Sampanahan River, northwest of Limbungan. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Sundic, Malayic, Malayan, Local Malay. Traditional religion. Survey needed.
  52. MALAY, KOTA BANGUN KUTAI [MQG] 80,000 (1981 Wurm and Hattori). Central Mahakam River basin. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Sundic, Malayic, Malayan, Local Malay. Not intelligible with Tenggarong Kutai Malay. May be intelligible with Northern Kutai. Survey needed.
  53. MALAY, TENGGARONG KUTAI (KUTAI, TENGGARONG) [VKT] 210,000, including 100,000 in Tenggarong, 60,000 in Ancalong, 50,000 in Northern Kutai (1981 Wurm and Hattori). Mahakam River basin, east central coastal area, from Sepinang and Tg. Mangkalihat in the north to Muarabadak and Samarinda in the south. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Sundic, Malayic, Malayan, Local Malay. Dialects: TENGGARONG KUTAI, ANCALONG KUTAI, NORTHERN KUTAI. Many dialects. Tenggarong and Kota Bangun are not inherently intelligible. Shares phonological innovations with Berau Malay, Banjar, and Brunei. Survey needed.
  54. MODANG [MXD] 15,300 (1981 Wurm and Hattori). Around Segah, Kelinjau, and Belayan rivers in northeast Kalimantan, 5 areas. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Kayan-Murik, Modang. Dialects: KELINGAN (LONG WAI, LONG WE), LONG GLAT, LONG BENTO', BENEHES, NAHES, LIAH BING. Survey needed.
  55. MUALANG [MTD] 10,000 (1981 Wurm and Hattori). Along the Ayak and Belitang Rivers, about 200 miles upstream from Pontianak. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Sundic, Malayic, Malayic-Dayak, Ibanic. Closely related to Iban. Survey needed.
  56. NGAJU (NGADJU, NGAJU DAYAK, BIADJU, SOUTHWEST BARITO) [NIJ] 250,000 (1981 Wurm and Hattori). Kapuas, Kahayan, Katingan, and Mentaya rivers, south. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Barito, West, South. Dialects: PULOPETAK, KAPUAS (NGAJU, BARA-DIA), BA'AMANG (BARA-BARE, SAMPIT), MANTANGAI (OLOH MANGTANGAI). Related to Katingan, Kahayan, Bakumpai. Trade language for most of Kalimantan, from the Barito to the Sampit rivers, east of the Barito languages, and north in the Malawi River region. Bible 1858-1955. NT 1846, in press (1996). Bible portions 1897-1905.
  57. NYADU (NJADU, BALANTIANG, BALANTIAN) [NXJ] 9,000. West and north Kalimantan, Landak, tributary of Sambas River. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Land Dayak. Similar to Lara' spoken along upper Lundu and Sambas Rivers. Bible portions 1952. Survey needed.
  58. OKOLOD (KOLOD, KOLOUR, KOLUR, OKOLOD MURUT) [KQV] 2,000 to 3,500 in all countries (1985 SIL). Northeast along Sabah border, east of Lumbis, north of Lundayeh. Primarily Kalimantan and Sarawak, Malaysia, and some in Sabah, Malaysia. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Northwest, North Sarawakan, Dayic, Murutic, Murut. Traditional religion, Christian. Work in progress.
  59. PAKU [PKU] 20,000 (?) (1981 Wurm and Hattori). Southeast, south of Ampah. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Barito, East, Central-South, South. Closest to Ma'anyan, Malagasy, Dusun Malang, Dusun Witu. Survey needed.
  60. PUNAN APUT (APUT) [PUD] 370 (1981 Wurm and Hattori). Northeast, west and north of Mt. Menyapa. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Kayan-Murik, Muller-Schwaner 'Punan'. Survey needed.
  61. PUNAN MERAH [PUF] 137 (1981 Wurm and Hattori). Northeast, Mahakam River, east of Ujohhilang. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Kayan-Murik, Muller-Schwaner 'Punan'. Distinct from Punan Merap. Survey needed.
  62. PUNAN MERAP [PUC] 200 (?) (1981 Wurm and Hattori). Northeast, east of Longkemuat. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Northwest, Rejang-Sajau. Distinct from Punan Merah. Survey needed.
  63. PUNAN TUBU [PUJ] 2,000 (1981 Wurm and Hattori). Northeast, Malinau, Mentarang, and Sembakung rivers, 8 locations. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Northwest, North Sarawakan, Kenyah. May not be a Kenyah language. Survey needed.
  64. PUTOH [PUT] 6,000 (1981 Wurm and Hattori). Northeast, east of Lundayeh and Sa'ban, Mentarang River, around Longberang, Mensalong, and Bangalan. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Northwest, North Sarawakan, Dayic, Kelabitic. Dialects: PA KEMBALOH, ABAI. Survey needed.
  65. RIBUN [RIR] 45,000 possibly (1981 Wurm and Hattori). Northwest, south of Kembayan. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Land Dayak. Survey needed.
  66. SA'BAN [SNV] 1,000 in all countries (1981 Wurm and Hattori). Northeast on Sarawak border, south of Lundayeh. Also in Sarawak, Malaysia. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Northwest, North Sarawakan, Dayic, Kelabitic. Bible portions 1969. Survey needed.
  67. SAJAU BASAP (SAJAU, SUJAU) [SAD] 6,000 (?) (1981 Wurm and Hattori). Northeast, northeast of Muaramalinau. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Northwest, Rejang-Sajau. Dialects: PUNAN SAJAU, PUNAN BASAP, PUNAN BATU2. Distinct from Basap, but related. Survey needed.
  68. SANGGAU [SCG] 45,000 possibly (1981 Wurm and Hattori). Northwestern, around Sanggau, Kapuas River. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Land Dayak. Survey needed.
  69. SARA [SRE] Smaller than Lara. Near Sanggau-Ledo northeast of Ledo. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Land Dayak. Some dialect differences but one written form can serve. Work in progress.
  70. SEBERUANG [SBX] 20,000 (1993 UBS). Kapuas River. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Sundic, Malayic, Malayic-Dayak, Ibanic. Typology: SVO. Traditional religion, Christian. Work in progress.
  71. SEGAI [SGE] 2,000 (1981 Wurm and Hattori). Northeast, Kelai River and around Longlaai. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Kayan-Murik, Modang. Dialects: KELAI, SEGAH. Bolongan may be a dialect. Survey needed.
  72. SELAKO (SELAKO DAYAK, SALAKAU, SILAKAU) [SKL] 100,000 in Kalimantan (?) (1981 Wurm and Hattori); 3,800 in Sarawak, Malaysia (1981 Wurm and Hattori). Northwest, around Pemangkat. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Sundic, Malayic, Malayic-Dayak. Mainly traditional religion.
  73. SELUNGAI MURUT [SLG] 800 in all countries (1981 Wurm and Hattori); 300 in Sabah (1990 SIL). Along the upper reaches of the Sembakung River, east of Lumbis. Also in Sabah, Malaysia. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Northwest, North Sarawakan, Dayic, Murutic, Murut.
  74. SEMANDANG [SDM] 30,000 (1981 Wurm and Hattori). West central, around Balaiberkuwak, north of Sandai. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Land Dayak. Dialects: SEMANDANG, GERAI, BEGINCI, BIHAK. Traditional religion, Christian. Bible portions 1982. Work in progress.
  75. SEMBAKUNG MURUT (SIMBAKONG, SEMBAKOENG, SEMBAKONG, TINGGALAN, TINGGALUM, TINGALUN) [SMA] 5,000 in all countries (?) (1981 Wurm and Hattori). Along the Sembakung River in northern Kalimantan, from the mouth, into Sabah, Malaysia. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Northwest, North Sarawakan, Dayic, Murutic, Tidong.
  76. SIANG (OT SIANG) [SYA] 60,000 (?) (1981 Wurm and Hattori). Central, east of Dohoi. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Barito, West, North. Dialects: SIANG, MURUNG2. Related to Dohoi. Survey needed.
  77. TAGAL MURUT (SUMAMBU-TAGAL, SUMAMBU, SUMAMBUQ, SEMEMBU, SEMAMBU) [MVV] 2,000 Alumbis in Kalimantan; 28,000 to 48,000 in Sabah, Malaysia (1987 SIL); 30,000 to 50,000 in all countries (1991 SIL). Along the Pegalan Valley, Alumbis River. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Northwest, North Sarawakan, Dayic, Murutic, Murut. Dialects: RUNDUM (ARUNDUM), TAGAL (TAGOL, NORTH BORNEO MURUT, SABAH MURUT), SUMAMBU (SEMEMBU, SUMAMBUQ), TOLOKOSON (TELEKOSON), SAPULOT MURUT (SAPULUT MURUT), PENSIANGAN MURUT (PENTJANGAN, TAGAL, TAGUL, TAGOL, TAGGAL, LAGUNAN MURUT), ALUMBIS (LUMBIS, LOEMBIS), TAWAN, TOMANI (TUMANIQ), MALIGAN (MAULIGAN, MELIGAN, BOL MURUT, BOLE MURUT). NT 1984-1991. Bible portions 1965-1990.
  78. TAMAN (TAMAN DAYAK, DAYAK TAMAN) [TMN] 5,000 to 6,000 (1991 NTM). North central, Kapuas River in the area directly upriver from Putussibau, and the Mendalam and Sibau tributaries. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Sundic, Mbaloh. Traditional religion, Christian. Work in progress.
  79. TAUSUG (TAW SUG, SULU, SULUK, SOOLOO, TAUSOG, TAOSUG, MORO JOLOANO, JOLOANO SULU) [TSG] 12,000 in Kalimantan (1981 Wurm and Hattori); 330,000 in the Philippines (1975 census); 110,000 in Sabah, Malaysia (1982 SIL); 492,000 in all countries (1981 Parshall). 500,000 others speak it as second language in the Philippines (1986 SIL). Settlements along the coast of northeastern Kalimantan, immigrants from the Sulu Archipelago in the Philippines. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Meso Philippine, Central Philippine, Bisayan, South, Butuan-Tausug. Fishermen. Muslim. NT 1985. Bible portions 1918-1993.
  80. TAWOYAN (TAWOYAN DAYAK, TABOYAN, TABUYAN, TABOJAN, TABOJAN TONGKA) [TWY] 20,000 (?) (Wurm and Hattori 1981). East Central around Palori. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Barito, East, North. May be inherently intelligible with Lawangan. Survey needed.
  81. TIDONG (CAMUCONES, TIDUNG, TEDONG, TIDOENG, TIRAN, TIRONES, TIROON, ZEDONG) [TID] 25,000 in all countries (1981 Wurm and Hattori); 9,800 in Malaysia. Population center is along Sembakung and Sibuka Rivers of eastern Kalimantan, coast and islands around Tarakan and interior, Malinau River. Also Sabah, Malaysia. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Northwest, North Sarawakan, Dayic, Murutic, Tidong. Dialects: NONUKAN (NUNUKAN), PENCHANGAN, SEDALIR (SALALIR, SADALIR, SARALIR, SELALIR), TIDUNG, TARAKAN (TERAKAN), SESAYAP (SESAJAP), SIBUKU.
  82. TUNJUNG (TUNJUNG DAYAK) [TJG] 50,000 (?) (1981 Wurm and Hattori). East central, between Adas, Dempar, Melak, and east around the lake; south around Muntaiwan. Austronesian, Malayo-Polynesian, Western Malayo-Polynesian, Borneo, Barito, Mahakam. Dialects: TUNJUNG (TUNJUNG TENGAH), TUNJUNG LONDONG, TUNJUNG LINGGANG, PAHU. Work in progress.

Monday, June 05, 2006

Pilih Jadi Budak Seumur Hidup Atau Merubah Pikiran ?

TAPI kamu, orang Indonesia, kalian tak akan mungkin merdeka selama kamu belum membuang semua "kotoran" magis dari kepalamu, selama kamu masih membanggakan kebudayaan kuno yang penuh butir-butir pikiran yang keliru, kepasrahan, dan selama kamu berjiwa budak..." (Tan Malaka dalam Massa Actie: 1926)

Monday, May 29, 2006

LAHAN GAMBUT DI KALTENG TETAP POTENSIAL UNTUK LAHAN PERTANIAN

Pemerintah ke depan akan menghidupkan kembali Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar (PLG) di Kalimantan Tengah yang sempat dihentikan tahun 1999 lalu. Pemerintah menilai proyek PLG yang telah dilaksanakan dimasa lalu tidak seluruhnya mengalami kegagalan. Sebagai contoh di Wilayah Kerja A, khususnya A1, A2, dan A5 yang akan dijadikan lokasi Pesta Panen Raya untuk musim tanam April – September 2004 yang direncanakan September mendatang. Memang tidak seluruh areal pengembangan yang luasnya lebih dari satu juta hektar (1,119 ha) cocok untuk ditanami dengan padi yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat kita. Namun, sebagian dapat digunakan sebagai areal konservasi.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam kunjungan kerjanya ke PLG di Desa Dadahup yang didampingi Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, Dirjen Bina Marga Hendrianto dan Dirjen Sumber Daya Air, Siswoko serta Pejabat dari Instansi Terkait Kamis (30/3) lalu. Menurut Djoko, pemerintah sangat menyangkan jika investasi yang telah ditanam begitu besar tetapi kemudian tidak dimanfaatkan secara optimal. “Boleh dikatakan mubazir jika kawasan itu tidak tergarap. Apalagi di lahan ini sudah menghasilkan dan berpotensi jadi penopang ketahanan pangan nasional,” tegas Menteri PU.

Menteri PU menambahkan, kedatangannya ke lokasi PLG itu untuk melihat langsung infrastruktur ke PU an apa saja yang perlu dibangun untuk mensukseskan Pesta Panen Raya yang direncanakan akan dihadiri Presiden SBY September mendatang. Dirinya mengaku, setelah melihat langsung ada beberapa prasarana yang belum memadai seperti pintu air, saluran primer, jalan inspeksi saluran belum memadahi. Terkait dengan masalah itu Menteri PU berjanji akan mengalokasikan dana bantuan untuk pengembangan PLG ke depan.

“Pemerintah sudah komitmen akan membantu pada proyek ini. Begitu pula dengan instansi terkait. Jadi saya mengharapkan adanya koordinasi yang baik antara instansi terkait dengan pemprov/pemkab Kalteng. Instansi sangat berkepentingan dengan proyek ini. Jadi tidak hanya Departemen PU saja,” ucap Djoko Kirmanto. Dia mencontohkan, Deptan sebagai penyuluh, Depnakertrans yang mendatangkan para transmigran, tambahnya. Djoko sangat mengharapkan Gubernur Kalteng menjadi ketua tim dalam pelaksanaan PLG di wilayah yang merupakan wewenangnya.

Gubernur Kalteng Teras Narang mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bulog untuk pemasaran hasil tanam dari daerah PLG. Pasalnya, hasil tanam seperti palawija dan padi tidak mungkin habis dikonsumsi penduduk Kalteng yang jumlahnya sekitar 2 juta jiwa. Stok yang berlimpah dari hasil PLG harus di-ekspor ke propinsi lain yang juga sangat membutuhkan. Teras juga menjelaskan Menteri PU dalam penangan kawasan PLG sangat apresiatif dan menyatakan akan terus membantu. Oleh karena itu dirinya merasa bangga beliau bersedia bersedia mengunjungi Lokasi PLG.

Dijelaskan, 29 April yang akan datang kami sangat berharap Menteri PU kembali lagi untuk bersama-sama dengan menteri lain seperti Menakertrans, Mentan, Mendagri, Menko Kesra untuk melakukan penanaman benih padi di tempat ini. Sekaligus kedatangan Presiden SBY pada Pesta Panen yang telah direncanakan akan hadir September bulan depan. Menurutnya, masyarakat Kalteng akan sangat antusias dan berbondong-bondong menyambut kedatangan presiden RI tersebut.

Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Air Siswoko dalam penjelasannya menyatakan, pihaknya sejak tahun 2000 telah fokus mengembangkan daerah kerja A tempat dimana UPT Lamunti dan UPT Dadahup berada di dalamnya. Dijelaskan dari areal 1,119 juta ha telah dibagai menjadi 4 daerah kerja (A, B, C, D) ditambah F untuk kawasan konservasi. Namun khusus untuk menyokong Pesta Panen Raya tahun ini berdasarkan masukan dari pakar gambut UGM, Tim Pakar ITB dan IPB maka ditetapkanlah daerah kerja A1, A2 dan A5 sebagai lokasi peresmian Pesta Panen Raya.

Menurut Siswoko lokasi itu dipilih UPT Lamunti dan UPT Dadahup dapat dijangkau melalui angkutan sungai dan angkutan darat yang berjarak 45 km dari kota Kuala Kapuas. Dijelaskan permasalahan utama yang menjadi kendala selama ini diantaranya adala sistem tata air seperti kurang optimalnya fungsi jaringan tata air, kurang berfungsinya sistem pengendalian banjir. Oleh sebab itu, ujar Siswoko kegiatan program yang dilakukan saat ini lebih difokuskan pada penanganan sistem tata air termasuk upaya pengendalian banjir dengan menutup ruas-ruas tanggul yang bobol

Pelaksanaan musim tanam April-September 2006 yang akan dilakukan para menteri terkait diareal sekitar 12.500 hektar merupakan bagian integral dari rencana rehabilitasi dengan Panen Raya mendatang, sekaligus menadai dimulainya pelaksanaan INPRES kegiatan Rehabilitasi kawasan eks. PLG di Kalteng. (Sony)

Kalteng minta Dibangun Pelabuhan dan Rel KA untuk Batu Bara

JAKARTA: Pemprov Kalimantan Tengah meminta pemerintah pusat agar membantu pembangunan infrastruktur rel kereta api serta pelabuhan batu bara di daerah tersebut, sehingga dapat segera dilaksanakan.

Permintaan itu terkait dengan crash program pemerintah untuk membangun PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) berbahan bakar batu bara berkapasitas 10.000 MW yang harus rampung pada 2009.

Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang mengatakan pembangunan infrastruktur transportasi tersebut harus segera dilaksanakan, sehingga pada 2009 pasokan batu bara ke sejumlah PLTU dapat lancar didistribusikan. Saat ini, Kalimantan yang kaya batu bara tidak memiliki infrastruktur rel kereta api (KA) dan pelabuhan batu bara. Pelabuhan batu bara hanya terdapat di Sumatra dan Jawa.

Dari studi yang sudah dilakukan, Kalteng rencananya akan membangun rel KA Puruk Cuhu-Mangkatip sepanjang 250 km, peningkatan jalan eks hak pengusahaan hutan Sungai Hanyu-Mangkatip, pembangunan pelabuhan ekspor batu bara di Desa Mangkatip, serta membangun sejumlah pelabuhan di Bahaur Sungai Kahayan, Matalayur, Samuda di Sungai Mentaya, dan Teluk Sigintong.

"Namun, pemerintah setempat tidak memiliki dana besar untuk membangun infrastruktur tersebut," ujar Teras usai menjadi pembicara Seminar Coal 2006, The 1st International Trade Exhibition on Coal Mining Technology & Equipment akhir pekan lalu.

Di tempat yang sama, Simon Felix Sembiring, Dirjen Mineral Batubara dan`Panas Bumi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan pembangunan infrastruktur seperti rel KA dan pelabuhan batu bara adalah tugas Dephub. (k18/Bambang Dwi Djanuarto)

Sumber : Bisnis Indonesia

Friday, May 26, 2006

SELANTING LESTARI Aja Deh...!!


Biar tercatat dan bisa dibuka oleh semuanya, mending aku masukin ke blog aja apa-apa yang disepakati oleh kawan-kawan pada Sinergy Meeting [SIMEET] tanggal 19-20 Mei 2006 lalu.

Dibawah tertera rencana tindakan strategis yang akan dilakukan oleh Aliansi SELANTING [Seruyan-Lamandau-Tanjung Puting] LESTARI.

Sebetulnya malas nulis2 ini, tapi khan harus di publish, habis Menhut juga ngaco sih, setindaknya anak buahnya [Balai Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru] yang ngaco, masa main itung2 hutan terus dan keluar2nya "COCOK UNTUK DIKONVERSI". Kalau konversi terus, bagaimana nasib hutan kedepan, yang ada hutan sawit aja deh...

Rencana tindak kedepan ALIANSI SELANTING LESTARI , yaitu :
1. Penguatan data dan informasi
  • Pengembangan data-base
  • Riset
  • Analisis hukum dan kebijakan
2. Peningkatan kapasitas dan kelembagaan rakyat
  • Pengorganisasian rakyat
  • Pemetaan wilayah
  • Penguatan ekonomi rakyat
  • Pengorganisasian kasus
  • Pendidikan politik rakyat
3. Pengembangan kapasitas kelembagaan/jaringan
  • Peningkatan kapasitas & jaringan kerja kolaborasi
  • Strategi dan media komunikasi
  • Fundrising
4. Penyadaran dan penggalangan dukungan publik
  • Media kampanye
  • Kampanye pasar dan konsumen
  • Lobby / negosiasi pemerintah
  • Yudicial review/litigasi
5. Emergency advokasi
  • Analisis hukum & kebijakan
  • Yudicial review atas kebijakan pemerintah [pusat dan daerah]
  • Pengorganisasian kasus
Good Luck deh....

Selamat Datang Sawit, Selamat Datang Kaum Landless


Landless adalah istilah bagi suatu kaum yang tidak mempunyai tanah atau sebuah bangsa atau suku bangsa yang keberadaannya nyata tetapi sesungguhnya dia tidak mempunyai tanah atau lahan untuk mengambangkan kehidupan dan mata pencariannya. Contoh bangsa-bangsa demikian seperti Palestina, bangsa Aborigin di Australia dan bangsa Indian di Amerika.

Di Indonesia juga sebagian besar masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa adalah kaum landless yang tidak mempunyai tanah lagi, petani atau kelompok agraris yang sangat besar di Pulau Jawa sesungguhnya hanyalah petani penggarap dan bukan pemilik tanah. Disamping tanahnya sudah direbut sebagai tanah negara yang dikelola oleh Perum Perhutani, juga berubah fungsi menjadi kawasan industri.

Kalimantan Tengah yang dihuni oleh sebagian besar masyarakat adat Dayak dari berbagai sub-suku serta beberapa suku lainnya pada saatnya juga akan menjadi kaum landless. Masyarakat Adat Dayak akan kehilangan tanahnya, kebunnya, beje-nya, kaleka nya, pahewan-nya dan tanah-tanah keramatnya.

Indikasi kearah ini sudah sangat nampak, landless sudah diambang mata. Kalau mau bukti perhitungan dan fakta-fakta berikut akan membawa anda menjadi yakin kalau orang Dayak akan kehilangan tanahnya dalam jangka tidak sampai 10 tahun lagi.

Fakta 1 : Pada tahun 2003 Pemerintah daerah dan DPRD Kalteng dengan gagah telah mengesahkan Perda No. 8 Tahun 2003 tentang RTRWP Kalteng - yang sesungguhnya juga masih kontroversial dan ditentang NGOs karena ada alih fungsi hutan secara manifulatif untuk meloloskan tambang-tambang raksasa - dengan membagi-bagi peruntukan tanah secara sepihak tanpa konsultasi dengan masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa yang mendiami wilayah Kalteng sejak ratusan bahkan ribuan tahun.

Pejabat Pemerintah kita tidak sadar bahwa kedudukan dan martabat yang disandangnya sekarang berasal dari usaha moyangnya mengelola tanah. Tanah yang menghasilkan rotan, getah, nasi dan duit untuknya sekolah. Ternyata kemudian kepintarannya digunakan hanya untuk merampas tanah-tanah rakyat. Sungguh kita betul-betul telah menjadi bangsa yang sial, sekali lagi sial.

Fakta 2 : Tahun 2004 sekitar awal tahun sampai dengan bulan Mei 2004 Gubernur Kalimantan Tengah menggulirkan rencana spektakulernya untuk mengembangkan perkebunan sawit jutaan hectare [sesungguhnya bukan sejuta hectare]. Rencana ini tentu saja tidak lepas dari pengaruh dan propaganda canggih kaum kapitalis yang bermaksud mengusaia tanah-tanah rakyat Kalteng untuk pembangunan perkebunan sawit miliknya.

Sayang-sungguh sayang pejabat kita yang telah berhasil menjadi “orang” karena tanah dan hasil diatasnya terbuai dan mabuk dengan bujukan ini, sehingga dengan gampang mengorbankann tanah-tanah rakyat untuk dijadikan perkebunan skala raksasa, milik konglomerat. Sungguh sekali lagi wacana ekonomi kerakyatan betul-betul hanya dilidah dan bualan busuk saja. Ekonomi tetap bertumpu pada pertumbuhan yang selama krisis terbukti tidak mampu membendung badai keterpurukan ekonomi bahkan krisis multidimensional.

Pertumbuhan ekonomi dengan basis konglomerasi sangat mudah untuk melarikan modal dan hanya meninggalkan sisa-sisa ampas dan pencemaran serta keterbengkalaian bersama derita rakyat.

Kembali kepada soal landless dan keterkaitannya dengan fakta 1 dan fakta 2, maka akan saya tampilkan angka-angka berdasar fakta 1 yang berimplikasi pada fakta 2 seterusnya berimplikasi pada landless masyarakat Dayak.

Dalam RTRWP Kalteng sesuai dengan Perda no. 8 Tahun 2003 hanya ada 2 peruntukan lahan yang memungkinkan dikelola oleh “rakyat” [dalam tanda petik karena masih ada pertanyaan-rakyat yang mana ?], yaitu Kawasan Pengembangan Produksi [KPP] dan Kawasan Pemukiman dan Peruntukan Lainnya [KPPL]. Selebihnya merupakan peruntukan kawasan seperti Cagar Alam, Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hidrologi, Kawasan Ekosistem Air Hitam dan lain-lain sejumlah 18 items. Kawasan tersebut dapat dikatakan tidak dapat dikelola oleh rakyat secara normal, kecuali dengan prosedure khusus yang sangat berbelit atau bahkan merupakan kawasan “terlarang”.

KPP Kalteng diperuntukan seluas 2.789.108,09 ha dan KPPL seluas 1.920.054,79 ha. Atau secara keseluruhan luasnya kalau dijumlahkan adalah 4.709.162.88 ha.
Dengan luasan demikian, kita akan mulai berhitung mengenai porsi ideal bagi petani atau masyarakat pengelola tanah, dimana banyak literatur menyebutkan luasan ideal bagi petani atau pengelola tanah adalah sekitar 2 hektare [belum termasuk untuk pemukiman dan pekarangan].

Lalu tengoklah angka jumlah penduduk Kalteng saat ini [saja], jumlahnya sekitar 1,9 juta orang [belum diperhitungkan pertumbuhan penduduk dalam waktu 10 tahun kedepan]. Dengan angka penduduk yang demikian, idelanya harus dialokasikan tanah sebagai persiapan kedepan paling tidak seluas 1,9 juta X 2 ha, yaitu sebanyak 3.800.000 ha.

Dalam jangka 10 tahun kedepan, barangkali tanah seluas itu dapat dijadikan sebagai ladang seluas 0,5 haektare, kebun seluas 0.4 hektare, perumahan dan pekarangan 0,2 hektare, sisanya adalah untuk kuburan kalau kita semua telah mati dan pasti mati.

Memang KPP dan KPPL di Kalteng yang dimuat dalam RTRWP lebih luas dari kebutuhan ideal pemilikan tanah bagi rakyat, tetapi………….angka 4.709.162.88 ha KPP dan KPPL tersebut telah lebih dahulu dikuasai dan diperuntukan bagi perkebunan skala raksasa [sawit] yang luasnya diprediksikan sekitar 2,5 juta hectare. Jadi sisanya hanya tinggal 2.2 juta ha saja. Kalau mau dibagikan secara ideal maka angka tersebut hanya akan memberikan gambaran bahwa setiap orang di kalteng saat ini hanya akan memiliki rasio atas tanah seluas 1,16 hektare.

Peluang rakyat untuk mendapatkan “keamanan” atas tanahnya untuk dapat memperoleh kedaulatan atas pengelolaan lahan dan tanahnya sesungguhnya sudah dibuka dan terbuka melalui TAP MRP No. IX tahun 2001 Tentang pembaruan Agraria dan pengelolaan Sumberdaya Alam. Bahkan dalam Sidang Umum MPR Tahun 2003 memutuskan bahwa TAP MPR No. IX tetap berlaku sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut. Dus….kemudian ditambah lagi dengan Hasil sidang Komisi C tentang Saran yang merumuskan beberapa hal terkait dengan materi tersebut, yang salah satunya adalah “…mempermudah dan mempermurah proses sertifikasi tanah untuk rakyat kecil, khusunya para petani…”.

Tetapi kemudian apa yang terjadi, saran dan ajuran tetap saja saran dan anjuran, “ anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu”. Tidak ada kemudahan dan kemurahan bagi rakyat kecil. Kemudahan dan kemurahan hanya milik pemodal berkantong tebal dan pintar berdasarkan propaganda.

Dengan demikian adalah pantas saya ucapkan pada kita semua ; Selamat menunggu hari-hari tanpa tanah dan menjadi kaum landless. Semoga.

Tuesday, May 23, 2006

“Pengelolaan Asset Alam dan Konflik ” [Solusi Alternatif]



Tulisan singkat dan sederhana ini dibuat untuk menjawab kebutuhan praktis di satu sisi dan langkah strategis penting lainnya disisi lain.

Dalam tataran praktis, Ornop/NGOs mencermati dominasi konflik lahan yang kerap terjadi dan mempengaruhi kepentingan masyarakat dan pemodal yang saling berhadapan. Ini perlu penyelesaian sesegeranya.

Sedang dalam tataran strategis, nampak bahwa konflik, mis-understanding, sikap saling curiga dan saling menyalahkan antar berbagai pemangku kepentingan [masyarakat, pemerintah, pemodal dan NGOs] adalah hal penting yang harus diselesaikan. Oleh karena itu ada 2 hal penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu :

1. Meminimalisir Konflik Lahan Usaha

Lahan usaha atau tanah atau kami sebut dengan sumber-sumber kehidupan rakyat dan asset alam, merupakan modal penting dalam sebuah proses produksi bagi siapa saja, tidak hanya pemodal/pengusaha, tetapi juga masyarakat dan rakyat kebanyakan.

Saat ini berbagai document yang ada pada kami dari berbagai referensi dan sumber menunjukan bahwa 75 % masalah penting dalam usaha di sektor-sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan adalah konflik lahan, konflik tanah atau sumber-sumber kehidupan. Selebihnya adalah masalah tenaga kerja, pencemaran dan masalah dampak sosial.

Dengan melihat fenomena demikian, maka sudah sepantasnya langkah strategis yang diambil adalah “menyelesaikan penyebab” dan bukannya mengobati dampak saja. Artinya perlu dicermati akar cikal bakal penyebab konflik lahan/tanah yang terjadi.

Dari pengalaman yang kami dapatkan selama bertahun-tahun menjadi “penampung” keluhan masyarakat mengenai konflik lahan ini terlihat bahwa akar utamanya adalah rakyat merasa kehilangan alat produksinya berupa tanah, tidak ada kejelasan “keamanan” atas tanah yang selama ini dikelolanya sejak turun temurun, sebab suatu saat-suatu masa bisa saja diambil alih oleh konsesi pengusahaan tertentu [kebun, tambang atau kehutanan, bahkan dijadikan kawasan konservasi mati].

Harus kita akui bahwa masyarakat juga membutuhkan alat produksi berupa tanah dan lahan, semakin lama semakin luas seiring perkembangan jumlah penduduk yang semakin berkembang. Kemandirian rakyat berusaha harus didukung dan difasilitasi dengan distribusi alat produksi yang proporsional.

Sayangnya kadang-kadang, disela masih cukupnya lahan-lahan dan tanah-tanah yang belum terkelola oleh masyarakat, investasi yang memerlukan tanah justru bekerja ditanah-tanah yang sudah dikelola masyarakat. Tanah-tanah yang dapat dijangkau dengan kemampuan terbatas masyarakat. Hal inilah yang kerap kali menimbulkan konflik, dimana masyarakat merasa kehilangan alat produksi, paling tidak biaya produksinya menjadi semakin meningkat, sementara alternative usaha lainnya semakin minim ditambah dengan beban tanggungan hidup yang semakin meningkat juga.

Kondisi demikian tentu saja tidak membuat investasi menjadi merasa aman, bahkan cenderung dalam keadaan selalu dihantui keresahan dan tekanan. Oleh karena itu penting untuk dicari solusi alternative agar semua pihak mendapatkan ketenangan dan bahkan keuntungan.

Langkah taktis yang perlu diterobos untuk meminimalisir adalah memberikan ruang terjadinya power shering atas sumber alam [tanah] yang kemudian menimbulkan terjadinya benefit shering secara otomatis.

Investasi Natura sebagai Solusi.

Investasi natura adalah investasi bukan uang yang ditanamkan dalam suatu usaha. Salah satu investasi adalah alat produksi berupa tanah/lahan usaha milik masyarakat yang selama ini telah pernah dikelola untuk berproduksi [ladang, kebun, usaha perikanan dll].

Investasi natura merupakan penyertaan andil masyarakat dalam berbagai usaha [sebagai misal perkebunan] senilai dengan tanah miliknya yang telah atau pernah dikelola/digarap untuk perkebunan. Dengan demikian, masyarakat tidak kehilangan tanah, perusahaan dapat berusaha dan pemerintah memperoleh penghasilan. Pola demikian banyak digunakan dalam usaha tambang batubara rakyat di Kalsel, walaupun kemudian yang muncul adalah masalah lingkungan ketika usaha-usaha tersebut tidak dilakukan secara professional dan sporadic serta tidak terkontrol.

Keuntungan yang didapat :
  1. Bagi masyarakat, tidak kehilangan tanah dan dalam masa depan tidak menjadi kaum landless atau kaum yang tidak mempunyai tanah lagi seperti suku Aborigin dan Indian. Disamping itu, masyarakat juga mendapatkan keuntungan real berupa deviden atau saldo usaha dari hasil pemberdayaan-pemanfaatan lahan/tanahnya oleh pemodal.
  2. Bagi Pemodal, akan memperoleh jaminan “keamanan” berusaha, mendapatkan kepercayaan rakyat dan mendapat keuntungan dari hasil mengelola tanah masyarakat. Selain itu juga mempunyai mitra masyarakat local.
  3. Bagi pemerintah, keuntungan yang didapat adalah kemudahan pendataan lahan/tanah yang selama ini amburadul, dengan demikian secara otomatis juga mendapatkan pendapatan berupa pajak bumi dan bangunan [karena datanya jelas dan pemungutannya bisa otomatis dari deviden. Selain PBB juga menghasilkan PPh dari penghasilan usaha. Yang lebih penting adalah memudahkan pendataan lahan. Pemerintah juga bisa menanamkan investasinya dalam bentuk investasi natura berupa tanah-tanah yang bukan hak rakyat.
Kendala yang dihadapi dalam hal ini adalah belum familiernya model shering demikian, disamping itu juga hal demikian sangat dihindari oleh calo-calo tanah yang sering berhubungan dan memetik keuntungan dari pola kerja penguasaan tanah selama ini. Selain itu juga dibutuhkan kerja berat untuk menyusun mekanisme yang ideal dan menguntungkan dan memuaskan segenap pihak.

2. Protokol Komunikasi Parapihak “Forum 100 [Hari]”


Latar Belakang

  • Pada kondisi saat ini dan selama ini antara banyak pihak, khususnya antara Pemerintah, NGOs, Pemodal dan masyarakat seringkali terjadi saling tuding dan saling menyalahkan. Memang tidak salah jika hal ini terjadi karena tidak adanya “jembatan” komunikasi antara berbagai pihak ini, yang dapat dijadikan ajang saling membangun pengertian, saling memahami dan saling tidak menyalahkan.
  • Ruang-ruang komunikasi formal seringkali hanya menjadi ajang adu argument bahkan debat kusir yang kemudian tidak membuahkan hasil yang memuaskan, bahkan cenderung menjadi pemicu konflik baru lagi. Masing-masing pihak bisa saja menjadi tidak saling percaya dan cenderung apriori terhadap pihak lainnya. Jika hal ini terjadi, maka bukan tidak mungkin permasalahan menjadi semakin meluas. Masing-masing pihak merasa sudah paling benar dan paling tahu semuanya, sementara pihak lainnya merasa mempunya argument yang kuat untuk mengatakan apa yang terjadi tidak sesuai dengan kenyataan dan koridor norma yang berlaku.
  • Kondisi demikian [pertentangan antar pihak dan cenderung saling menyalahkan serta mencari pembenaran masing-masing] harus segera diakhiri bagaimanapun caranya. Salah satu alternative yang barangkali patut untuk dipikirkan adalah membangun protocol komunikasi intensif dan regular antar para pihak [pemerintah, masyarakat, NGOs dan pengusaha-bisa ditambah dengan pihak lain, misalnya pers].
  • Protokol komunikasi tersebut mesti dibangun dalam suatu “ruang” bersama yang diharapkan menjadi wadah saling memberikan input, koreksi dan solusi kemasa depan. Di dalamnya juga dapat dijadikan ajang shering informasi yang kemudian dicari penyikapan bersama atas suatu hal yang berkembang.
  • Sebuah usulan untuk segera diinisiasi sebuah wadah saling shering informasi, saling mengingatkan dan saling membangun kesepahamam serta saling koreksi melalui sebuah ruang diskusi “Forum 100 Hari” [F100H] paling pantas untuk dipikirkan. Kita sebut saja “forum 100 hari” [inipun masih dalam tanda petik] maksudnya hanya kemudahan mengingatkan bahwa forum tersebut barangkali dapat dilakukan setiap 100 hari [paling tidak, jika lebih intensif atau diluar itu bisa insidentil akan lebih baik].

Fasilitator

Forum 100 hari [F100H] dapat difasilitasi oleh siapa saja, hanya untuk pertama kali perlu diambil inisiatif oleh Pemernitah daerah, yang kemudian pada saat dilaksanakan pertama kalinya dibangun kesepakatan mengenai waktu, tempat dan fasilitator kegiatan F100H berikutnya.

Partisipan

Dalam konteks yang kami sampaikan, maka tentu saja aras utamanya adalah aktor-aktor yang menjadi stakeholder dari pengelolaan asset alam, seperti sector perkebunan, kehutanan, pertambangan, kelautan dan pertanian. Di bagian lain juga ada pelaku ekonomi sector-sektor tersebut dan NGOs yang bekerja di berbagai issue seputar lingkungan dan pengelolaan asset alam. Tidak ketinggalan juga adalah masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dan sangat berkepentingan dengan lahan dan tanah yang menjadi modal produksi pengelolaan asset alam.

Cakupan Issue Diskusi F100H

Berbagai issue dalam forum diskusi F100H bisa dibahas, hanya saja sebaiknya dibatasi seputar pembangunan dan pengelolaan asset alam Kalimantan Tengah. Catatannya, meskipun berawal dari perbedaan pendapat, perbedaan data dan informasi serta perbedaan kepentingan, tetapi harus menghasilkan suatu kesaling-fahaman. Memang tidak mesti harus menjadi legitimasi suatu hal, namun yang menjadi penting ada proses “pencairan suasa” bagi segenap pihak.

Oleh : Nordin, Co-ordinator Save Our Borneo, Mantan Direktur WALHI Kalteng periode 1999-2002, 2002-2005, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Betang Borneo, Dewan Pertimbangan Anggota Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan, Anggota Sawit Watch Indonesia

Monday, May 22, 2006

Soal Nilam dari Kompas

Dari segi ekonomi hasil nilam sangat menjanjikan, baik bagi petani maupun pengusaha penyulingan. Harga jual satu kilogram minyak nilam bisa mencapai Rp 200.000-Rp 700.000. Selain itu, tanaman nilam bisa dibudidayakan di mana pun.

Sebuah penyulingan nilam dalam dalam sehari bisa membutuhkan sekitar 2,5 kuintal daun dan batang nilam. Dari 2,5 kuintal nilam dapat dihasilkan minyak nilam sebanyak 5 kilogram. Minyak itu digunakan sebagai bahan pencampur minyak wangi, fungsinya sebagai pengikat aroma. Penjualan melalui pengepul, kemudian dijual lagi ke eksportir.

Penanaman nilam dinilai cukup sederhana karena setiap bibit yang diperoleh dari sistem stek ditanam di tanah dengan jarak 60 cm. Selanjutnya tinggal menunggu enam bulan sebelum dipanen karena batang telah mencapai ketinggian satu meter. Setelah panen, nilam dibiarkan tumbuh sendiri dan dapat dipanen lagi setiap tiga bulan.

Nilam tumbuh dengan baik pada ketinggian 10 meter hingga 400 meter di atas permukaan laut. Selain itu, ditanah yang masih banyaknya humus membuat nilam bisa tumbuh baik, tanpa dipupuk atau disiram secara teratur. Meskipun demikian, nilam biasanya hanya dipertahankan sampai panen kedua karena hasilnya akan menurun setelah itu.

Setelah dipanen batang dan daun nilam dijemur tiga hari sampai kering. Pengurangan kadar air mutlak diperlukan agar kualitas minyak yang dihasilkan tetap tinggi. Setelah benar-benar kering, batang nilam harus dipisahkan dari daunnya, lalu dicincang agar mudah dimasukkan ke dalam silinder penyulingan. Minyak yang paling baik diperoleh dari penyulingan batang nilam.
Daun nilam juga dapat disuling menjadi minyak, tetapi kualitasnya masih di bawah minyak yang dihasilkan oleh batang. Karena itu, para perajin biasanya mencampur batang dan daun nilam untuk disuling secara bersama.

Alat penyulingan terdiri atas sebuah ketel penguapan air, ketel penampung batang nilam, dan pipa-pipa yang menghubungkan berbagai peranti besar lainnya. Harga satu set alat penyulingan sederhana sekitar Rp 2 juta dapat dipesan di bengkel las.

Proses penyulingan dimulai dengan merebus air di ketel penguapan. Uap dari ketel dialirkan melalui pipa kecil ke ketel penampung batang nilam. Di silinder yang mampu menampung 20-40 kilogram batang nilam itu, uap air ditampung dalam ruang setinggi 40 sentimeter. Itu dilakukan agar mempunyai tekanan yang memadai dan dapat dialirkan ke tumpukan batang nilam untuk memulai proses penyulingan.

Uap hasil penyulingan dialirkan melalui pipa dan melewati tempat pendinginan untuk mengubah uap menjadi cair. Proses pendinginan dilakukan di saluran air yang terus mengalir. Setelah didinginkan, campuran minyak nilam dan air dipisahkan di sebuah tempat dengan mengandalkan beda berat jenis kedua zat itu.

Dalam proses yang berlangsung delapan jam, api harus selalu dijaga agar terus berkobar dan air harus selalu ditambahkan dalam ketel penguapan. Dari setiap 20 kilogram batang nilam dapat dihasilkan 0,5-0,6 liter minyak nilam.

Hasil itu dinilai masih belum optimal karena jika penyulingan diteruskan sampai 12 jam, minyak yang dihasilkan dapat mencapai 0,8 liter. Namun, karena kayu bakar dan tenaga yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh, para perajin menghentikan aktivitas mereka setelah delapan jam.

Hasil penyulingan dan harga minyak nilam dinilai cukup menguntungkan petani yang merangkap sebagai perajin minyak nilam musiman. Satu hektar kebun nilam mampu menghasilkan 100-150 kilogram.

Cara barter antara petani dengan penyuling adalah setiap penduduk yang menyuling nilamnya harus memberikan 10 persen hasil yang diperolehnya kepada pemilik penyulingan.
Bagi hasil dari penyulingan minyak nilam di daerah itu menggunakan dua sistem, yaitu petani menyuling sendiri hasil panen mereka dengan peralatan orang lain, atau petani menjual hasil panen nilam kepada pemilik alat penyulingan. Pada sistem pertama, petani harus menyerahkan 10 persen hasil sulingan kepada pemilik alat.


Sumber Kompas

Saturday, May 20, 2006

Cape Abis Urus SIMEET...

19-20 Mei adakan SIMEET [sinergi meeting] di hotel Batu Suli Palangkaraya
Banyak yg hadir dari P. Cahu dan P. Bun juga ada.

Yang lain dari palangkaraya aja, kesepakatannya memunculkan Aliansi SELANTING [Seruyan, Lamandau dan tanjung Puting] Lestari.

Lom tahu juga bagaimana kedepan, tapi optimis aja

Oya Hari ini Dadut si Ganteng mau ke Bogor ikut Rudy. Sepatunya baru sama dengan giginya yang juga baru [hehehehehe]...

Ternyata dia [dadut] tidak punya KTP...dasarrrr
Terpaksalah bikin surat keterangan perjalanan dulu ama RT, untung RT-nya kawan sendiri

udah ahhhhhhhh

Wednesday, May 17, 2006

Mari Berhitung ;Pertahankan Lahan atau Hidup Melarat

Pembukaan perkebunan besar sawit diberbagai daerah dalam beberapa tahun terkahir ini telah sangat nyata belum, bahkan tidak memberikan keuntungan nyata pada masyarakat sekitar ; yang lahan, kebun, tanah, sungai, hutan dan hajat hidupnya dihancurkan.

Sebuah perkebunan sawit dengan sangat pintar tetapi licik telah mengeluarkan propaganda bahwa sawit menguntungkan secara ekonomis, padahal sebetulnya sawit akan menciptakan ketergantungan kepada kapitalis yang menjajah masyarakat adat lokal secara ekonomi.

Dengan hilangnya tanah dan sumber agraria dan rusaknya sungai-sungai serta kebun, maka kemudian masyarakat menjadi kehilangan mata pencarian, yang selanjutnya terpaksa berlaku seperti pengemis meminta-minta pekerjaan kepada perusahaan perkebunan sawit. Celakanya, dengan orientasi bisnis, perkebunan hanya akan mau mempekerjakan masyarakat lokal pada pekerjaan kasar dan upah yang murah dengan berbagai alasan, seperti kualitas SDM yang dimiliki masyarakat lemah dan stigmasi masyarakat lokal pemalas.

Sementara dengan menjadi buruh perkebunan sawit, seluruh waktu tersita untuk bekerja di kebun sawit, sehingga untuk bekerja lain sebagai tambahan penghasilan hampir tidak mungkin. Belum lagi juga ada masalah dengan hilangnya lahan kebun, areal pertanian, sungai dan danau untuk mencari ikan, dan pencemaran akibat limbah sawit yang menimbulkan bau dan penyakit.

Lugasnya dapat dikatakan bahwa dengan membiarkan dan memberikan kesempatan perkebunan sawit membuka lahan arealnya di daerah yang selama ini dikelola masyarakat adat akan menimbulkan akibat, antara lain ;
  1. Hutan sebagai sumber penghasilan berupa binatang buruan, tumbuhan obat, rotan hutan, tempat bermukimnya hama pengganggu (yang bila hutannya habis akan membinasakan tanaman masyarakat, misalnya belalang, babi, kera) dan penyedia udara bersih akan hilang.
  2. Kebun dan lahan pertanian sistem lokal akan hilang akibat digusur dan berganti dengan hamparan sawit, akibatnya masyarakat tidak dapat lagi menghasilkan beras sendiri dan tergantung dengan beras dari luar yang harganya tinggi. Selain beras juga akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh sumber hayati berupa sayuran, buah-buahan dan sumber nabati lainnya. Semuanya harus dibeli dengan harga tinggi.
  3. Masyarakat tidak akan mempunyai lahan lagi karena sudah diambil oleh perkebunan, dimasa datang tanah-tanah hanya akan dikuasi oleh segelintir orang berduit saja dan rakyat akan menjadi buruh selamanya sampai keanak-cucu.
  4. Limbah sawit sejak pembukaan lahan yang menyebabkan kekeruhan sungai-danau dan penutupan banyak anak sungai mengakibatkan terganggunya habitat kehidupan ikan sungai-danau. Penghasilan dari mencari ikan menjadi menurun bahkan hilang sama sekali karena tempat hidupnya rusak. Ditambah lagi apabila pabrik sawit telah berproduksi maka akan mengeluarkan limbah yang bagaimanapun juga pasti pada akhirnya akan mengalir ke sungai-danau dan menyebabkan gangguan pada air yang menjadi tempat hidup ikan dan sumber air minum dan MCK manusia.

Kalau mau membandingkan secara kasar saja perolehan penghasilan secara ekonomi antara bekerja sebagai buruh perkebunan sawit dalam artian menyerahkan lahan, hutan dan tanah untuk sawit dengan mempertahankan tahan, hutan dan lahan untuk dikelola dengan sistem lokal yang selama ini terbukti dapat bertahan terhadap badai krisis dan tidak terpengaruh dolar, maka dapat digambarkan secara sederhana seperti berikut ;

Menyerahkan Tanah Untuk Sawit :
  1. Hutan hancur, satwa pemangsa hama (belalang, tikus) hilang dan menyerang ladang, mencari kayu untuk rumah dan keperluan lainnya tidak bisa
  2. Tanaman yang ada mono-culture (seragam)
  3. Tanah menjadi milik perusahaan, anak cucu tidak punya warisan tempat mencari nafkah
  4. Terjadi konflik kepemilikan lahan akibat penggusuran oleh perusahaan
  5. Terjadi pencemaran akibat limbah pabrik
  6. Bekerja sebagai buruh upah

Mengelola Tanah Sendiri :
  1. Hutan masih lestari, satwa pemangsa hama seperti ular dan elang masih dapat memangsa tikus dan belalang, mencari kayu untuk keperluan rumah tangga mudah
  2. Tanaman yang ada beranekaragam
  3. Tanah masih menjadi milik sendiri, anak-cucu mempunyai harapan masa depan
  4. Pengelolaan lahan secara komunal dan sistem kekeluargaan
  5. Tidak ada pencemaran akibat limbah
  6. Bekerja sebagai pemilik usaha sendiri

Kemudian, jika mau berhitung perbandingan pendapatan antara menjadi buruh perkebunan sawit dan mengelola tanah sendiri untuk usaha, kira-kira dapat diperoleh hitungan berikut :

Menyerahkan Tanah Untuk Sawit :
  • Gaji sebagai buruh perkebunan dengan suami istri bekerja adalah Rp. 17.500,-/orang/hari 2. Dalam satu tahun pengasilan yang diperoleh adalah sebesar Rp.17.500,- X 2 orang X 365 hari = Rp.12.775.000,
  • Pengeluaran setiap bulan untuk menghidupi keluarga (membeli beras, membeli ikan, membeli sayur, sekolah anak, transportasi, hiburan dll) diperkirakan adalah sebesar Rp. 750.000,-. Total pengeluaran dalam setahun adalah Rp. 750.000,- X 12 = Rp. 9.000.000,-
  • Hasil bersih yang di dapat adalah Rp. 3.775.000,- dalam setahun bekerja penuh tanpa henti (365 hari)

Mengelola Tanah Sendiri :

  • Bertani padi lokal yang dikerjakan selama 8 bulan sejak membuka lahan sampai selesai panen. Sekali panen dapat mengasilkan padi sebanyak 2 koyan (1 kojan=1000 gantang) atau 4 ton padi. Harga jual padi adalah Rp. 4.000,-/gantang. Hasilnya sebesar Rp. 8.000.000,
  • Sementara menunggu, antara proses menugal sampai proses memagar ada masa selama 2 bulan yang dapat digunakan untuk bekerja mencari ikan atau mencari rotan dihutan atau bertukang dengan hasil sebesar Rp. 25.000,- sd. 30.000,-/hari (Rp.750.000,- sd. 900.000 sebulan).
  • Jeda waktu ini juga ada pada saat sesudah memagar dan sesudah panen sambil menunggu musim menabas selanjutnya. Total jeda ini adalah sebanyak 4 bulan. Perhitungannya 4 bulan X Rp. 750.000,- (sd. Rp. 900.000,-) = Rp. 3 juta sd. Rp.3,2 juta
  • Hasil keseluruhan adalah Rp. 8 juta + 3 juta = Rp. 11 juta.
  • Pengeluaran sebagai modal usaha tani dan sampingan Rp. 3 juta
  • Pengeluaran keluarga sekitar Rp. 300.000,- / bulan (sangat rendah karena sayur, ikan dan beras tidak membeli)
  • Hasil bersih setahun adalah Rp. 11.000.000,00 – Rp. 3.000.000,00 – (12 X Rp. 300.000,00) = Rp. 4.400.000,-
Dengan melihat tabel diatas, jelas kelihatan bahwa penghasilan dengan menjadi buruh pabrik sawit yang bergaji Rp. 17.500,-/hari dan bekerja berdua (suami isteri) ternyata dalam setahun hanya menghasilkan perolehan bersih sekitar Rp. 3.775.000,-. Berbeda dengan mengerjakan usaha-usaha sistem lokal (berladang, mencari ikan atau mencari rotan atau bertukang) hasil yang diperoleh dalam setahun adalah sebesar Rp. 4.400.000,-

Melihat perhitungan diatas sekarang kita tinggal memilih :
  1. Mempertahankan tanah-tanah hak adat dan hak milik dan dapat dimanfaatkan juga oleh generasi anak-cucu kita, atau ;
  2. Menyerahkannya kepada perusahaan perkebunan sawit dan kita akan kehilangan sumber usaha selamanya serta dihujat oleh generasi anak-cucu kita karena mereka tidak memiliki lagi tanah-tanah dan sumberdaya alam yang kita pinjam dari mereka.

MENANAM SAWIT MENUJU BENCANA

Rencana pembangunan 1 juta ha perkebunan besar swasta sawit yang diproyeksikan Gubernur Kalimantan Tengah akan menyerap 3 orang buruh untuk setiap 1 ha kebun sawit dipastikan akan menciptakan bangsa buruh untuk rakyat Kalimantan Tengah apabila hitung-hitungan tersebut betul.

Dengan perhitungan 3 orang setiap ha-nya, maka apabila dibangun 1 juta ha kebun sawit akan menciptakan 3 juta orang rakyat Kalimantan Tengah menjadi buruh, ini belum termasuk tenaga yang bekerja di luar tersebut, misalnya dibidang administrasi.

Fakta saat sekarang di Kalimantan Tengah telah dikeluarkan izin perkebunan sawit paling tidak seluas 817.000 ha lebih. Dengan angka ini maka bila mengacu pada pernyataan Gubernur dimana setiap ha kebun sawit akan menyerap 3 orang, maka akan terserap sebanyak 2.6 juta orang buruh. Sebuah angka yang mencengangkan. Dengan angka ini maka dipastikan saat sekarang saat sekarang tidak ada pengangguran di Kalimantan Tengah, sebab jumlah penduduk di Kalimantan Tengah hanya sekitar 1,9 juta jiwa, tetapi kenyataannya masih banyak angkatan kerja di Kalimantan Tengah yang menganggur ! Dengan demikian apa yang disampaikan dan diproyeksikan oleh Gubernur mengenai buruh ini hanyalah isapan jempol saja dan patut dipertanyakan kebenarannya.

Konsekuensi lain dari proyeksi angka yang disampaikan Gubernur berupa tenaga kerja sebanyak 3 juta orang akan terserap, maka akan terjadi migrasi besar-besaran penduduk dari luar daerah ke Kalimantan Tengah 1,1 juta orang (3 juta kebutuhan tenaga kerja – 1,9 juta penduduk Kalimantan Tengah; inipun sudah dihitung Gubernur berubah profesi menjadi buruh sawit). Apabila jumlah 1,1 juta tersebut tidak terpenuhi untuk migrasi ke Kalimantan Tengah untuk menjadi bangsa buruh, maka akan muncul 2 kemungkinan logis:

  1. Perkebunan swasta sawit tidak akan terkelola dengan baik dan tidak akan menghasilkan seperti yang diharapkan karena tidak tercukupinya tenaga kerja yang dibutuhkan (1 ha : 3 orang) serta kebun / rencana kebun akan ditinggalkan investornya sesudah kayu-kayunya dibabat.
  2. Bila pilihannya adalah menghidupkan terus perkebunan yang telah dan akan dikembangkan dengan menyediakan tenaga kerja lokal akibat tidak terpenuhinya migrasi penduduk luar Kalimantan Tengah untuk menjadi buruh, maka secara matematis seluruh penduduk Kalimantan Tengah harus menjadi buruh perkebunan sawit, termasuk semua pejabat, anggota DPRD dan Gubernur (bahkan juga masih belum mencukupi).
Ada beberapa hal penting lainnya yang juga harus dijadikan pertimbangan Pemerintah Daerah (Gubernur):

  1. Monopoli Penguasa Tanah dan Konflik Lahan; sesungguhnya Gubernur juga harus lebih banyak belajar bahwa selama ini tidak sedikit pembangunan dan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit telah menimbulkan konflik lahan antara pengusaha dengan penduduk lokal. Pembangunan perkebunan sawit skala raksasa juga akan menimbulkan sistem monopolistik dalam penguasaan sumber-sumber agraria berupa tanah. Hal ini akibat ketidakadilan dan pemerataan penguasaan tanah dan lahan. Seseorang atau sekelompok orang yang berbaju pengusaha dapat menguasai lahan puluhan bahkan ratusan ribu ha, sementara rakyat lokal sama sekali tidak diakui hak kepemilikannya secara adat, hal ini bertentangan dengan amanat rakyat seperti termuat dalam TAP MPR. No. IX tahun 2001 tentang pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA.
  2. Pencemaran racun herbisida dan pestisida; dampak lain perkebunan sawit yang juga harus dipikirkan adalah pencemaran pestisida dan herbisida. Apabila perkebunan sawit memerlukan 5 liter herbisida atau pestisida setiap hektarnya, maka bila rencana pembangunan sawit 1 juta hektar dijalankan, paling tidak tanah Kalimantan Tengah akan disiram sebanyak 5 juta liter racun yang akan mengalir ke sungai-sungai di Kalimantan Tengah dan akan dikonsumsi penduduk.
  3. Monokulturisasi dan hama belalang; kebun sawit sesungguhnya tidak ditanam secara tumpang sari dan harus membabat secara total tanaman asal, dengan demikian akan terjadi monokulturisasi tumbuhan di areal yang sangat luas. Disamping itu juga akibat rusaknya habitat hidup binantang pemangsa semacam elang dan ular, maka tikus dan belalang kembara akan merajalela yang sampai saat sekarang belum dapat tertanggulangi dan sangat merugikan.
  4. Problem sosial dan kependudukan; dengan semangkin meningkatnya kebutuhan buruh baik lokal maupun migrasi maka jumlah penduduk akan semakin bertambah. Problem sosial juga akan meningkat, kriminalitas akan meningkat, kejahatan dan pelacuran akan bertambah banyak sebagai akibat pertambahan kaum buruh sawit.
  5. Pelarian modal kredit; berikutnya, harus juga dijadikan pelajaran berharga mengenai kasus pelarian modal kredit oleh pengusaha perkebunan sampai saat sekarang tidak jelas penyepelsaiannya (kasus PT. Surya Barokah), hendaknya Gubernur harus lebih banyak belajar mendengarkan dan mengapresiasi kondisi riil yang terjadi, bukan hanya mendengarkan laporan serba baik dari bawahannya.