== Nordin & Save Our Borneo ==

PT. BCL Rampas Tanah

2011-11-21T08:01:00.000-08:00

3 Warga Patangkep Tutui Barut Ditangkap

Palangkaraya [SOB]-Konflik antara masyarakat dengan perusahan perkebunan kelapa sawit PT. BHADRA CEMERLANG LESTARI (BCL) memuncak dengan aksi pembabatan tanaman sawit milik perusahaan oleh warga Desa Bentut Kecamatan Patangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian 3 orang warga ditangkap dan dijadikan tersangka oleh Polres Barito Timur.

Sengketa berawal pada tahun 2005, dimana PT. BCL mulai menggarap lahan untuk dijadikan Perkebunan Kelapa Sawit diatas tanah yang sebagian besar adalah lahan kelola milik masyarakat yang sudah dikelola dari dahulu secara turun temurun.

Masyarakat yang tidak terima dengan masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menghancurkan kebun-kebun karet, rotan, buah-buahan milik masyarakat berusaha melakukan perebutan kembali dengan cara menduduki lahan-lahan milik mereka yang kini telah ditanami kelapa sawit oleh PT. BCL. Pihak perusahaan kemudian berjanji akan menyelesaikan sengketa ini dengan melibatkan pihak Pemda Barito Timur.

Kemudian pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur turun kelokasi melakukan pengukuran lahan dan berjanji akan memproses masalah sengketa lahan tersebut. Dilain pihak, perusahaan tetap melakukan aktivitas di perkebuanan itu.

Pada tanggal 10 November 2008 pihak Pemda Barito Timur baru membentuk Tim Verifikasi Lahan yang berjanji akan segera menyelesaikan sengketa tersebut. Namun sampai dengan bulan Juni 2009 tidak ada penyelesaian atas sengketa lahan ini. Sedangkan Pihak perusahaan PT. BCL tetap terus beroprasi.

Warga merasa kecewa terhadap Pemda Barito Timur dan PT. BCL yang hingga sekarang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masyarakat merasa tidak mendapatkan keaadilan dan akhirnya pada pertengahan Juni 2009 melakukan aksi Pembabatan tanaman sawit milik PT. BCL.

Hari Jum’at [18/6/09] sekitar jam 11.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap tiga orang warga yang ikut dalam aksi pembabatan tanaman sawit tersebut yakni Tiar, Yahab dan Akud oleh Polres Barito Timur. Ketiganya ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Barito Timur.

Pada [19/6/09] ratusan warga dari Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui melakukan demo mendatangi kantor Polres Barito Timur dan meminta agar pihak kepolisian menangkap mereka semuanya. Masyarakat menilai yang memiliki lahan dan melakukan aksi pembabatan tanaman sawit milik sawit PT. BCL tersebut tidak hanya dilakukan oleh 3 orang yang kini ditahan itu, melainkan mereka semua juga ikut dalam aksi pembabatan itu. Ratusan masyarakat yang mendatangi Polres tersebut adalah pemilik lahan yang kini dalam sengketa dengan PT. BCL. Setelah melakukan aksi demo masyarakat kembali pulang.

Pada tanggal 21 Juni 2009 beberapa orang warga dari Desa Bentut Kecamatan Patangkep Tutui datang ke kantor WALHI Kalimantan Tengah dan Save Our Borneo di Palangka Raya untuk mengadu dan menceritakan kronologis masalah yang menimpa warga desa Bentut tersebut. Mereka berharap Walhi dan SOB dapat membantu penyelesaian kasus mereka.

Warga Sembuluh Keberatan Pabrik Sawit

2011-11-21T07:58:00.001-08:00

Rabu, 30 Juni 2010 | 04:20 WIB
BANJARMASIN, KOMPAS - Tiga pekan terakhir penduduk Desa Sembuluh I dan II di Kabupaten Haruyan, Kalimantan Tengah, menyatakan keberatan adanya pabrik minyak sawit mentah PT Selonok Ladang Mas di wilayah mereka.
Warga khawatir pabrik itu akan mencemari Danau Sembuluh yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Warga mengirim surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, serta lembaga swadaya masyarakat pemerhati lingkungan Save Our Borneo (SOB) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng.
Syahrun, tokoh warga Sembuluh I yang dihubungi dari Banjarmasin, Selasa (29/6), mengatakan, lokasi pabrik sangat dekat dengan Danau Sembuluh. ”Berdasar pengalaman di desa tetangga, perusahaan yang dekat dengan sumber air akan mencemari air,” katanya.
Selain itu, menurut Syahrun, pabrik yang tengah dibangun itu menyalahi analisis mengenai dampak lingkungan. Seharusnya, lokasi pabrik berada di dekat Sungai Kelua yang alirannya tidak masuk ke Danau Sembuluh, bukan di dekat Sungai Sungai Geronggang dan Sungai Tetawe.
Direktur Eksekutif SOB Nordin dan Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Ari Rompas secara terpisah mengatakan, tanggal 18 dan 19 Juni pihaknya bersama Badan Lingkungan Hidup Daerah Kalteng dan Dinas Perkebunan Kalteng meninjau lokasi. Ternyata lokasi pabrik hanya berjarak 400 meter dari jalan negara dan 1.200 meter dari danau. ”Jarak itu bergeser sekitar 9 kilometer dari lokasi awal,” ujar Nordin.
Peletakan batu pertama pabrik dilakukan oleh Wakil Bupati Seruyan, camat, musyawarah pimpinan daerah, serta Kades Sembuluh II. Kepala BLHD Kalteng Moses Nekodemus belum memberikan keterangan karena sedang rapat. (WER)

Kasus Tambang di Kabupaten Seruyan Tanpa IPPKH

2011-11-21T07:53:00.000-08:00

Kasus Posisi PT. Graha Surya Tambang,

KP Pertambangan Bijih Besi di Kabupaten Seruyan Tanpa IPPKH

1. Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 200 Tahun 2007, tanggal 26 Juni 2007 tentang Kuasa Pertambangan Ekplorasi Bahan Galian Bijih Besi an. PT. Graha Surya Tambang seluas 9.795 Ha

2. Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 189 Tahun 2009, 08 Agustus 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Exploitasi Bijih Besi dan Logam Dasar an. PT. Graha Surya Tambang seluas 718 Ha lokasi di Desa Bukit Buluh dan Mugi Panyuhu Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan

3. Surat Keputusan Bupati Seruyan No 190 Tahun 2009, 09 Agustus 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Bahan Galian Bijih Besi dan Logam dasar an. PT. Graha Surya Tambang, seluas 718 Ha dengan lokasi di Desa Bukit Buluh dan Mugi Panyuhu kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan

4. Surat keputusan Bupati Seruyan No 191 Tahun 2009, 09 Agustus 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian Bahan Galian Bijih Besi dan Logam Dasar an. PT. Graha Surya Tambang, seluas 718 Ha dengan lokasi di Desa Bukit Buluh dan Mugi Panyuhu kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan

Bahwa Perusahaan tersebut tidak memiliki dokumen Amdal dan pada tanggal 8 Januari 2011 sedang di lakukan pembahasan dokumen Kerangka Acuan, hal ini tertuang di dalam Surat Undangan Komisi Penilai Amdal No. 660/528/Kom-Amdal/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010.

Bahwa Gubernur Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Rekomendasi Ijin Pinjam pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Explorasi an. PT. Graha Surya Tambang No 540/163/EK, tanggal 22 Febuari 2010 kepada Menteri Kehutanan

Bahwa Perusahan tersebut telah mengajukan Permohonan Dispensasi Pelaksanaan Export , hal tersebut tertuang di dalam Surat Direktur Utama PT. Graha Surya Tambang No. 18/PT.GST/SPT/V/2010 tanggal 3 Mei 2010

Bahwa PT. Graha Surya Tambang telah melakukan kegiatan expolitasi tambang tanpa memiliki Ijin Memasuki Kawasan Hutan/Penggunaan Kawasan serta Ijin Pinjam Pakai Kawasan hutan yang sesuai dengan Permenhut 43 Tahun 2008, bukti otentik nya adalah Surat Gub Kalteng No. 540/370/Tamben, tanggal 21 Mei 2010 tentang Dispensasi IP2BG kepada PT. Graha Surya Tambang dan Berita Acara Pemerikasaan Stock off name PT. Graha Surya Tambang No. 540/86.3/Distamben-IV/2010 dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Seruyan, bahwa barang yang di periksa (tergali) sebanyak 100.000 ton, dengan rincian :

a. Berada di lokasi Tambang sebanyak ± 29.500 ton

b. Berada di lokasi unit Pencucian sebanyak ± 39.500 ton

c. Berada di Pelabuhan Bumiharjo Kotawaringin Barat sebanyak ± 31.000 ton

Pemberian Dispensasi IP2BG di berikan kepada Bijih Besi yang sudah terlanjur di gali dan telah di bayarkan royality nya, sebagian bijih besi itu (28.000 telah di bayar royalty kepada negara), sisa nya 72.000 Ton, bagaimana…????

Apa dasar hukum pihak PT. Graha Surya Tambang melakukan Penggalian Bijih Besi di dalam Kawasan Hutan sehingga menghasilkan Bijih Besi sebanyak 100.000 ton

Dalam perspektif lingkungan hidup jika mengacu UU 32 Tahun 2009 bagaimana dengan dampak lingkungan dan perubahan bentang alam yang di timbulkan terhadap Bijih Besi yang telah di gali sebanyak 100.000 ton tersebut, karena PT. Graha Surya Tambang tidak memiliki Dokumen Amdal

Dalam perspektif UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang merupakan dasar hukum terbitnya Permenhut 43 Tahun 2008, PT. Graha Surya Tambang telah melakukan kegiatan Penggalian Bijih Besi sebelum memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Perlu dan mendesak agar di lakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap PT. Graha Surya Tambang karena di samping ada cacat administrasi dalam tahapan perijinan tersebut, juga seluruh proses perijinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yg berlaku dan mengakibatkan kerugian Negara.

Itan [MLK]

Wilmar Buang Limbah Pabrik CPO Langsung ke Sungai

2011-11-21T07:50:00.000-08:00

[Saveourborneo], Perjalanan dengan mobil selama 8 jam lebih dari Palangkaraya menuju perkebunan kelapa sawit PT. Kerry Sawit Indonesia [subsidiary company of Wilmar] di Seruyan berhasil mendokumentasikan aktivitas pembuangan limbah pabriknya ke parit-parit dikebunnya tanpa proses pengolahan dan pemindahan ke land aplikasi. Meskipun di blok 073 nampak tertulis jelas “lokasi land aplikasi”, namun justu limbah berwarna kuning mengalir ke parit besar di tepi jalan kebun antara blok 073 dan 074.

Pengamatan SOB, pembuangan limbah tersebut dilakukan di parit-parit pada blok 074. Limbah tersebut langsung menuju saluran besar dan mengalir ke sungai Pukun. Sungai pukun sendiri bermuara langsung ke Sungai Seruyan dan masih menjadi tempat andalan banyak warga untuk mencari ikan.

Aktivitas pembuangan limbah oleh PT. KSI ini dilakukan diam-diam dan hanya apda jam tertentu, terbukti ketika sekitar jam tengah hari limbahnya mengalir deras, namun apda sore hari ketika dikontrol lagi oleh SOB, limbahnya sudah berhenti sementara.

SOB menduga pembuangan langsung tanpa proses pengolahan ini sudah berlangsung lama dan sengaja atas kebijakan perusahaan.

Mengenang Kriminalisasi Wardian

2011-07-15T06:29:00.000-07:00

Saat ini dimuat Wardian sudah bebas setelah menjalani hukuman selama 6 bulan sejak tgl 25 Nopember 2010 sdh 24 Mei 2011.

========

Kriminalisasi Wardian

Petani Desa Sembuluh, Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah

Oleh Kepolisian Resort Seruyan

Atas konflik lahan dengan PT. Salonok Ladang Mas.

Identitas

Nama : Wardian

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 55 tahun

Pekerjaan : Tani

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan,

Kalimantan Tengah

Kronologis

1. Penangkapan dan Penahanan Wardian, oleh Polsek Danau Sembuluh pada tanggal 25 November 2010 merupakan rentetan dari konflik tanah antara Pak Wardian dengan PT. Selonok Ladang Mas (PT. SLM) sejak Tahun 2005.

2. PT. SLM merampas tanah pak wardian seluas kurang lebih 11 ha, yang terletak di desa Sembuluh, yang terletak di dua lokasi, satu lokasi seluas 3,39 ha, tanah itu merupakan warisan Wardian dari leluhurnya. Selebihya sekitar 8 ha dibeli Wardian dari Ayib Hasan sekitar tahun 2003. Ayib Hasan mewarisi tanah tersebut dari Orang taunya dan memiliki Surat Keterangan dari Kepala Desa tahun 1975. (foto copy surat keterangan dan kwitansi terlampir). Saat ini tanah tersebut dijadikan Blok 13 dan 14 PT. SLM

3. Perampasan lahan tersebut dilakukan PT. SLM dengan menanami tanah Wardian dengan tanaman kelapa sawit sejak sekitar tahun 2005 tanpa sepengetahuan Pak Wardian. Hingga saat ini masi ada pohon durian milik pak wardian tumbuh di atas tanah konflik tersebut, yang besar pohonnya saja sudah sebesar droom; (foto terlampir)

4. Sejak tahun 2005 itu Wardian selalu melakukan upaya-upaya agar tanahnya di kembalikan. Upaya-uapya selama ini memang masih hanya lisan, diantaranya dengan menemui General Menegar PT. SLM. Telah 5 kali GM PT. SLM berganti, Wardian mempertanyakan penyelesaian tanahnya kepada ke lima orang GM ini, namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian oleh PT. SLM

5. Pada Tanggal 30 Maret 2010 Wardian memotong Buah Sawit yang tumbuh di tanah miliknya yang dirampas PT. SLM dengan cara menanaminya dengan tanaman Kelapa Sawit, Pemotongan buah ini dilakukan Pak Wardian agar PT. SLM serius menyelesaikan konflik tanah yang telah berlarut-larut hingga 5 tahun.

6. Sebelum melakukan pemotongan Buah tersebut Pak Wardian telah memberikan Surat kepada pimpinan PT. Selonok, tertanggal 11 Maret, yang ditembuskan kepada PJ Kepala Desa Sembuluh I, Camat Danau Sembuluh, Kapolsek Danau Sembuluh, Danramil Danau Sembuluh. Dalam Surat tersebut Pak Wardian mempertanyakan tindak lanjut penyelesaian lahan konvensasi miliknya. Dan mengatakan jika tidak ada penyelesaian mak dianya akan melakukan pemanenan di lahan tersebut. (terlampir surat)

7. Pada hari pemotongan itu beberapa orang pekerja PT. SLM datang ke tanah konflik, diantaranya Asisten Sukaji, Mandor Badrin, Mandor Yusuf dan Mandor Yatmo. (ada foto) Kepada mereka Wardian mengatakan, bahwa Wardian memotong buah sawit agar perusahaan tanggap terhadap konflik tanah;

8. Setelah memotong sawit di tanah konflik Wardian pulang ke Rumah.

9. Besoknya tanggal 31 Maret 2010 Wardian ke Sampit karena anaknya sakit. Saat di sampit Wardian menerima telepon dari polisi yang menyuruh Wardian pulang terkait Buah yang dipotong di tanah konflik. Wardian mengatakan agar polisi tersebut menunggunya di pondok. Hari itu juga Wardian pulang

10. Setelah samapi di rumah Wardian didatangi 4 orang Polisi. Secara lisan polisi ini menayakan Wardian. “Gimana Pak Wardian Buah ini diamanakan, karena perusahaan tidak bisa memanenya juga bapak”. Sebelumnya telah ada kesepakatan diantara Wardian dan Perusahaan bahwa buah di tanah itu tidak dapat dipanen. Wardian mengatakan “boleh, saya memotongnya sekedar supaya perusahaan itu tanggap dengan persoalans aya”

- Keempat polisi yang datang ke pondok Wardian adalah :

1. Brigpol Efendi Hari Setyawan (HP: 081251470666)

2. Briptu Henra Riswinda (085751351818

3. Bripda Marlian Noor (085226634700)

4. Bribda Taufiq Sukma (085751478499)

- Pada jam 9.30 malam jumat tanggal 1 buah itu dicuri oleh kepala kebon PT. SLM, yaitu pak Bambang dengan polisi yang 4 (yang saya catat namanya itu)

- Pada saat diangkat pak Wardian menanyakan “pak siapa yang memerintahkan? Bambabang menjawab perintah atasan dan kapolres” Kemudian Pak wardian mencatat perkataan dengan pak Bambang (ada catatan)

- Sepengetahuan pak Wardian Buah itu dibawa ke PT. SLM

11. Malam Jumat tanggal 1 April sekitar jam 09.30, (sekitar 42 jam setelah dipotong) buah yang diletakkan begitu saja di jalan, diangkat oleh Jonder No. FT 0605 yang diketahui milik perusahaan. Dikawal oleh mobil Estrada, No Polisi KH 8174 KH, di dalamnya turut serta Kepala Kebon Bambang.

12. Pada saat buah tersebut diangkat, Wardian bertanya kepada Bambang, “pak siapa yang memerintahkan?” Bambang menjawab “Perintah atasan dan Kapores.

13. Pada tanggal 15 Mei 2010, Wardian memngirikan surat kepada pimpinan PT. Selonok Ladang Mas, yang isinya menolak hasil mediasi yang diadakan antara PT. SLM dengan Evig Santoso (Anggota DPRD Kabupaten Seruyan yang juga merupakan anak menantu Wardian) yang di Mediasi oleh Saduarjo, yang dialakukan di PT. SLM pada tanggal 1 Mei 2010. Dalam surat tersebut kembali Wardian menawarkan beberapa carai penyelesaian konflik tanahnya dengan PT. SLM; (terlampir surat dan tanda terima surat)

14. Atas upaya-upaya ini, bukan penyelesaian konflik yang diperolah Wardian, malah sekitar bulan Juli 2010, Wardian dipanggil Polsek Danau Sembuluh untuk dimintai keterangannya sebagai saksi tidak pidana pencurian, Sesuai Surat panggilan No. Pol: SP/21/VII/2010/ Reskrim, tertanggal 10 Juli 2010. (surat panggilan terlampir)

15. Sekitar 2 bulan kemudian (setelah panggilan pertama), pada tanggal 16 Septembar Wardian dipanggil kembali sebagai saksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagai mana dimaksud dalam pasal 363 KUHPidana, untuk menghadap Kapolsek Danau Sembuluh Tanggal 20 September 2010; (Surat Panggilan dan BAP terlampir. Wardian tidak pernah dipanggil dan dimintai keterangannya sebagai tersangka.

16. Dari hasil pemeriksaan bahwa kasus pencurian tersebut tidak jadi diteruskan karena lahan yang dimaksud masih bersetatus sengketa sehingga lahan tersebut menjadi status quo, terjadi kesepakatan disitu antara perusahaan dan pak wardian, tidak boleh melakukan aktifitas dilahan. Artinya dalam kasus ini semua persoalan terkait pencurian sawit telah dianggap selesai. *(surat kesepakatan ada di pak wardian)*

17. Pada tanggal 10 November 2010, Wardian membuat pagar dan pondok di tanah sengketa tersebut. Namun Sebelum melakukan pemagaran, terlebih dulu Wardian meminta ijin ke pimpinan PT. SLM, ke Polsek Danau Sembuluh dan disetujui oleh pihak PT. SLM dengan diwakili oleh manajer lapangan yaitu Bambang. Waktu itu Bambang mengatakan kepada Mandor Yatmo “Pak mandor, kamu bilang sama karyawan supaya pondok Pak Wardian ini jangan sampai di rusak, sekalipun sudah diselesaikan nanti, harus pak Wardian yang membongkarnya”

18. Tanggal 19 Novembeer 2010, pagar dan pondok yang didirikan Wardian dirobohkan orang lain, tanpa seijin Wardian.

19. Wardian menduga yang merobohkan Pagar dan pondok tersebut adalah para pekerja PT. Selonok Ladang Mas dilator belakangin oleh konflik tanah.

20. Maka Pada hari itu juga (tanggal 19 November 2010) Wardian datang kekantor PT. SLM untuk minta penjelasan kepada pimpinan perusahaan, siapa dan kenapa pondok dan pagar miliknya dirusak .

21. Sebelum sampai kantor PT. SLM , Wardian bertemu dengan Kepala Keamanan PT. SLM yang bernama Kholil, yang ketika Wardian tiba sedang duduk di depan kantor PT. SLM. Dengan menunjukkan sikap yang tidak ramah terhadap Wardian, Kholil bertanya” Kenapa kamu datang ke sini” Kemudian Wardian bertanya “Pak Siapa yang merusak pondok saya tadi”. Kholil menjawab “Saya, apa maunya kamu? Saya ini mantan polisi” Kata kepala kemaamanan tersebut sambil mengusir pak wardian supaya pergi dari PT. SLM.

22. Merasa di perlakuakn tidak hormat, Wardian emosi, kemudian dipegangnya dagu si Kholil diantara ibu jari dan jari telunjuk lalu diangkatnya dagu si Kholil ke atas. Melihat Wardian emosi, Yono anaknya yang bersama Wardian saat itu melerai. Setelah dilerai maka terjadi adu mulut antara Wardian dengan Kholil.

23. Kemudian datang Humas PT. Selonok dan 2 orang brimob, mereka membawa Wardian dan Kholil ke kantor PT. SLM, di kantor tersebjut mereka didamaikan oleh Kepala Kebon Bambang, merekapun salam-salaman. Akan tetapi Kholil tidak mau menyalam Wardian.

24. Pada tanggal 22 November 2010, melalui No. Pol. SP/54/XI/2010/Reskrim, Polsek Danau Sembuluh memanggil Wardian, untuk menghadap Kapolsek Danau Sembuluh di Kantor Pos Polisi di Muarai Bangkal pada tanggal 25 untuk didengar keterangannya selaku tersangka dalam perkara tidak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHPidana, (surat panggilan terlampir)

25. Tanggal 24 November 2010, Wardian melaporkan tindakan pengerusakan pagar dan pondoknya, ke Polsek Danau Sembulun di Pos Polisi di Muara Bangkal. (Polsek Danau Sembuluh tidak memberikan STPL maupun BAP atas laporan ini)

26. Tanggal 25 dengan itiket baik Wardian menghadiri panggilan Kapolsek Danau Sembulu di Pos Polisi di Muara Bangkal seperti yang diminta Kapolsek Danau Sembuluh dalam surat panggilan No. Pol. SP/54/XI/2010/Reskrim,

27. Sesampainya di Pos Polisi Bangkal Wardian tidak diperiksa sesuai surat panggilan akan tetapi dibawa ke Kuala Pembuang, (sekitar 5 jam perjalanan dengan mobil dari Muara Bangkal) dan ditahan di Polres Seruyan dengan sangkaan melakukan perbuatan sesuai pasal 362 jo 363; Surat penangkapan dan penahanan diberikan polisi kepada Wardian dan kepada keluarga setelah Waridian di Tahan.

28. Polsek Danau Sembuluh Menahan Wardian sejak tanggal 25 November 2010, dengan menitipkannya di tahanan Polres Seruyan

29. Tanggal 3 Desember 2010, penahanan Waridian beralih dari Penyidik ke Jaksa. Wardian ditahan di Sampit oleh Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang. (terlampir surat penahanan jaksa)

30. Tanggal 6 Desember, Wardian menjadi Tahanan Pengadilan Negeri Sampit hingga tanggal 4 Januari 2011;

31. Hari Senin tanggal 13 Desember 2010, Wardian disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Waringin Timur di Sampit, tanpa Surat Pemberitahuan Sidang baik kepada Wardian, keluarganya maupun kepada kuasanya, oleh keren itu Wardian meminta sidang ditunda.

32. PN Sampit juga tidak memberikan Surat Pemberitahuan Penahanan. Ketika PH meminta ke PN Sampit tanggal 14 Desember, Sekretaris Panitra PN Sampit mengatakan telah diberikan ke LP Sampit. Ketika diminta ke LP Sampit, merka mengatakan belum diterima dari PN. Surat itu diberikan tanggal 15 Desember 2010 oleh LP Sampit, yang menurut informasi pihak LP baru diberikan PN sampit ketika diminta.

33. Tanggal 16 Desember 2010, Kejaksaan Negeri Seruyan memberikan berkas perkara***

Catatan: Kronologis versi pak wardian

Beberapa penanganan hukum yang janggal dalam kasus Wardian:

1. Ada perbedaan tanda tangan Wardian dalam BAP yang diberikan Polsek Seruyan (halaman 1 dan 2 beda dengan hal 3). Sehingga diduga ada pemalalsuan tanda tangan dalam BAP. Dugaan ini diperkuat oleh point 17 yang kacau;

2. Dakwaan Jakas tidak berdasarkan BAP penyidik, terkesan di terjemankan dan dianalisis sendiri oleh jaksa, padahal Jaksa tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka. Misalnya Keterangan Wardian dalam BAP Polisi, yang menyatakan bahwa tanah tempat dia memotong kelapa sawit adalah tanah sengketa, tidak dimasukkan sama sekali dalam dakwan oleh Jaksa;

3. Para penegak hukum tidak memberikan hak-hak wardian, dari sejak penyidikan hingga pemeriksaan di muka pengadilan.

Pilkada, Tebar Pesona dan Kriminalisasi Warga

2011-07-15T06:25:00.000-07:00

Catatan Kecil 2010

Pilkada, Tebar Pesona dan Kriminalisasi Warga

Nordin*)

Save Our Borneo [des.2010]- Dua kata pertama dari judul tulisan sebagai refleksi 2010 ini sudah jelas-jelas saling berhubungan sangat erat, ibarat amplop dan perangko. Pilkada, baik Pilkada Kabupaten [yang ada di 2 kabupaten di Kalteng] dan Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah sendiri jelas-jelas merupakan ajang cari muka dan tebar pesona disertai tebar janji manis yang sudah jadi rahasia umum.

Apa buah hasil dari Pilkada dan Tebar Pesona itu ? setidaknya terpilih pimpinan daerah yang punya pesona atau mampu menampilkan pesona wajahnya yang seolah sangat pro-rakyat, pro perubahan, pro-lingkungan dan pro-pro lainnya. Juga dihasilkan sebuah kekisruhan pilkada [di Kobar] yang tidak menghasilkan apa-apa kecuali semakin memperjelas borok dan topeng politik dari pimpinan daerah yang sesungguhnya tidak siap kalah dan hanya siap menang.

Pilkada yang terjadi 2010 ini, meskipun hanya 3 pilkada yaitu 2 kabupaten dan 1 propinsi sangat-sangat menampakan wajah asli para pihak yang terlibat, meskipun sudah demikian rupa dipoles dengan topeng politis. Tengok saja keberpihakan birokrasi pada salah satu calon, upaya kolekte pada pemodal, dan bahkan petualang politik yang turut mewarnai ajang adu citra tersebut.

Lepas dari itu, kisruh juga mewarnai perebutan suara di berbagai daerah, tersiar kabar para punggawa daerah ini saling sikut kerena merasa koleganya [yang meskipun se-partai ] tidak / kurang mendukungnya dan ini berlanjut terus hingga sampai ke urusan NIP CPNS yang juga jadi polemik.

Adakah perubahan fundamental yang terjadi dari penyelenggaran Pilkada yang menghabiskan sangat banyak uang rakyat tersebut terhadap kehidupan warga-warga biasa, dalam artian rakyat secara harpiah ? jawabannya ada ? yaitu warga dibeberapa daerah harus gigit jari terus karena lahannya, tanahnya, sungainya dirampas dan dirusak oleh investasi yang sudah menyandera para politisi.

Jelas pemodal ini merasa berani dan aman, toh mereka sudah dapat jaminan kemanan dari jasanya menyumbang para calon [bahkan tanpa malu-malu ada calon yang mengumpulkan mereka ini disaat mejelang pilkada dengan alasan konsolidasi ; suara dan uang tentunya].

Kriminalisasi dan problematika serta konflik antara pemodal yang notabane punya hubungan mutualistis yang lebih dekat dengan pejabat politik [jauh lebih dekat dibandingkan hubungannya dengan rakyat, yang hanya dibutuhkan ketika suaranya diperlukan di bilik suara] semakin menjadi-jadi, sementara penyelesaian dan fasilitasi pemerintah bahkan parlemen daerah terhadap permasalahan lahan dan konfliknya dengan persauhaan raksasa hanya lips service saja.

Kejadian lucu dialami oleh seorang aktivis WALHI Kalimantan Tengah ketika mendampingi warga Kapuas bertemu dengan wakil mereka di parlemen Kalteng. Alih-alih difasilitasi untuk mencari solusi penyelesaian masalah konflik dan protes mereka terhadap PT. GAL, seorang wakil rakyat [sekali lagi wakil rakyat, bukan wakil rayap] justru meminta WALHI Kalteng memfasilitasi warga untuk mengurus dan mendampingi warga untuk bertemu dan berdialog dengan pihak-pihak lainnya. Tentu saja Fandi [aktivis WALHI Kalteng tersebut], geram dan menyahut :” lho yang menjadi wakil rakyat khan sampeyan, bukan WALHI. Yang digaji rakyat dari uang pajak khan sampeyan, bukan WALHI. Sampeyan dong yang harusnya berkewajiban untuk melakukan apa yang disarankan itu”.

Bukannya terima dengan apa yang disampaikan bersama dengan fakta-faktanya bahwa mereka itu adalah mengecap gaji dari uang pajak rakyat, malahan sengit dan merasa paling pintar, namun tidak mau sibuk untuk urusan rakyat kecil.

Paling banter yang diperoleh warga negara yang sedang sial adalah berupa sekian surat yang dikeluarkan sebagai rekomendasi, tapi ujung-ujungnya hanya jadi sampah dan macan kertas saja tanpa ada tindakan lanjutnya jika tidak diselesaikan oleh pemodal [ lebih tepat jika perusahaan raksasa ini disebut kompeni besar].

Di Kapuas, warga yang bersengketa dengan PT. GAL mendapat kriminalisasi karena emosi dengan pejabat berwenang yang membuat mereka seperti bola ping-pong. Penyelesaian substansialnya-pun akhirnya tidak kunjung selesai. Sudah tahu bermaslaah, justru Komisi Amdal / Badan Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah menyetujui untuk terbitnya AMDAL bagi PT. GAL, padahal yang namanya Amdal juga memuat soal social, salah satunya konflik, mestinya jika masih ada sengketa dan konflik, maka Amdal tidak bisa berjalan mulus dulu.

Di Seruyan ada sengketa lahan transmigrasi di Sukamandang dengan PT. BJAP juga tidak pernah jelas selesainya, pastikan saja, jikapun dianggap selesai maka yang menanggung rugi dan derita adalah rakyat kecil.

Lain lagi dengan di Sembuluh dan Bangkal, masih Seruyan juga. Nyata-nyata perusahaan telah mencaplok lahan warga dan tidak ada kesepakatan ganti rugi dengan warga, dan warga memutuskan untuk tidak menyerahkan lahanya, justu mendapat perlakuan tidak menyenangkan berupa kriminalisasi dengan tuduhan pencurian buah sawit dari PT. Salonok Ladang Mas [padahal mereka memotong buat itu akibat lahanya sengketa dan tidak pernah ada penyelesaian].

Warga bangkal justu juga mendapat kesialan lain dimana ketika mereka menjalankan ritual adatnya untuk menjaga lahanya dengan cara memasang taringting sawang, malah dituduh menganggu aktivitas perusahaan [PT. MHBP], sementara perusahaan yang telah nyata-nyata menggangu asap dapur warga dengan merusak dan merampas tanahnya enak-enakan saja duduk di belakang meja.

Cerita kriminalisasi adalah cerita milik rakyat biasa, bukan cerita milik kompeni besar, bukan pula cerita peserta apalagi pemenang Pilkada. Bobolnya kolam limbah PT. SSP di Parenggean dan PT. BHL ke Sungai Bamban tidak pernah merepotkan aparat polisi atau bahkan hanya PPNS lingkungan untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan, apalagi menyibukan jaksa penuntut umum, ahhhh….itu sangat jauh sekali. Cerita semburan limbah pabrik, bukan dan sangat jauh berbeda cerita rakyat kecil yang seringkali berakhir dengan jeruji besi, walaupun hanya memotong sebatang pohon untuk tiang bangunan rumahnya.

Pembalakan dan pembukaan kawasan hutan tanpa ijin pelepasan kawasan hutan [IPKH] dari Kementerian Kehutanan juga bukan cerita rakyat kebanyakan, tapi cerita tentang jutaan hectare luasan kawasan hutan yang digarap dan diberikan ijin untuk perkebunan kelapa sawit.

Namun meskipun luasnya spektakuler, karena ini bukan cerita milik rakyat, maka sejarahnya jadi rumit dan buram bahkan diupayakan untuk dihilangkan dengan berbagai cara, dibuat seolah legal, dibuat seolah untuk kepentingan rakyat dan dibuat seolah tidak bermasalah secara ekologi.

Semua ini pasti ada dalangnya, ……yah, Pilkada menghasilkan dalang-dalang kawakan yang mampu memainkan wayang-wayang bodoh yang terpaksa atau sukarela turut berbuat jahat untuk generasi ini, untuk generasi masa depan dan untuk bangsa ini.

Kalau saja penegakan hukum di tanah negeri ini “pro-justita” dan bukannya ewuh pakewuh terhadap politik serta lembaga politik dan politisi-nya, maka harusnya pecolong-pencoleng kakap yang akan banyak difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Lembaga Pemasayarakatan /Rutan-nya, bukan warga biasa yang hanya mempertahankan tanahnya, alat produksi utamanya dan kehidupan kecilnya yang ramai di kriminalisasi.

*) Direktur Save Our Borneo, Dewan Nasional WALHI, bertempat tinggal di Palangkaraya, No. KTP P. 62710007241, NIK 6271031211700003

Norwegia Investasi Sawit Bermasalah

2011-07-15T06:23:00.000-07:00

Suara Pembaruan

Kamis, 3 Maret 2011 ÷ Ekonomi

Norwegia Investasi Sawit Bermasalah

[JAKARTA] – Norwegia ditengarai mencederai Letter of Intent (LoI) dengan pemerintah Indonesia karena negara tersebut menempatkan dana pensiun pemerintah di perusahaan perkebunan sawit yang melakukan land clearing tanpa izin. Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi di Jakarta, Rabu (2/3), mengatakan pemerintah Norwegia justru memiliki investasi saham di lima group perusahaan sawit yang beroperasi di Kalimantan Tengah. Beberapa perusahaan dalam group tersebut terindikasi ilegal karena tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dan atau izin pemanfaatan kayu. Menurut Elfian, total nilai investasi The Government Pension Fund (dana pensiun pemerintah Norwegia/GPFG) di lima grup perusahaan tersebut mencapai US$ 183 juta.

Kalimantan Tengah merupakan provinsi percontohan pelaksanaan MoU yang diteken pada 26 Mei 2010. Adapun lima group perusahaan sawit yang sahamnya dimiliki pemerintah Norwegia tersebut adalah Golden Agri Resources Ltd (GAR/Sinar Mas Group), yang berbasis di Singapura, Wilmar International Group, IOI, Sime Darby, dan Astra Agro Lestari. [H-12]

Fire in Wilmar Conssion PT. RHS

2011-07-15T06:12:00.000-07:00

Mey 2011....SOB Monitorring Team found forest fire on PT. Rimba HArapan Sakti [a subsidiary company of Wilmar in Central Kalimantan]. Is it sustainable palm oil plantation ?

sinarmasALAH

2011-07-15T06:10:00.001-07:00

SINAR MASalah dan Wilmar, sama2 Perusak

2011-07-15T06:07:00.000-07:00

Aduan Warga Biru Maju, Pelanggaran HAM

2011-07-15T06:00:00.001-07:00

“Lahan Kalteng Dikuasai Sawit”

2011-07-15T05:50:00.001-07:00

“Lahan Kalteng Dikuasai Sawit”

Tegakan Hukum, untuk Hindari Penyanderaan Modal

Palangkaraya [16/10/10]. Total luas ijin perkebunan besar swasta di Kalimantan Tengah saat ini tidak mencerminkan keadilan distribusi asset alam dan keadilan distribusi alat produksi berupa tanah untuk warga negara.

Sebanyak 4.65 juta ha kawasan Kalteng sudah diberikan ijin untuk PBS yang 95%nya adalah kelapa sawit dan dimiliki oleh segelintir konglomerat saja. Dari 4.65 juta tersebut 2.074 juta ha sudah operasional dan bahkan panen buah. Sisanya seluas 2.574 juta ha belum operasional namun sudah dinyatakan sebagai milik 205 pengusaha kelapa sawit.

Sayangnya dari keseluruhan kawasan yang diberikan untuk perkenunan tersebut, bila berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan [TGHK] sebanyak 3.926 juta ha merupakan kawasan hutan. Bila berdasarkan RTRWP 2003, seluas 1.710 juta ha berada dalam kawasan hutan, baik hutan lindung [HL], Hutan Produksi [HP], Hutan Produksi Terbatas [HPT ataupun Hutan Produksi yang dapat di Konversi].

Berdasarkan TGHK, kawasan hutan yang sudah dirambah untuk perkebunan kelapa sawit [aktif] mencapai 1.664 juta ha, sementara jika berdasar RTRWP 2003 seluas kurang lebih 365 ribu ha.

Ironisnya, pelepasan kawasan hutan yang diberikan oleh Kementrian Kehutanan sampai dengan tahun 2010 ini, dimana pemberian pelepasan ini mengacu pada TGHK hanya mencapai 553 ribu ha, artinya sekitar 1.1 juta ha berkerja tanpa ijin pelepasan kawasan hutan.

Save Our Borneo sangat meyayangkan sikap pemerintah yang menutup mata pada aktivitas penjarahan terstruktur atas kawasan-kawasan hutan di Kalimantan Tengah ini. Dapat dikatakan pemerintah melakukan pembiaran atas terjadinya tindak kejahatan kehutanan.

SOB meminta agar kejatahatan-kejatahan kehutanan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit segera diambil langkah hokum tanpa kompromi, jika tidak maka sama saja pemerintah dan aparat hokum adalah bagian dari pelanggar.

Penyelesaian-penyelesaian masalah perambahan kawasan hutan oleh company-company raksasa ini harus dimulai dengan langkah penegakan hokum yang tegas dan serius. Indonesia dan hokum di Indonesia tidak boleh disandera oleh modal dari perusahaan-perusahaan jika tidak ingin menjadi negara yang punya martabat.

###

“KPK Wajib Telisik Mafia Ijin Lahan di Kalteng”

2011-07-15T05:45:00.000-07:00

“KPK Wajib Telisik Mafia Ijin Lahan di Kalteng”

Sulit Mengharapkan Aparat Hukum di Daerah Bertindak

Palangkaraya [SOB]. Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] sewajarnya melakukan penelisikan dan investigasi mendalam terhadap dugaan praktik Mafioso perijinan pembukaan lahan untuk perkebunan kelepa sawit dan tambang di Kalimantan Tengah. Sudah tipis harapan untuk tegaknya keadilan jika mengharap institusi penegak hokum lainnya, apalagi pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah bagian dari perijinan tersebut.

Investigasi mendalam terhadap perijinan lahan bagi perkebunan kelapa sawit dan tambang di Kalteng tersebut penting dilakukan untuk mengungkap kejahatan kehutanan dan korupsi serta pelanggaran perundangan lainnya, mengingat sudah bukan rahasia umum lagi bahwa perijinan yang diberikan banyak bermasalah dan tidak sesuai peruntukannya.

Masalah yang mengemuka dari praktek Mafioso ini adalah pemberian ijin untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan di dalam kawasan hutan yang sesungguhnya menurut perundangan tidak diperbolehkan, kecuali ada ijin pelepasan kawasan hutan [IPKH].

Dari data yang teroleh oleh SOB, pada sector perkebunan, diduga terdapat perijinan yang diberikan dalam kawasan hutan seluas 3.926 juta ha [bila berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan -TGHK] dan bila berdasarkan RTRWP 2003, ada seluas 1.710 juta ha berada dalam kawasan hutan, baik hutan lindung [HL], Hutan Produksi [HP], Hutan Produksi Terbatas [HPT ataupun Hutan Produksi yang dapat di Konversi].

Berdasarkan TGHK sampai 2010 ini, kawasan hutan yang sudah dirambah untuk perkebunan kelapa sawit [aktif] mencapai 1.66 juta ha, sementara jika berdasar RTRWP 2003 seluas kurang lebih 365 ribu ha.

SOB mendorong KPK untuk melakukan langkah-langkah pengungkapan terhadap praktik korupsi terselubung yang didiga kuat melibatkan kepala daerah baik di tingkat kabupaten bahkan propinsi yang dengan mudahnya mengelaurkan rekomendasi terhada ijin-ijin pada lokasi yang tidak sepatutnya tersebut.

“Kami mendorong agar KPK yang bertindak, karena jika mengharapkan apparatus hukum di daerah, maka kemungkinannya akan terjadi konflik kepentingan atau sikap ewuh pakewuh dari petugas”, ujar Safrudin Mahendra, Staf Kampanye Media dan Propaganda Save Our Borneo.

Sesuai dengan sipatnya yang Mafioso, maka semua pihak yang terlibat dan diduga turut menikmati pasti akan saling melindungi, saling menutupi dan saling berusaha membersihkan diri. Dugaan pembersihan diri ini juga terlihat dari upaya keras para kepala daerah meng-gol-kan proses perubahan fungsi kawasan hutan menjadi non hutan pada wilayah-wilayah yang sduah diberikan ijin untuk perkebunan kelapa sawit dan tambang.

Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan kehancuran pengelolaan sumber kehidupan rakyat yang tersisa, selain daripada menegakan hokum setegak-tegaknya, mengambil langkah tegas dan menghukum yang salah dalam sindikat Mafioso perijinan ini, tanpa memandang apapun jabatannya.

###

“PBS Sawit Ancaman Kerusakan Danau Sembuluh”

2011-07-15T05:43:00.000-07:00

“PBS Sawit Ancaman Kerusakan Danau Sembuluh”

Akibat Pembabatan Sepadan dan Limbah Pabrik

Ekosystem Danau Sembuluh sejak 10 tahun terakhir mengalami degradasi dan kerusakan serius akibat adanya berbagai aktivitas pengurusakan kawasan sekitarnya, terutama pembukaan secara massif perkebunan kelapa sawit disekelilingnya.

Tercatat tidak kurang dari delapan PBS sawit bersentuhan langsung dengan Danau Sembuluh dimana sungai-sungai yang berada dalam konsesi PBS tersebut mengalir ke danau Sembuluh.

Disamping aliran sungai yang rusak akibat digerus oleh PBS sawit, saat ini telah ada 2 Pabrik Kelapa Sawit [PKS] yang langsung menggelontorkan limbahnya ke danau Sembuluh, yaitu PKS PT. Agro Indomas I di Terawan dan PKS PT. Agro Indomas II di sungai Purun.

Selain PT. Agro Indomas, perusahaan lain adalah PT. Mustika Sembuluh, PT. Mega Ika Kansa, PT. Salonok Ladang Mas, PT. Hamparan Mas Sawit Bangun Persada, PT. Kerry Sawit Indonesia, PT. Rim Capital dan PT. Sawit Mas Nugraha Perdana.

Tidak selesai dengan gelontoran limbah PKS, danau Sembuluh juga dirusak dengan penanaman sawit di sepadan danau dan sungai. Yang paling mencolok dilakukan oleh PT. Hamparan Mas Sawit Bangun Persada di Desa Tabiku, PT. Salonok Ladang Mas di Teluk Bajarau Desa Sembuluh II, PT. Agro Indomas di Desa Lampasa dan Rangkang desa Bangkal. Selebihnya PBS menanam disepanjang pinggiran sungai yang ada didalam konsesinya secara sporadis.

PT. Agro Indomas, secara terang-terangan telah menggelontorkan limbahnya ke badan air di hulu desa Terawan dari PKS Unit I miliknya. Dalam pantauan lapangan bersama BLH Kalteng, SOB mendapati saluran pembuangan tersebut menuju langsung ke Teluk Rambania.

Sepadan danau Sembuluh di Tabiku, Bangkal dan teluk Bajarau kondisinya betul-betul memprihatinkan dimana sawit ditanam bahkan sampai ke badan danau. Hal ini jelas-jelas sudah merusak ekosistem danau Sembuluh.

Ironisnya hal tersebut belum menjadi perhatian serius untuk dilakukan penanganan dan teguran oleh pemerintah kabupaten Seruyan. Kuat dugaan telah terjadi pembiaran atas apa yang dilakukan PBS sawit ini.

SOB menekankan agar pemerintah daerah sesegeranya mengambil langkah serius untuk menertibkan PBS-PBS yang telah merusak bantaran sepadan danau, sungai, anak sungai dan mata air dimanapun diwilayah Kalimantan Tengah ini tidak hanya di Sembuluh. Kawasan Ekosistem Sembuluh hanyalah fragmen kecil dari perilaku buruk PBS sawit dan pembiaran oleh pemerintah daerah kabupaten.

Kedepan, perlu disusun suatu rancang bangun aturan pengelolaan sepadan danau dan sungai, disamping aturan hukum dan ketentuan yang sudah ada. Dalam jangka pendek perusahaan harus sesegaranya melakukan pemulihan, rehabilitasi daerah sepadan yang telah dibuka untuk kelapa sawit.

Pihak PBS bisa memulai untuk melakukan penanaman sela [tumpang sari] sebelum dilakukan penggantian total [revegetasi] dengan jenis tanaman keras local dan produksif.

SOB akan terus menerus mempermaslahkan ini jika tidak ada langkah-langkah konkrit dan serius yang dilakukan oleh PBS sawit dan pemerintah. Jangan salahkan pihak-pihak seperti SOB dan lainya jika produksi minyak sawit mereka nantinya kan dianggap bermasalah dipasaran internasional.

###

“HGU PT. Salonok Ladang Mas Bermasalah”

2011-07-15T05:39:00.000-07:00

“HGU PT. Salonok Ladang Mas Bermasalah”

Dikeluarkan BPN Ketika IPKH Sudah Kadaluarsa

Palangkaraya [SOB]. Surat Keputusan Hak Guna Usaha [HGU] PT. Salonok Ladang Mas [SLM] seluas 14.188,6 ha yang dikeluarkan oleh BPN dengan surat BPN Nomor 63/HGU/BPN/2000 tanggal 12 Desember 2000 dan Sertifikat HGU tanggal 27 Februari 2003 yang dikeluarkan BPN Kotawaringin Timur di Sampit diduga kuat bermasalah.

Sesuai dengan ketentuan, dasar penerbitan SK HGU dan Sertifikat HGU adalah adanya Ijin Pelepasan Kawasan Hutan [IPKH] dari Kementerian Kehutanan, tanpa adanya atau tanpa ijin yang sah ini, maka seharusnya HGU tidak bisa diterbitkan atau cacat hokum.

Persoalannya, IPKH yang dimiliki oleh PT. SLM yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan [ketika itu] tertanggal 26 Juli 1999 dengan nomor 580/Kpts-II/99 jelas-jelas termuat dalam klausal “kesembilan”, berbunyi :”…Apabila PT. Salonok Ladang Mas tidak memanfaatkan hutan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada dictum PERTAMA dan atau tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha dalam waktu 1 [satu] tahun sejak diterbitkannya keputusan ini, maka pelepasan kawasan hutan ini BATAL dengan sendirinya dan areal tersebut kembali dalam penguasaan Departemen kehutanan dan Perkebunan..”

Dengan melihat klausal tersebut dan membandingkannya dengan tanggal perolehan HGU, maka seharusnya paling lambat HGU harus sudah terbit tanggal 26 Juli 2000, tetapi kenyataannya SK HGU terbit tanggal 12 Desember 2000 dan Sertifikat HGU terbit tanggal 27 Februari 2003, yang artinya IPKH setidaknya telah kadaluarsa selama 4,5 bulan. Artinya juga bahwa selama 4,5 bulan itu IPKH sudah batal dengan sendirinya.

Yang kedua, :”…Apabila PT. Salonok Ladang Mas tidak memanfaatkan hutan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada dictum PERTAMA …..” artinya menjadikannya kebun sawit dalam amsa 1 tahun tersebut maka IPKH batal, faktanya dari dokumen SLM sendiri diketahui bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit baru dimulai tahun 2004. Anehnya PT. SLM masih bisa melenggang menggarap kawasan hutan yang telah batal ijin pelepasannya.

Save Our Borneo meminta kepada BLH Kalimantan Tengah untuk berpikir ulang dan menahan diri dalam legalisasi AMDAL perusahaan yang disinyalir bermasalah dalam aspek legalnya ini. Juga harus diperhatikan betul keberatan warga, sekalipun ada beberapa oknum lembaga adat yang diikutsertakan PT. SLM dalam memperkeruh situasi, yang sebenarnya oknum tersebut tidak mengerti persoalan sebenarnya.

Melihat kondisi yang terjadi sepantasnya Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] sewajarnya melakukan penelisikan dan investigasi mendalam terhadap dugaan praktik Mafioso perijinan pembukaan lahan untuk perkebunan kelepa sawit dan tambang di Kalimantan Tengah. Sudah tipis harapan untuk tegaknya keadilan jika mengharap institusi penegak hokum lainnya, apalagi pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah bagian dari perijinan tersebut.

###

“Kejahatan Kehutanan Mesti Dilihat Sebagai Korupsi”

2011-07-15T05:36:00.000-07:00

Siaran Pers

Tanggal : 14.06.2011

Berasal dari : Save Our Borneo

Kontak Person : Nordin /Direktur Eksekutif

e-mail : nordin1211@yahoo.com.sg

Alamat : Jl. G. Obos Induk No. 47a Palangkaraya

“Kejahatan Kehutanan Mesti Dilihat Sebagai Korupsi”

dalam kasus-kasus penggunaan hutan dan lahan tidak prosedural

Palangkaraya [SOB], Pemberian ijin yang tidak sesuai ketentuan harusnya tidak hanya dilhat sebagai kesalahan prosedur, melainkan mesti dilihat sebagai kesalahan yang disengaja dengan motif korupsi, merugikan keuangan negara dan atau menguntungkan diri pribadi atau keluarga dan kelompok.

Menjadi ironis saat ini terkesan publik sedang digiring untuk menempatkan korupsi penjarahan kawasan hutan untuk perkebunan dan pertambangan [utamanya], hanya sebagai kesalahan prosedural, bukan disengaja dengan motif jahat korupsi.

Lebih dari 3 juta hectare hutan dan lahan yang dinyatakan sebagai salah prosedur dalam perijinannya sampai saat ini tidak dapat diendus sebagai praktik korupsi pejabat dan kepala daerah. Padahal KPK saja sudah sejak lama memberikan petunjuk mengenai modus operandi kejahatan korupsi pada sector kehutanan dan perkebunan, dimana disampaikan bahwa salah satu modus korupsinya adalah “ Kepala Daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiiki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya”.

Kalau melihat dari modus tersebut, maka dapat diyakini bahwa pemberian ijin kepada perusahaan perkebunan yang ; 1) tidak sesuai peruntukan arealnya; 2) diberikan kepada kroni-kroni yang tidak punya kapasaitas dan pengalaman dalam bidang perkebunan/tambang dll; 3) menjual belikan ijin-ijin yang ada kepada perusahaan [asing] lain, adalah merupakan kejahatan korupsi yang terang benderang.

Oleh karena itu tidak ada alasan kepada aparat hokum sejak kepolisian, kejaksaan dan bahkan KPK untuk mengesampingkan kejahatan korupsi kehutanan dan perkebunan ini. Juga tidak layak kejahatan yang extra-ordinary demikian jika hanya dianggap sebagai kesalahan prosedur.

SOB meminta agar penindakan terhadap pemberi dan penerima perinjinan yang sekongkol berbuat jahat yang bersipat koruptif diteruskan secara serius. Perijinan asal-asalan yang secara bersamaan berada dalam kawasan hutan [baik yang dilihat dari sudut pandang Tata Guna Hutan Kesepakatan-TGHK ataupun RTRWP Kalteng tahun 2003] harus dilihat sebagai kejahatan korupsi yang merugikan negara dan bangsa.

SOB menyayangkan tindakan aparat yang terkesan lamban, sehingga dapat membuat pihak terduga dan pejabat yang memberikan ijin menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Sebagai contoh, di Kabupaten Seruyan diduga telah menyembunyikan belasan nama perusahaan yang diberikan ijin oleh bupatinya dengan tidak memuatnya dalam laporan yang disampaikan kepada pemerintah yang lebih atas [gubernur dan Menhut]. Hal ini disinyalir akibat ijin-ijin dimaksud diberikan kepada kroni-kroni keplada daerah yang secuilpun tidak punya kapsitas dan pengalaman dalam usaha perkebunan kelapa sawit.

Penyelesaian sengkarut korupsi perijinan di Kalimantan Tengah harus diselesaikan di pengadilan dengan menyeret pelaku-pelakunya ke meja hijau, karena korupsi perijinan pada sector kehutanan ini sudah sedemikian menggurita, sistematis dan massif.

###

2011-07-15T05:31:00.000-07:00

Teror dan tindakan pengecut dengan menulis tanpa nama adalah setali tiga duit.

SAWIT DIDANAU SEMBULUH, BRUTALISME LINGKUNGAN

2010-08-04T02:07:00.000-07:00

Konsesi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hamparanmas Sawit Bangun Persada [BEST Group]

Lokasi Desa Tebiku, Sembuluh dan Bangkal Kec. Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan-Kalimantan Tengah

----------

Polres Kotim Harus Segera Tangkap Pelaku Penistaan Kuburan Warga

2010-08-04T02:04:00.000-07:00

“ Laporan Warga Lamban Diresponse”

Palangkaraya, [saveourborneo]. Laporan Penggusuran dan Pengrusakan Kuburan yang disampaikan oleh 2 ahli waris kepada Polres Kotim Umbung Bin Jahan dan Tarang bin Udil pada Januari 2009 lalu nampaknya belum direspon serius oleh Polres Kotim, terbukti sampai saat sekarang Polres Kotim belum menetapkan tersangka atas perbuatan penistaan kuburan tersebut yang dilakukan oleh PT. MUSTIKA SEMBULUH.

Umbung dan Tarang telah mengadukan pengrusakan kuburan orangtua dan kerabat mereka yang terjadi di desa Tanah Putih Kecamatan Talawang pada sekitar 2005 lalu ke Polres Kotim yang dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/41/K/I/2009/KA SPK dan LP/42/K/I/2009/KA SPK yang diterima oleh Penyidik Briptu A. Arianto NRP. 79120317 dan diketahui oleh KA SPK Polres Kotim IPDA Martua Pane NRP. 55090137.

Sayangnya sampai sekarang laporan tersebut belum jelas tindak lanjutnya, dan nampak Polisi sangat segan dan enggan menetapkan PT. Mustika Sembuluh sebagai tersangka. Padahal sudah sangat jelas bahwa penggusuran dan penistaan kuburan warga Kaharingan tersebut dilakukan oleh operasional PT. Mustika Sembuluh pada sekitar tahun 2005 berlokasi di areal kebun sawit PT.MUSTIKA SEMBULUH estate III.

Save Our Borneo merasa prihatin dengan kinerja Polres Kotim yang sangat lambat dan terkesan ogah-ogahan jika memproses hokum pada perusahaan besar, tetapi sangat getol apabila mengambil tindakan pada warga yang mempertahankan lahannya yang bersengketa dengan perusahaan besar.

Kinerja demikian menunjukan bahwa hokum masih belum menajdi bagian dari perlidungan terhadap rakyat kebanyakan, melainkan melindungi investasi dan modal serta uang segelintir orang saja.

Save Our Borneo mendesar agar Polres Kotim sesegeranya menindak perusahaan yang melakukan penistaan kuburan warga, melecehkan harkat dan martabat warga bangsa dan agama.

Save Our Borneo juga telah melaporkan hal ini kepada Komnas HAM dan terus akan meminta Komnas HAM untuk memantau persoalan penodaan kuburan ini, serta akan meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mencatat kasus ini sebagai perhatian. SOB juga tidak akan segan-segan melaporkan polisi kepad Komisi Kepolisian Nasional jika tidak bertidak adil kepada kepentingan rakyat.

Membuat Aturan Hukum dengan Mengangkangi Hukum

2010-08-04T02:02:00.000-07:00

Pelanggaran Tata Ruang diselesaikan Konfromi Politik.

Palangkaraya,SOB[7.3.2009]. Seperti susah diduga sebelumnya, penyusunan RTRWP Kalimantan Tengah sarat dengan kepentingan dan kompromi-kompromi. Rekomendasi tim terpadu sangat jelas menujukan upaya mengangkangi hukum yang dilanggar dengan kompromi dalam upaya melakukan pemutihan dosa pelanggaran tata ruang. Sayangnya rekomendasi tim ini juga diamini oleh top leader di Kalimantan Tengah yang notabane mengerti betul bahwa sekalipun langit runtuh, hukum harus ditegakan, dan ditempatkan sebagai panglima.

SOB sudah seringkali melansir bahwa ada pelanggaran tata ruang dalam penetapan ijin lokasi bahkan HGU pada perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, tetapi apa yang dikemukakan tidak pernah menjadi pemicu untuk memacu penegakan hokum. Alasan tidak digubrisnya peringatan SBO dapat dipastikan sebagai keberpihakan pemerintah kepada investasi besar dan semakin menjauhi rakyat kecil yang menerima dampak paling banyak atas kerusakan lingkungan akibat salah pengelolaan ruang.

Rekomendasi tim terpadu tata ruang Kalteng pada HGU dan Ijin Lokasi yang melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa ijin Menhut pada kawasan yang tidak dapat dirubah fungsinya menjadi Areal Penggunaal Lainnya [APL], maka apabila sudah menanam diberikan kesempatan 1 daur sampai masa produktif tanaman berakhir dengan kewajiban : membayar ganti rugi tegakan, melakukan penanaman kehutanan diantara tanaman kebun, membayar PSDH dan mendapatkan ijin dari pemegang IUPHHK bila masih ada.

Rekomendasi ini jelas-jelas merupakan rekomendasi kompromistis yang disodorkan oleh investasi kelapa sawit dengan kepentingan modalnya. Artinya apabila hal ini disetujui juga, maka tidak ada kata lain lagi bahwa tim terpadu secara sendiri-sendiri ataupun berjamaah telah melanggar kaidah hukum, dengan melakukan upaya coba-coba menerobos ranah hukum yang secara universal bersipat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

Berikutnya, bila kawasan hutan dapat diubah menjadi APL, meskipun perusahaan telah mengantongi HGU dan Ijin Lokasi, maka harus menempuh prosedur tukar guling atau relokasi fungsi dengan areal pengganti, tetapi juga harus membayar ganti rugi tegakan dan melakukan reboisasi areal pengganti [apabila kawasanya tidak bertegakan].

Terobosan dagelan yang ditawarkan inipun akan jauh dari harapan, tidak akan ada ditemukan kawasan pengganti lagi, kecuali akan merampas tanah-tanah kelola rakyat yang selama inipun sudah banyak dirampas akibat persekongkolan jahat penguasa dan pengusaha. Penegakan atas apa yang direkomendasikan inipun diduga akan mengalami hambatan serius, mengingat masa daur tanam lebih dari 20 tahun dan kemudian HGU dapat diperpanjang kembali.

Nampaknya tim terpadu juga tidak melihat secara jeli UU No. 18/2004 tentang Perkebunan yang apabia telah diberikan HGU, maka HGU dapat diperpanjang lagi, ini tentunya pada saatnya akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Sangat tidak patut dan tidak etis rezim saat ini meninggalkan beban pada rezim yang akan datang akibat kepentingan kompromistis konco-konco pekebun sawit saja.

Bahwa tim terpadu secara jelas-jelas sudah menangkap indikasi adanya pelanggaran yuridis berupa kegiatan penggunaan/pemanfaatan kawasan hutan dan okupasi atau pendudukan kawasan hutan. Sayangnya dengan alasan harus melihat pelanggaran dari multi dimensi, dimana juga perkebunan sawit harus dilihat dari aspek tehnis, sosekbub dan yuridis, maka dibangun alasan untuk tidak serta merta menjadi masalah hukum.

Tim terpadu menyebutkan bahwa ada kesulitan dalam penegakan hukum secara konvensional dan dianggap tidak akan memecahkan masalah berupa konflik kawasan, maka perlu dilakukan “terobosan hukum” sebagai payung hukum yang kuat. Terobosan inilah yang berupa deal politik, yang dipastikan bahwa kebijakan ini telah mengesampingkan dan mengangkangi penegakan hukum.

Dalam pandangan SOB, tidak ada dan tidak sepatutnya ada kompromi atau deal politis akibat perkoncoan dalam penataan ruang milik seluruh rakyat ini. Tidak ada kata lain selain menegakan hukum dan menjadikannya panglima agar rezim pemerintahan sekarang tidak meninggalkan beban konflik dan masalah pada rezim-rezim berikutnya.

Kalau mau sepakat hokum dijadikan panglima dan tidak hanya panglma bagi rakyat kecil saja, maka pejabat-pejabat pemberi ijin yang menyalahi tata ruang-pun harus ditindak berdasarkan hukum, tidak boleh pilih kasih.

SOB mendesak agar proses hokum dikedepankan dalam penanganan tata ruang yang sadah terlanjur carut-marut akibat pemberian ijin yang serampangan dan untuk memetik keuntungan segelintir pejabat saja. Gubernur sebagai salah satu garda penegakan hokum harusnya mendorong arah ini, bukan malah mendorong penyelesaian kompromistis yang bisa saja mengakibatkan masalah yang lebih besar dikemudian hari

"Perlakuan Terhadap Buruh Perkebunan Masih Tidak Manusiawi”

2010-08-04T02:01:00.000-07:00

Dibalik tregady Tewas massal Buruh Musimas Group

Saveourborneo, Palangkaraya [24/08/09]. Tewasnya lebih dari 2 lusin secara massal buruh perkebunan kelapa sawit PT. Maju Aneka Sawit [Musimas Group] secara mengenaskan merupakan puncak dari perlakuan tidak manusiawi management perkebunan kelapa sawit terhadap buruhnya.

Buruh-buruh yang seharusnya diperlakukan sebagai bagian yang berkonstribusi besar terhadap kemajuan perkebunan dipelakukan layaknya hewan dengan diangkut truk-truk, bahkan tidak jarang didalam perkebunan buruh hanya diangkut dengan triler gandeng yang di derek oleh traktor.

Management perkebunan bukannya tidak tahu bahwa angkutan buruh yang hanya menggunakan truk dan triler gandeng tersebut tidak beresiko tinggi, tetapi hal ini tetap dilakukan oleh management untuk terus menerus menekan biaya agar dapat memetik keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan buruh.

Ironisnya, Dinas Tenaga Kerja dan Pemerintah daerah secara umum, sangat kurang peduli dengan situasi yang telah berlarut-larut dari tahun ketahun, bahkan sampai dengan terjadinya tragedy tewas massal pada tanggal 18 Agustus 2009 tetap saja response yang diberikan sekedar response normative tanpa tindakan. Menyedihkan adalah justru yang dijadikan “kambing hitam” hanya buruh kecil – sopir- saja, bukannya dianggap sebagai kelalaian structural management yang mengeluarkan kebijakan pengangkutan dengan truk kepada buruhnya.

Save Our Borneo telah sangat banyak mencermati berbagai perkebunan kelapa sawit diseluruh Kalimantan, sebagian besar –bahkan hampir seluruhnya- memperlakukan angkutan buruh seperti mengangkut hewan saja.

Kedepan, Save Our Borneo menegaskan hendaknya Dinas Tenaga Kerja dan Pemda untuk betul-betul melakukan kontrol atas keselamatan dan kesejahteraan buruh. Penggunaan angkutan buruh dengan alat angkutan yang tidak memenuhi kaidah keselamatan harus dilarang disetiap jengkal tanah di Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah. Jangan sampai pemerintah justru menjadi pelindung kejahatan korporasi yang tidak manusiawi seperti saat sekarang.

Oleh karena itu Save Our Borneo meminta secara terbuka kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah untuk :

1. Tidak hanya mengeluarkan statement normative untuk melarang penggunaan angkutan tidak manusiawi terhadap buruh di jalan-jalan non-perkebunan, melainkan melarang angkutan hewan tersebut digunakan diseluruh wilayah Kalimantan Tengah untuk buruhnya, dengan menerapkan secara tegas UU Ketenaga Kerjaan dan memperhatikan faktor keselamatan dan kesejahteraan buruh.

2. Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dan DPRD Kalimantan Tengah segera mengeluarkan Perda Larangan Penggunaan Truk Angkutan Kelapa Sawit, Batubara dan Bijih besi serta Puya, pada jalan-jalan Negara dan jalan propinsi diseluruh wilayah Kalimantan Tengah. Pemerintah Daerah Kalteng harus belajar dari Pemda Kalsel yang sudah dengan tegas mengeluarkan Perda Larangan total penggunaan jalan Negara dan jalan propinsi untuk angkutan TBS, Batubara dan Bijih Besi di seluruh Kalsel. Suatu hal yang menyedihkan jika Pemerintah Kalteng tetap membiarkan kerusakan dan kerusakan jalan terus berlanjut. Upaya pembangunan infra struktur yang dicanangkan tidak akan berarti apa-apa, kecuali hanya program tambal sulam, jika larangan angkutan TBS dan Tambang tidak segera dikeluarkan.

“SOB : Konversi Hutan Kalteng Sudah Brutal”

2010-08-04T01:59:00.000-07:00

Pemerintah Lakukan Pembiaran Kejahatan Kehutanan

Palangkaraya [15.02.10] Alih fungsi sekaligus pembabatan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dibeberapa tempat di Kalimantan Tengah sudah dilakukan secara brutal dan dapat dikatagorikan sebagai penghancuran alam secara sistematis dan terorganisir.

Ironisnya pembabatan hutan untuk perkebunan kelapa sawit ini tidak didasari legalitas yang memadai seperti ijin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan, tetapi aktivitas pembabatan bersih [clear cutting] tetap saja dijalankan.

Save Our Borneo yang melakukan dua kali monitoring di sekitar Kapaus Tengah mengindikasikan bahwa setidaknya ada 3 PBS sawit yang sedang melakukan aktivitas pembukaan hutan berpotensi tinggi secara brutal, yaitu PT. Wana Catur Jaya Utama [BW Plantation Group] dan PT. Kapuas Maju Jaya dan PT. Dwie Warna Karya [keduanya adalah milik Group Asiatic Sdn Bhd-Malaysia].

PT. WCJU dengan ijin lokasi sekitar 12.500 ha, PT. KMJ dan PT. DWK masing-masing sekitar 17.500 ha sampai saat ini diindikasi hanya baru mengantongi ijin lokasi dari Bupati Kapuas, tanpa ijin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan. Anehnya semuanya dapat melenggang mudah untuk melakukan pembukaan kawasan hutan secara illegal tanpa ada teguran apalagi sanksi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nampaknya organisasi mafia kehutanan dalam situasi ini betul-betul telah menguasai aktivitas haram demikian.

Lokasi-lokasi ketiga PBS tersebut dapat dipastikan berada dalam kawasan hutan, karena keberadaannya bertumpang tindih dengan eks HPH PT. Dahian Timber dan PT. Kayu Mas Ratu. Sementara sampai saat ini tidak terdapat adanya Ijin Pemanfaatan Kayu [IPK] yang beraktivitas sebagai inidikasi adanya ijin pelepasan kawasan hutan yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan. Itulah sebabnya ketiga PBS sawit ini menimbun, membuang dan menghancurkan kayu-kayu yang ada dikonsesinya untuk menghilangkan barang bukti dan sebagai akibat tidak adanya pelapasan kawasan hutan yang kayunya seyogiyanya dimanfaatkan melalui IPK.

SOB memperkirakan kerugian negara akibat dibabatnya hutan tanpa dimanfaatkan potensi hasil diatasnya ini mencapai ratusan milyar rupiah. Dalam pemantauan yang dilakukan, kawasan hutan yang di babat setidaknya mempunyai potensi 25 M3 kayu komersial berbagai jenis ; meranti, kruing, kempas bahkan ulin.

Penghitungan kasar kerugian negara dari sebuah PBS dapat dikalkulasi secara sederhana, dimana jika diasumsikan 25 M3 per ha dengan luas sebuah PBS rata-rata 20.000 ha, maka potensi [cuma] kayunya mencapai 500.000 M3. Pendapatan negara yang hilang setidaknya adalah dari PSDH sebesar 500.000 X Rp. 125.000,- dan pungutan DR sebesar 500.000 X US$ 16. Itu semua mencapai Rp. 62.5 M [PSDH] dan US$ 8 juta atau sekitar Rp. 76 M. Sehingga dari potensi kayu pada sebuah PBS saja kehilangan pendapatan negara mencapai kisaran Rp. 141.5 M. Luar biasa, dan ini hanya dari potensi kayu yang hilang karena dipendam, dibakar, dibuang, ditumpuk, dicuri atau dipakai secara gratis oleh PBS untuk perumahan, jembatan serta keperluan lainnya.

Melihat potensi kerugian negara yang sedemikian besar dan telah dirampok secara illegal dengan dukungan birokrasi yang korup dan kolutif, maka sepantasnya otoritas hukum dan otoritas berwenang yang mempunyai kapsitas untuk itu mengambil langkah-langkah penghentian perampokan potensi negara.

Para Bupati dan Gubernur harus dapat menuntaskan kasus perampokan kawasan hutan ini. Adalah sia-sia upaya rehabilitasi lahan dengan program one man one tree jika dibalik itu ada milyaran pokok kayu dibabat secara sporadis dan diberikan persetujuan oleh pemerintah.

Pembiaran-pembiaran yang telah dilakukan selama ini dapat diduga karena adanya hubungan mutualistis dan pemanfaatan pemrakarsa perkebunan dijadikan sebagai “ATM” bagi kelembagaan politik dan pejabat pemerintah. Ketidak tertiban pemegang ijin dan kenakalan dengan melakukan aktivitas illegal tanpa perijinan yang memadai tidak mungkin dapat berjalan jika pemerintah daerah dan aparatusnya bersama dengan apparatus hukum tidak melakukan pembiaran.

Save Our Borneo yang bergabung bersama Koalisi Anti Mafia Kehutanan telah dan terus akan melakukan upaya-upaya membendung deforastasi koruptif. SOB bersama ICW, Silvagama, WALHI, Jikalahari, FWI dan mitra lainnya terus akan memantau dan melaporkan kejahatan kehutanan ini kepada KPK, karena hanya KPK-lah yang sampai saat ini masih bisa diharapkan, selebihnya meragukan.

“ Pelepasan Kawasan Hutan Bertendensi Politis”

2010-08-04T01:57:00.000-07:00

Kemenhut Diminta Menolak Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan

Palangkaraya-[19.4.2010]. Pemberian ijin rekomendasi pelepasan kawasan hutan dan pinjam pakai kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan Kuasa Pertambangan oleh Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang pada awal Februari 2010 lalu ditengarai sarat dengan tendensi politis.

Setidaknya ada dua kemungkinan tendensi politis yang menyertai pemberian ijin tersebut, pertama adalah politik pencitraan akomodatif terhadap investor yang dapat mendukung menggerakan suara para buruhnya pada Pilkada Juni mendatang dan kedua adalah dukungan financial sebagai balas jasa disetujuinya rekomendasi tersebut untuk keperluan kampaye.

Dugaan tersebut bukan tanpa alasan, karena selama 4 tahun pemerintahan Teras Narang sebagai Gubernur Kalimantan Tengah, yang bersangkutan tidak pernah menyetujui rekomendasi atas pelepasan dan pinjam pakai kawasan hutan dengan alasan bahwa RTRWP masih bermaslah dan seperti yang dikemukakannya bahwa selama RTRWP masih belum selesai Teras Narang tidak akan menyetujui rekomendasi tersebut.

Gubernur Kalimantan Tengah [A. Teras Narang] dengan sangat lantang menyatakan tidak akan memberikan persetujuan untuk perubahan kawasan hutan/ alih fungsi sebelum adanya pengesahan definitive atas peruntukan kawasan hutan yang dilegalisir melalui perda RTRWP Kalimantan Tengah yang masih sedang berproses dan mengalami masalah ketidak sinkronan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Untuk itu gubernur menerbitkan surat edaran No.522.11/1089/Ek tanggal 3 juli 2007 yang disampaikan kepada Bupati se Kalimantan tengah untuk menangguhkan semua bentuk perijinan sebelum ada penunjukan kawasan hutan oleh menhut dan disahkanya perubahan atas PERDA NO.3 tahun 2003 tentang RTRWP Kalteng.

Faktanya pada Februari 2010 lalu 77 rekomendasi untuk pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan 125 rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan telah ditanda tangani oleh gubernur, tidak berapa hari menjelang pendaftaran calon gubernur Kalteng di KPU Kalteng.

Sejatinya, dengan perkembangan yang ada dimana telah diketahui bahwa banyak pembukaan kawasan hutan tidak sesuai dengan koridor hokum yang berlaku, dimana hutan dibuka tanpa ijin pelepasan kawasan hutan, maka gubernur harusnya lebih bijak dan hati-hati menyikapi ini. Kepada izin yang dikeluarkan setelah surat Kepala Baplan dicabut oleh oleh Menhut berdasarkan surat No. S.575/Menhut-II/2006 tanggal 11 September 2006 harusnya tidak diberikan rekomendasi. Demikian juga ijin-ijin yang sebelumnya dan ditengarai bermasalah karena juga melanggar TGHK dan atau RTRWP 8/2003.

Nampak jelas sikap gambling dalam memberikan ijin rekomendasi ini, dimana karena ini menyangkut pelepasan, bila disetujui berarti perkebunan dan pertambangan yang diberikan rekomendasi dapat berjalan, namun kalaupun tidak setujui belum tentu berarti ada proses pencabutan izin.

WALHI Kalimantan Tengah dan Save Our Borneo, betul-betul menyatakan keprihatinan atas ketidak cermatan dan upaya “gambling” yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, hal ini bisa menimbulkan masalah baru karena kelompok pengusaha akan mempunyai expektasi yang lebih tinggi lagi, padahal sejak awalnya lokasi-lokasi yang direkomendir bermasalah secara hukum dan tidak memperhatikan daya dukung ekologi.

Disamping itu, sampai saat ini juga RTRWP Kalteng belum definitive, juga belum ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis seperti yang diamatkan oleh UU PPLH No. 32/2009. Sikap kebelet ini mencurigakan sebagai upaya mencari kesempatan momentum menjelang Pilkada dalam rangka menggalang dukungan, baik dukungan politis maupun dukungan financial.

Save Our Borneo dan WALHI Kalimantan Tengah akan terus mengupayakan perlawanan atas upaya perusakan dan penghancuran hutan, SOB dan WALHI Kalteng dan meminta Kemenhut untuk menolak pemberian ijin pelepasan untuk perkebunan kelapa sawit dan pijam pakai kawasan hutan untuk KP tambang.

Jika dikaitkan dengan komitment presiden SBY yang memasang target pengurangan emisi karbon akibat deforestasi sebesar 26% pada 2010 nanti, maka persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan jelas-jelas sangat bertolak belakang dan kontra produktif. Maknanya, pemerintah daerah masih jauh dari komitmen untuk menyelamatkan lingkungan, menghindari bencana ekologi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara imbang antara ekonomi dan lingkungan.

###

Green Province; Wacana Pemerah Bibir ?

2010-08-04T01:55:00.000-07:00

Masih belum hilang dari ingatan kita pencanangan [atleast adalah rencana] Kalimantan Tengah untuk menjadi green province oleh Gubernur Agustin Teras Narang, SH. menyusul beberapa propinsi lain di Indonesia dan trend internasional.

Sebagai pengingat pertama harus jernih dulu apa latar belakang pencanangan ini, tentu bukan dimaksudkan untuk gagah-gagahan atau karena “dipaksa” arus trend global, melainkan karena adanya kesadaran bahwa saat ini situasi lingkungan dan pembangunan yang telah terjadi dan dilakukan sangat tidak ramah lingkungan dan jauh dari prinsip keberlanjutan. Jika karena alasan-alasan lain, maka tentu saja orientasi langkah gerak yang akan dilakukan kedepanpun akan sangat jauh dari harapan, karena hanya akan memunculkan green yang artificial saja [dibuat-buat/seolah-olah untuk performa semata].

Green development oleh [setidaknya] provinsi yang mencanangkannya haruslah disertai dengan upaya menyusun kerangka kerja – sekali lagi konkritkan dengan kerangka kerja, bukan cuma oral service - menuju propinsi dengan visi sustainable development (pembangunan berkelanjutan), alias propinsi ‘hijau.’ Hal ini, seperti ulasan awal diatas mesti dilandasi kesadaran bahwa sebelum ini, selama puluhan tahun membangun negeri, manusia dan alam seakan menjadi dua kubu bermusuhan untuk saling memusnahkan. Akibatnya, kini tiba-tiba kita sadar masalah lingkungan terlanjur parah. Lihat Jakarta, Surabaya, Medan dan kota-kota lain ‘hampir gila’ mengatasi masalah transportasi, kelangkaan air bersih, sanitasi, polusi, kepadatan penduduk, dan lain-lain yang memicu munculnya masalah baru seperti kesehatan, kemiskinan, kriminalitas, bencana banjir dan sebagainya.

Gub/Wagub atau Cagub/Cawagub Kalteng dan masyarakat pemilih saat ini harus mulai mempertimbangkan “pembangunan berkelanjutan” sebagai konsep pembangunan baru di bumi nan kaya ini. Pembangunan berkelanjutan, bukan hanya berkelanjutan dari aspek produksi, melainkan juga harus berkelanjutan [tepatnya disebut lestari] secara social dan environmental yang berdasarkan keadilan rakyat.

Sebuah propinsi ‘hijau’ yang menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan harus memahami bahwa manusia dan lingkungan hidup berada di sebuah ‘wadah’ yang kini telah rapuh. Wadah itu ialah ekosistem alias lingkungan sekitar. Menurut definisi United Nation Environment Program – UNEP (1991), pembangunan berkelanjutan ialah strategi yang menjamin peningkatan kualitas hidup manusia di bumi sembari mempertahankan daya dukung dan keanekaragaman ekosistem.

Dengan beda redaksi, Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan mesti menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia di masa kini, tanpa mengurangi (apalagi menghapuskan) peluang generasi nanti memenuhi kebutuhan mereka secara adil.

Definisi di atas menjadi syarat pembangunan berkelanjutkan agar dapat mengacu dan tunduk pada tiga prinsip dasar, yaitu terjaminnya pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan keselamatan lingkungan hidup. Dalam bahasa sederhana bolehlah dikatakan sebagai pembangunan yang memberikan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakat, tapi lingkungan hidup tetap terpelihara dan asset alam terdistribusi secara adil kepada segenap rakyat.

Ironisnya, pembangunan yang dijalankan selama ini terlanjur unsustainable (tidak berkelanjutan). Rakyat selalu disuguhi ‘menu’ rutin [sehingga hampir bukan lagi dianggap tragedy] konflik social dan konflik lahan, bencana ekologi banjir dan kekeringan serta kebakaran hutan, dan yang terpenting ketidak-adilan distribusi asset alam yang dilakukan secara sistemik dan sengaja oleh pengambil kebijakan yang tidak mampu memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada rakyat.

Green province harus memaksa secara sistematis orientasi pembangunan untuk berubah dari pendekatan yang dijalankan selama ini [kalau tidak mau disebut cuma lips service] menjadi berwawasan keadilan dan keberlanjutan serta taat asas legal [yang peraturannya sendiripun juga harus mencerminkan keadilan dan keberlanjutan].

Kebijakan dan orientasi pemerintah yang exploitative terhadap sumber daya tanpa memikirkan masa depan tidak dapat disebut pembangunan berkelanjutan. Semua asset alam seolah-olah harus dikeruk saat ini juga karena besok akan kiamat. Akibatnya maka peningkatan jumlah investasi [cenderung divestasi] tak terkendali kelayakan dan kepatutannya, bahkan bermunculan pengusaha karbit dan tidak punya kapasitas yang mendapatkan lisensi dimana-mana.

Bulldozer bertebaran dimana-mana disegenap pelosok rimba, merusak ekosistem, menumbangkan pohon-pohon yang diperlukan menjaga kualitas udara dan menyimpan air bersih, krisis energi listrik jawab dengan pembangkit listrik yang digerakan dengan bahan bakar tidak ramah lingkungan. Padahal seiring jumlah populasi yang semakin meningkat, jumlah penduduk dan kebutuhannya bertambah cepat juga. Sementara alat produksi komunitas-komunitas local dipelosok semakin tergerus akibat penguasaan oleh oligopoly modal [bahkan modal asing]. Akibatnya kemiskinan, kerawanan pangan dan potensi ancaman bencana ekologi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi semakin tidak dapat dihindari oleh negara dan rakyat.

Berbagai tragedi diatas sesungguhnya bisa diantisipasi dengan mengubah orientasi pembangunan menjadi pembangunan berkelanjutan ramah lingkungan dan ramah sosial. Namun diskursus ini menjadi sia-sia jika dipisahkan dari ranah politik. Tanpa dukungan politik, sebuah konsep tidak pernah menjadi kebijakan mengikat. Inilah saatnya berharap pada pemimpin, tanpa bermaksud mengatakan pemimpin akan menjalankan pembangunan berkelanjutan sendirian. Tapi dari pemimpin diharapkan muncul sebuah awal yang tidak hanya pemanis bibir ketika berpidato didepan publik.

Kalteng dan para pimpinan politiknya dapat berkontribusi positif bagi upaya penyelamatan bumi dan lingkungan hidup demi kelangsungan hidup serta kehidupan alam untuk masa kini dan masa depan. Rakyat Kalteng juga yakin akan mendukung itu karena beberapa ajaran dan nilai yang merupakan kearifan lokal, mempunyai konsep keseimbangan hidup yang sangat relevan diaktualisasikan.

Saat ini tinggal menunggu langkah penting para pimpinan politik dalam menindak lanjuti cuap-cuapnya soal green province, jangan sampai hanya menjadi gincu pemerah bibir. Tentu saja dengan konsekuensinya, Pemerintah Provinsi dan pimpinan politik Kalteng harus mencanangkan, menyusun dan mengaktualisasikan beberapa program penting namun realistic yang akan mendukung Kalteng sebagai the Green Province.

*) Sehari-hari aktif sebagai Direktur Save Our Borneo dan Dewan Nasional WALHI

Seruan Front Peduli Rakyat Kalteng

2009-04-23T01:23:00.000-07:00

“Bebas Dari Penjajahan Ekologi Untuk Keadilan Iklim”

Hari Bumi, 22 April 2009

Liberalisme ; Akar Kerusakan Lingkungan

Kegalan sistem ekonomi politik kapitalisme mulai mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia ditandai dengan terjadinya krisis ekonomi global yang mengakibatkan runtuhnya ekonmi liberal yang bertumpu pada kekuatan pasar. Hampir setiap Negara yang menganut paham neoliberlisme menjadi tumbal dari keangkuhan kapitalis yang dipraktekan dalam menjalankan monopili modalnya di hampir setiap sektor terutama praktek-praktek kotor seperti industri ekstraktif yang mengabaikan keberlajutan kehidupan manusia dengan metode keruk abis semua sumber daya alam dan mengakibatkan krisis ekologi yang mangacam kehiudupan jutaan manusia di bumi.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem ekonomi politik neoliberalisme karena Indonesia merupakan salah satu negara yang strategis untuk menjalankan ekonomi kapitalis oleh negara-negara imprealis.

Saat ini konsolidasi kekuatan imprelisme di Indonesia menginstrumenkan basis sosial yang bercorak feodalisme, dimana konsolidasinya adalah monopoli tanah. Hal ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan dimana konsolidasi modal adalah pengusaan atas tanah yang luas dengan industri perkebunan skala besar, HPH dan HTI, dan tambang dimana syarat utama adalah membutuhkan tanah yang luas.

Industri ini menguasi hampir dari setengah daratan Indonesia terutama perkebunan sawit yang saat ini merupakan komoditas yang laku dipasaran international. Celakanya akibat dari krisis keuangan dunia yang merupakan salah satu ciri keroposnya imprealisme, berdampak pada sektor-sektor yang merupakan basis kehidupan rakyat dimana petani, nelayan, buruh dan kaum miskin kota menyandarkan ekonominya.

Sementara corak ekonomi liberal Indonesia tidak bertumpu pada perekonomian rakyat yang berbasiskan pada kerja kolektif dan kerja sosial rakyat. Industri yang dibangun adalah untuk mengabdi kepada kepentingan negara-negara maju. Ciri-ciri ini dapat dilihat dari industri yang ada di Indonesia merupakan industri kecil dan setengah jadi, artinya Indonesia hanya menjadi wilayah penghisapan atas sumberdaya alamnya. Misalanya industri perkebunan sawit 80 % hasil CPO dieksport keluar negeri, industri batu bara 80 % nya untuk kebutuhan luar negeri.

Sektor migas lainya sudah dikuasi oleh perusahan multinasional yang berasal dari negara-negar imprealisme pimpinan Amerika Serikat seperti Exxon, Freeport, Newmont dll. Fakta ini mencirikan Indonesia sebagai negara yang setengah jajahan dimana sumber daya alam di abdikan untuk negara maju.

Hampir setiap kebijakan ekonomi dan politik Indonesia diintervensi oleh lembag-lembaga international seperti IMF, World Bank, ADB dan lainya. Bantuan utang selau mensyaratkan konpensansi yaitu kebijakan yang menjual sumberdaya alam negeri ini. Sementara rakyat Indonesia mengalami beban hidup yang sangat berat dimana mereka akan terancam dengan kemiskinan, bencana ekologi dan kematian yang selalu mengintai akibat rusaknya lingkunagn hidup. Seharusnya pemerintah sudah mulai mengantisipasi kejadian bencana belakangan ini akiabat keruskan ekologi yang diakibatkan oleh indutri ekstraktif yang merusak hutan dan merampas tanah rakyat.

Moment krisis impralis tersebut seharuanya dijadikan pelajaran bahwa struktur ekonomi yang berbasiskan liberal tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia, kekuatan ekonomi rakyat dengan modal sumber daya alam yang kaya seharunya menjadi modal yang utama untuk membangun ekonomi negara untuk kesejahteraan rakyatnya, namun sayangnya krisis ekonomi global justru semakin memacu pemerintah untuk menambah utang luar negeri, dimana Indonesia telah menyetujui utang luar negeri baru untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dari Jepang dan Perancis dengan nilai Rp 550 triliun yang akan menambah beban rakyat.

Proses demokrasi rakyat melalui pemilu tidak akan merubah apapun dari kondisi dan realitas rakyat hari ini, demokrasi semu ini masih dikuasi oleh para pemodal yang masuk menjadi legislator dan pemerintahan yang berkolaborasi menjadi kapitalis birokrat. Sudah dipastikan kedepanya pengerukan sumberdaya alam dan kondisi lingkungan akan semakin parah. Tujuan utama dari kaum kapitialis birokrat adalah mempertahankan basis social feodalistik yaitu monopoli tanah dan industri yang mengabdi pada negara maju.

Kekuatan politik rakyat masih jauh dari harapan justru bayangan kehancuran yang ada didepan mata dengan masih berkuasanya kelas penguasa yang berkolaborasi dengan kapitalis. Rakyat harus bergerak untuk menyurakan hak-hak dasar mereka sebagai manusia yang bebas dari penghisapan dan kepastian akan keberlajutan hidup dengan mencari altrenatif aspirasi politiknya.

Kondisi Sumber Daya Alam di Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah merupakan salah satu bagian integral dari wilayah Republik Indonesaia yang merupakan bagian dari situasi ini. Kalimantan Tengah yang luas dan kaya akan sumberdaya alam tidak terlepas dari incaran kapitalisme melalui investasi yang ekstraktif.

Dari data yang diperoleh Walhi Kalteng perijinan untuk perkebunan sawit hingga tahun 2008 berjumlah 323 buah dan sudah menguasai sekitar 4.051.416,35 hektar dan kebanyakan adalah perusahaan asing dan perusahaan monopoli seperti Wilmar, Musimas, Sinarmas dan Astra. Sementara ijin konsensi di sector kehutanan yang terdiri dari ijin HPH/IUPHHK, HTI, IPK dan IPHHK dengan jumlah 759 ijin konsensi juga sudah menguasai wilayah Kalimantan Tengah seluas 4.932.145,49 yang sudah dipastikan menggusur wilayah kelola masyarakat Dayak yang bergantung dari sumberdaya hutan.

Yang paling parah adalah jumlah perusahaan tambang batubara, emas dan lainya yang paling massif dalam merusak lingkungan hidup di Kalteng karena menggunakan sistem open pit mining (tambang terbuka).

Ijin pertambangan (KK, PKP2B, KP, Ijin Pertambangan Rakyat Daerah dan Ijin Pertambangan Daerah) hingga tahun 2007 mencapai 563 ijin dengan luasan mencapai 3.310.490.44 ha. Kawasan ijin tersebut hanya dimiliki oleh segelintir orang saja yang paling mengerikan adalah wilayah penting yang merupakan kawasan resapan air sudah dikuasai oleh perusahaan multinasioanal seperti BHP. Biliton, PT. Indomuro Kencana, dan Asmin Koalindo yang terindikasi masuk di kawasan hutan lindung.

Melihat kondisi tersebut dari total wilayah dataran Kalteng yang luasnya 15,356,800 hektar, 80 % wilayahnya sudah diberikan dan dikuasi oleh investasi dan pihak asing sementara sisanya untuk kawasan konservasi yaitu hutan lindung dan taman nasional. Artinya pengusaan tanah sebesar-besarnya diberikan kepada pihak investasi sementara rakyat Kalimantan Tengah tidak mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut justru ancaman akan menjadi landless (tidak bertanah) dan kemiskinan absolut. Padahal melihat komposisi masyarakat Kalimantan Tengah penduduknya banyak bekerja disektor agraria yang mengandalakan tanah sebagai alat produksinya.

Selain industri tersebut salah satu ancaman adalah konservasi yang berbasikan kawasan dengan masuknya pihak asing dalam pengelolaan kawasan. Konservasi dimaknai sebagai hal-hal yang scientitis yaitu ilmu yang masih menyerap konsep yeloow stones ala Amerika yang mensyaratkan proteksi kawasan untuk konservasi yang tentunya akan mengusir masyarakat yang sudah lama hidup dikawasan tersebut.

Nilai-nilai pengelolaan kawasan berbasiskan kearifan lokal yang selam ini sudah dilakukan turun-temurun dipinggirkan bahkan dimusnakan oleh ilmu pengetahuan yang justru tidak ilmiah. Lembaga-lembaga konservasi ini selalu menggunakan tameng untuk penyelamatan lingkungan padahal sesungguhnya yang dikejar adalah motif ekonomi (bisnis konservasi) dan monopoli tanah yang merupakan basis sosial feodalistik yang masih dipertahankan oleh kapitalisme melaui kompradornya yaitu lembaga konservasi international.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah yang akan dijadikan demo untuk program REDD (Reduction Emission Degradation and Deforestation) salah satu hasil pertemuan PBB untuk perubahan iklim dibali tahun lalu (UNFCCC) yang mengabaikan nilai-nilai keadilan.

Secara umum REDD hanya metode akal-akalan negara maju seolah-olah peduli terhadap perubahan iklim akibat pemanasan global sehingga Indonesia sebagai salah satu negara tropis dipaksa untuk menjaga hutanya sementara mereka sendiri tidak mau menurunkan komsumsi dan industri yang mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca yang paling besar. Mekanisme yang ditawarkan adalah kompensasi dengan menghitung karbon yang dikeluarkan oleh hutan Indonesia artinya fungsi hutan hanya dipandang sebagai komoditas yang merupakan ciri kapitalis.

Kawasan sejuta hektar yang rusak akibat kebijakan fasisme orde baru merupakan salah satu kawasan yang akan dijadikan wilayah yang menggunakan konsep REDD dan coba menggandeng pihak swasta untuk merehabilitasi kawasan tersebut. Fakta ini menunjukan bahwa kawasan PLG dijadikan kawasan yang bernilai ekonomis karena masuknya pihak swasta dalam pengelolaanya akan lebih mengutamakan keuntungan daripada nilai sosial dan keanekaragaman hayati dari kawasan tersebut. Ini merupakan pengalihan tanggung jawab pemerintah kepada pihak swasta yang akan berdampak buruk bagi lingkungan dan keterancaman terhadap akses-akses penghidupan rakyat.

Akibat rakusnya industri ekstraktif dan monopoli tanah yang dilakukan oleh kapitalis akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar yang dialami oleh rakyat dan negara ini, perampasan hak atas tanah, penggusuran dan represifitas negara akan meningkat, bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan badai siap merengut milik kita termasuk nyawa umat manusia. Artinya penguasaan monopoli tanah untuk investasi ekstraktif akan merusak lingkungan, dan lingkungan yang rusak berdampak pada semua sektor kehidupan rakyat.

Tiada lain dan tiada bukan kepada semua pihak yang sadar harus menggalang seluruh elemen bangsa untuk melawan semua bentuk penghisapan dan penjajahan termasuk penghisapan sumberdaya alam dikalimantan tengah dengan menyatukan diri bersama untuk menghentikan investasi yang merampas tanah rakyat, investasi yang tidak mengindahkan kaeadah-kaedah ekoligi, dengan menghancurkan sistem monopoli tanah sebagai basis social feodalisme dengan merebut ruang-ruang untuk kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan umat manusia di bumi.

Palangkaraya, 22 April 2009

FRONT PEDULI RAKYAT KALIMANTAN TENGAH

Save Our Borneo,
WALHI Kalteng,
Mitra LH Kalteng,
Pokker SHK,
Yayasan Betang Borneo,
Green Studen Movement,
Serekat Hijau Indonesia,
JARI Kalteng,
Mapala Comodo FE Unpar,
Mapala Dozer Teknik Unpar,
Slankers Klub Palangkaraya
BEM Unpar,
BEM STAIN,
Serikat Petani Kotawaringin (SPKW) Pangkalan Bun,
Aliansi Rakyat Tani Barito (ARTB),
Aliansi Rakyat Pengelola Gambut (ARPAG),
Lembaga Dayak Panarung,
Yayasan Petak Danum,
Mitra Insani

Untuk Bumi dan Sumber-sumber Kehidupan Rakyat

2009-04-22T22:25:00.000-07:00

Hari Bumi 2009.4.22, Palangkaraya, Kalteng.........

--------------

Perijinan yang Salahi Tata Ruang sebelum Revisi RTRWP

2009-02-16T23:20:00.000-08:00

(Pangkaraya), WALHI Kalimantan Tengah dan Save Our Borneo meyakini bahwa RTRWP yang sedang gencar-gencarnya dibahas untuk di revisi tidak lain hanya dilandasi dengan kepentingan penguasaan kawasan [hutan dan non-hutan] untuk kepentingan corporate [asing dan nasional]. Sayangnya justru wakil-wakil rakyat dan pemerintah daerah ini justru sangat tebuai dengan mimpi pertumbuhan ekonomi dari hasil membagi-bagi kawasan tersebut. Sedikitpun tidak terbetik perspektif kemandirian dan pemerataan ekonomi real kerakyatan, keadilan distribusi sumber-sumber agraria sebagai alat produksi rakyat, ketahanan pangan mandiri masyarakat local dan pengelolaan potensi bencana dari rencana revisi RTRW yang ada.

WALHI Kalimantan Tengah dan Save Our Borneo mensinyalir bahwa revisi tata ruang yang sedang di bahas sesunguhnya adalah karena ingin melakukan legalisasi atas praktik-praktik inskonsistensi dan melawan hukum yang telah dilakukan oleh beberapa pejabat pemerintah selama ini, terutama oleh beberapa bupati yang dengan sporadic memberikan ijin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dan insdustri ekstraktif [tambang] di areal-areal yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Untuk melakukan proses "pencucian dosa" tersebut, maka jalan paling sederhana adalah merubah peruntukan ruang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Karena jika tidak, maka bukan tidak mungkin praktik-praktik "penjualan lahan" ini pada saatnya akan bermasalah dengan hukum, seperti yang sudah terjadi dengan Gubenur Kalimantan Timur Suwarna AF.

Ironisnya, justru asset bangsa ini telah dijual, setidaknya digadaikan oleh pengambil keputusan pemerintahan sendiri, kepada modal Negara asing, padahal bentuk penjajahan paling mutakhir saat ini [neo-kolonialisme dan neo-liberalisme] adalah penjajahan modal, sehingga sesungguhnya antek dari penjajah gaya baru ini adalah pejabat yang menjual ijin-ijin pemilikan lahan untuk perkebunan dan industri ektraktif lainnya.

Sebagai contoh, WALHI Kalimantan Tengah dan Save Our Borneo mencatat bahwa sebanyak 346.188 ha areal hutan yang sesungguhnya tidak pantas dan belum boleh diberikan ijin untuk perkebunan kelapa sawit, sudah diberikan oleh Bupati Kabupaten Seruyan. Celakanya, pada tahun 2005, setidaknya 7 diantara ijin-ijin tersebut telah dijual kepada PPB Oilpalm-Malaysia [yang akan merger dengan Wilmar dan Cargill-USA].

Berikut daftar perusahaan yang dijual kepada PPB Oilpalm Bhd- Malaysia pada Oktober 2005 :

PT. Pukun Mandiri Lestari / Seruyan [19.000 ha] seharga Rp. 950 juta.

PT. Bulau Sawit Bajenta / Seruyan [15.000 ha] seharga Rp. 375 juta

PT. Alam Sawit Permai / Seruyan [16.160 ha] seharga Rp. 950 juta

PT. Benua Alam Subur / Seruyan [16.160 ha] seharga Rp. 950 juta

PT. Bawak Sawit Tunas Belum / Seruyan [15.000 ha] seharga Rp. 285 juta

PT. Hamparan Sawit Eka Malan / Seruyan [20.000ha] seharga Rp. 285 juta

PT. Petak Malan Sawit Makmur / Seruyan [19.680 ha] seharga Rp. 283 juta

Sumber : Annual report PPB Oilpam Bhd, 2005

WALHI Kalimantan Tengah dan Save Our Borneo juga mencatat bahwa nilai penjualan sejumlah 8perusahaan itu adalah sekitar 4.28 M dari luas 141.680 ha. Ini betul-betul nyata praktik broker penjual perijinan saja dan sangat mengkhianati nilai-nilai kebangsaan. Ada sinyalemen kuat bahwa perusahaan-perusahaan yang diberikan ijin ini dimiliki oleh famili dan kerabat dari pejabat tertinggi kabupaten, sehingga dapat dikatakan bahwa sangat kental aroma KKN-nya.Dengan melihat sedikit dari contoh diatas, maka kami WALHI Kalimantan Tengah dan Save Our Borneo harus menyatakan bahwa revisi RTRWP ini hanyalah kedok bagi-bagi areal saja, dan pada intinya hanya kedok untuk memuluskan bisnis kalangan elite pejabat dan elite politik yang berkolaborasi dengan kaum neo-kolonialis. Oleh karena itu WALHI Kalimantan Tengah dan Save Our Borneo menuntut agar rencana revisi RTRWP dibatalkan, kecuali pemberian ijin-ijin penguasaan kawasan [terutama kebun, tambang dan kehutanan dan konservasi] yang menyalahi tata ruang selama ini dicabut terlebih dahulu. Karena pemberian ijin-ijin oleh pemerintah yang demikian betul-betul telah mengacaukan penataan ruang wilayah di Kalimantan Tengah.[]

Nordin, Save Our Borneo Co-ordinator

Jl. Virgo No. 30 Komp. Amaco Palangkaraya-Kalimantan Tengah

Telpon [office] : 0536-3228100

Mobile : 08125080346

HAH..KUBURAN DI TENGAH JALAN...???

2009-02-02T00:04:00.000-08:00

Makam orangtua pak Tarang ini tepat berada ditegah jalan kebun sawit PT. Mustika Sembuluh III

Journalist Touring

2009-02-01T23:59:00.000-08:00

Save Our Borneo bersama dengan jurnalis melakukan liputan lapang di areal perkebunan kelapa sawit PT. SSM tanggal 14-15 Januari 2009.
---------------------------------
pada sibuk nyari tempat, nyari sinyal hape.....

theGue....

2009-02-01T22:37:00.001-08:00

Kanyala, Tambang Bijih Besi, Desember 2008

------------------------------------------------------

PT. SSM Tanam Sawit di Lahan Gambut

2009-02-01T22:30:00.000-08:00

PT. Sukajadi Sawit Mekar [SSM] anak perusahaan Musimas Group, selain memberangus tanah warga 3 Desa [Kanyala, Tanah Putih dan Sebabi] Kecamatan Talawang Kabupaten Kotawaringin Timur, juga membuka lahan gambut untuk perkebunannya.

Lokasi gambut yang dijadikan perkebunan sawit oleh PT SSM berada di estate Bukit Linang dan Bukit Limas Div E.

-------foto diambil 15.01.09 -----------

Klaim Warga atas Lahan Sawit

2009-02-01T20:34:00.000-08:00

Di Desa Sembuluh, warga berhasil menahan expansi perkebunan kelapa sawit PT. Kerry Sawit Indonesia, sebuah anak perusahaan WILMAR Ltd. Perusahaan akhirnya tidak melakukan aktivitas perawatan pada lahan yang sudah digarap dan ditanami sawit olehnya, karena lahan masih sengketa. Bahan perusahaan dengan jeals memasang land mark bahwa lahan di klaim warga.

the Save Our Borneo......

2009-01-24T07:42:00.000-08:00

Our Vision;

Rakyat harus diberikan dan mempunyai ruang serta hak keleluasaan menentukan kebutuhan dan pilihan kehidupannya, sehingga kepentingan rakyat adalah diatas segalanya.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
People should give and have freedom to determine and choose what their need in order people need is the main things than other.

Our Mission;

Memastikan pengelolaan Kalimantan dilaksanakan secara adil dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang menghormati Hak Azasi Manusia, nilai-nilai kearifan masyarakat adat dan budaya lokal serta memperhatikan hak rakyat atas keberlanjutan kehidupan antar generasi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Making certain that Kalimantan will manage in democratic and fair through good governance and with respect to human rights, local people indigenous wisdom and also care to sustainable life for people and among generation.

The Strategies ;

Secara legal, mempengaruhi dan terlibat dalam penentuan kebijakan.
Bekerja bersama kelompok masyarakat untuk menegakan supremasi dan kedaulatan rakyat dalam menentukan keberlanjutan dan sumber kehidupan.
Memperkuat kapasitas rakyat dan melakukan kajian-kajian strategis.
Menjalankan propaganda pengelolaan asset alam dan sumber kehidupan yang berpihak kepada rakyat.
Mengumpulkan dan menyediakan data, dokumentasi dan informasi.
Membangun jaringan dan kemitraan dengan segenap pihak yang berpotensi mendukung pencapaian tujuan penyelamatan Kalimantan dari dimensi ekologi, geo-politik dan tataran kearifan adat lokal.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legally, influence and involved in decision-making.
Working together with people group in supremacy and people sovereignty in determines and make sure the sustainable of source life.
Strengthening people capacity in strategic analyze planning.
Conducting "propaganda" in natural management assets based of people need.
Collecting and preparing data, documentation and information.
Building networking and partnerships with all stakeholder that potential to support in reach the goal of SAVE KALIMANTAN in dimensions of ecology, geo-politic and local wisdom.

LANGKAI, Si Bujang Keling Bersurat

2009-01-24T07:22:00.000-08:00

Nomor : ----------
Lampiran : -----------
Berasal dari : LANGKAI T.N, atas nama warga korban sengketa lahan
dengan PT. Sukajadi Sawit Mekar [Musim Mas Group]
Sipat : Penting dan Mendesak
Perihal : Informasi dan Keberatan atas Tindakan-tindakan yang dilakukan
oleh PT. Sukajadi Sawit Mekar [Musim Mas Group]
terhadap warga Desa Kanyala dan Tanah Putih,
Kecamatan Talawang Kabupaten Kotawaringin Timur
- Kalimantan Tengah
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kepada Yth;
1. Presiden Roundtable on Sustainable Palm Oil [RSPO]
2. Sekretaris Jendral Roundtable on Sustainable Palm Oil [RSPO]
di-
Singapore

Salam hormat,

Pertama, kami menyampaikan salam semoga anda dalam keadaan baik dan dapat menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan apa yang diharapkan dan selalu sukses.

Bersama ini, kami hendak menyampaikan informasi dan keberatan kami atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu anggota RSPO yaitu Musim Mas Group, melalui anak perusahaannya PT. Sukajadi Sawit Mekar yang berlokasi di Kecamatan Talawang Kabupaten Kotawaringin Timur, meliputi desa-desa Kanyala, Tanah Putih dan Sebabi serta beberapa desa lainnya.

Hal yang ingin kami sampaikan adalah menyangkut tindakan PT. Sukajadi Sawit Mekar pada warga dan juga tanah-tanah di wilayah Desa Kanyala, dimana untuk memperoleh lahan di desa Kanyala perusahaan menggunakan aparat desa dengan aparat kepolisian untuk membebaskan lahan-lahan masyarakat. Aparat desa biasanya terdiri dari kepala desa (saat itu kepala desanya masih Pejabat Sementara - Pjs karena baru di mekarkan dari Desa Palangan) bersama perangkat pemerintahan desa lainya, selain itu juga tokoh-tokoh adat termasuk damang kepala adat dan tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh di Desa Kanyala dilibatkan untuk meredam penolakan oleh masyarakat.

PT. Sukajadi Sawit Mekar pada tahun 2007 mengajukan untuk memperoleh sertifikat RSPO sebagai salah satu cara untuk memperoleh citra bersih sebagaimana yang tertuang dalam prinsip dan criteria RSPO. Sayang, kenyataan dilapangan masih jauh dari harapan dimana masih banyak tersisa konflik dan perbuatan yang tidak layak yang dipraktekan oleh perusahaan dalam memperoleh lahan-lahan milik masyarakat termasuk kuburan juga digusur tanpa ampun, sementara pihak-pihak yang di anggap merugikan dibungkam dengan cara-cara yang tidak manusiawi bahkan diintimidasi dan dipenjarakan (kriminalisasi).

Konflik masyarakat dengan perkebunan sawit (PT. SSM ) mulai mengemuka ketika proses pembukaan perkebuanan pihak perusahaan menggunakan cara intimidasi dan penipuan tanpa sosialiasai di tingkat masyarakatnya. Banyak lahan-lahan masyarakat yang digusur tanpa proses ganti rugi bahkan sebagian ladang karet dan jelutung serta kebun rotan masyarakat musnah digusur.

Perilaku ini menyebabakan kemarahan dan penolakan dari masyarakat disekitar pembukaan areal yaitu Desa Sebabi, Tanah putih dan Kenyala.

Pada tanggal 24 April 2005 masyarakat sempat membuat portal jalan milik PT. SSM sebagai bentuk protes terhadap pembukaan perkebunan sawit di desa mereka namun tidak ditanggapi oleh perusahaan malah menurunkan kepolisian untuk membubarkan dan mengintimidasi masyarakat.

Tidak berhenti disitu pada tanggal 4 Juni 2005 masyarakat kemudian menekan pemerintah daerah dan DPRD Kotim dengan melakukan aksi di kantor DPRD yang diikuti hampir 500 orang masyarakat Kanyala menuntut dicabutnya izin perusahaan PT. SSM karena dianggap merugikan dan mencaplok tanah-tanah masyarakat.

Masyarakat saat itu diterima oleh pimpinan DPRD Kotim juga perwakilan pemerintah yaitu Kadisbun Kab. Kotim. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa memang ada sebagian tanah-tanah masyarakat yang digarap oleh perusahaan karena bukti-bukti yang kuat yang di bawah oleh masyarakat tentang penyerobotan tanah yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil pertemuan tersebut memutuskan perusahaan harus menghentikan operasinya sebelum semua persoalan selesai, namun pihak perusahaan tidak mengindahkan keputusan tersebut, akibatnya masyarakat mengadukan persoalan ini dengan mendatangi DPRD Kalteng dan diterima oleh Komisi B DPRD Kalteng yang dihadiri oleh RYM Subandi, HM Asera, Ir Borak Milton dan Ir Artaban.

Semua upaya yang dilakukan oleh masyarakat tidak pernah membuahkan hasil dan tidak pernah di selesaikan sampai saat ini, sehingga mengakibatkan konflik masih terus saja berlanjut hingga saat ini.

Kasus yang mengemuka adalah kasus pencaplokan tanah milik leluhur Langkai TN yang sempat di penjara karena mempertahankan hak atas tanahnya yang sudah dikelola secara turun temurun oleh keluarganya sejak tahun 1943.

Bukan hanya masyarakat Kanyala yang menderita atas pencaplokan tanah-tanah oleh PT. SSM bahkan di desa Tanah Putih, kuburan masyarakat digusur oleh pihak perusahaan tanpa sepengetahuan ahli waris. Selain pengusuran kuburan banyak tanah-tanah masyarakat yang di gusur walaupun sudah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) dari pemerintah desa bahkan segel adat sejak jaman kolonial Belanda.

Kejadian terakhir pada tanggal 29 November 2008 warga desa Tanah Putih Dusun Bukit Limas melakukan pemblokiran di lahan sebagai bentuk protes atas pengusuran lahan milik mereka oleh PT. SSM. Mereka membangun perkemahan di lokasi yang dianggap menjadi konflik, namun aksi masyarakat bukannya di selesaikan dengan persuasif malah dilakukan tindakan reperesif oleh aparat kepolisian dengan membubarkan dan membawa barang-barang beruapa tenda adan alat masak milik warga.

Sumber konflik yang terjadi sesunguhnya di mulai dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT. SSM sejak pertama masuk di wilayah Kanyala dan sekitarnya, sementara cara penyelesaian konflik dengan masyarakat selau menggunakan aparat kepolisian untuk intimidasi tanpa meneyelesaikanya langsung dengan masyarakat.

Berikut adal beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan:

PT. SSM ketika masuk diwilayah desa Kanyala dan sekitarnya tidak melakukan sosialisasi tentang rencana pembukaan perkebunan sawit. Kalau ada itu hanya dilakukan kepada segelintir orang yaitu ke pihak aparat pemerintah desa.
Dalam menangani konflik selalu menggunakan aparat kepolisian dan pemerintah desa tanpa berusaha untuk menyelesaikan langsung dengan masyarakat.
PT. SSM melakukan penggusuran tanah-tanah milik masyarakat tanpa ganti rugi yang layak, sedangkan masyarakat yang tidak mau menyerahkan lahan ditipu bahkan dipaksa untuk menyerahkan lahan sebagaimana yang terjadi terhadap Langkai TN.
PT. SSM melakukan penggusuran terhadap tanah-tanah yang sudah memiliki surat keterangan tanah milik masyarakat antara lain:

Langkai TN (surat keterangan bukti hak menurut hukum adat tahun 1997 seluas ± 150 Ha di desa Kanyala yang ditandatangi oleh kepala Desa Palangan, Kepala Dusun Luwuk Rengas dan Damang kepala adat dan saksi sebatas) lahan tersebut garap oleh PT. Suka jadi Sawit Mekar
Jantan Bin Leger (surat tanah yang berlokasi di Desa Tanah Putih, Sungai Rasak Dukuh Sati) yang digarap oleh PT. Maju Aneka Sawit
Leger Judi (surat pernyataan pengakuan tanah tahun 2003 seluas 400.000 meter persegi di wilayah dukuh Sati Desa Tanah Putih yang disahkan oleh Kepala Desa Tanah Putih dan Kepala Dukuh Sati dan saksi sebatas) yang digarap oleh PT. Maju Aneka Sawit.
Siker Judi (surat Pernyataan Pengakuan Tanah di wilayah sungai Seranau Dukuh Sati Desa Tanah Putih pada tahun 2003 seluas 400.000 meter persegi yang disahkan oleh Kepala Desa Tanah Putih dan Kepala Dukuh Sati beserta saksi sebatas) yang digarap oleh PT. Maju Aneka Sawit.
Menggo Nuhan (surat Keterangan Hak Atas Tanah Ulayat Hukum Adat, wilayah Tanah Putih tahun 2006 seluas 119.072 meter persegi (11,90 ha) yang di tandatanagi oleh Sekertaris Desa Tanah Putih, Keapla Desa Tanah Putih dan Damang Kepala Adat Kecamatan Kota Besi dan saksi sebatas) yang digarap oleh PT. Maju Aneka Sawit.
Akir Bin Saun (surat pernyataan tanah seluas 65.550 meter persegi tahun 2006 yang di tandatangai oleh ketua RT 02 Desa Tanah Putih dan Kepala Desa Tanah Putih beserta saksi sebatas) yang di garap oleh PT. Maju Aneka Sawit
Akir Bin Saun (surat Pernyataan Tanah seluas 9.450 meter persegi tahun 2006 yang di tandatangai oleh Ketua RT 02 Tanah Putih dan Kepala Desa Tanah Putih) yang di garap oleh PT. Maju Aneka Sawit

5. Penggusuran 2 buah kuburan masyarakat, keluarga Apin di Desa Tanah Putih oleh PT. Maju Aneka Sawit –juga Group Musim Mas- (lokasi berdasarkan GPS berada pada titik Kordinat S 02º 31’07 E 112º 35’30).

6. Mempidanakan masyarakat (Saudara Langkai TN dan Jon Senturi) dengan aduan yang mengada-ada, yaitu perbuatan tidak menyenangkan.

Selain bermasalah dengan warga dimana PT. SSM menggarap tanah-tanah warga secara sepihak, pengrusakan kuburan dan penghancuran kebun milik masyarakat, PT. SSM juga terbukti telah menggarap lahan areal proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Kanyala.

Seperti juga sudah mengemuka di beberapa media massa, berdasarkan dokumen hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, dimana BPK melakukan uji dokumn terhadap program GNRHL diperoleh kesimpulan bahwa proyek seluas 840 ha yang dilakukan di Desa Kanyala Kacamatan Kota Besi [sekarang Kecamatan Talawang] Kabupaten Kotawaringin Timur, ada sejumlah 704,08 telah dibabat untuk areal perkebunan kelapa sawit oleh PT. Sukajadi Sawit Mekar.

Kronologis kejadian tersebut secara umum dimuat dalam laporan BPK seperti berikut :

Bupati Kotawaringin Timur pada tanggal 27 Pebruari 2004 telah menerbitkan Izin Prinsip kepada PT. SSM dengan surat No. 525.26/54/II/Ekbang/2004 untuk melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas + 18.000 Ha di Kecamatan Kota Besi, dengan ketentuan antara lain areal tersebut terletak pada kawasan Penggunaan dan Pemanfaatan Lainnya (KPPL);
Berdasarkan hasil pengecekan lapangan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kotawaringin Timur, Bupati Kotawaringin Timur pada tanggal 12 Maret 2004 telah menerbitkan Izin Lokasi kepada PT. SSM dengan surat No. 193.460.42 untuk keperluan pembangunan perkebunan Kelapa Sawit seluas +16.300 Ha di Desa Sebabi, Kenyala dan Tanah Putih Kecamatan Kota Besi;
Bupati Kotawaringin Timur dengan surat No. 525.26/38/I/Ekbang/2005 telah memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. SSM untuk melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas + 12.386,27 Ha di Desa Sebabi, Kenyala dan Tanah Putih Kecamatan Kota Besi;
Menurut Laporan Tim Pemeriksa Kegiatan Reboisasi Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur bulan April 2006 tentang kelayakan kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun kedua di lokasi eks areal HPH PT. Mentaya Kalang bahwa dilokasi penanaman tersebut telah terjadi aktifitas penebangan oleh PT. Sukajadi Sawit Mekar (PT SSM) untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit.
5. Atas masalah tersebut Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur dengan surat No.522/4/1118/4.06/V/2006 tanggal 8 Mei 2006 memohon Bupati Kotawaringin Timur agar menghentikan kegiatan tersebut guna menyelamatkan dan mengamankan kawasan hutan dan hasil-hasil kegiatan reboisasi GNRHL.
Kemudian Bupati Kotawaringin Timur menanggapi dengan surat No. 522.4/626/Ekbang/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. SSM bahwa PT. SSM diminta untuk menghentikan sementara kegiatan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit sambil menunggu proses penyelesaian lebih lanjut. Namun PT SSM tidak menanggapi surat Bupati tersebut;
Hasil pengecekan di lapangan oleh Tim Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur yang dituangkan dalam Berita Acara bahwa areal reboisasi GNRHL dan areal/lokasi perkebunan PT. SSM tumpang tindih seluas lebih kurang 704,08 Ha. Atas masalah tersebut Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur menjelaskan bahwa areal seluas 704,08 Ha tersebut

Menurut BPK Republik Indonesia, masalah ini mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp. 3.922.956.000,00 [tiga milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah] atas biaya yang dikeluarkan untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi dan tidak tercapainya tujuan Rehabilitasi Hutan Produksi untuk meningkatkan kualitas lingkungan dalam kawasan hutan, yang diduga terjadi karena adanya unsur perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Bupati Kotawaringin Timur dalam menetapkan ijin usaha perkebunan telah melampaui kewenangannya.

Atas permasalahan tersebut, pihak Dishut Kab. Kotawaringin Timur menyatakan bahwa dalam proses pemberian Ijin Prinsip, Ijin Lokasi dan IUP PT Sukajadi Sawit Mekar, belum diadakan pengukuran lokasi definitif, walaupun proses pemberian perijinan tersebut telah dibentuk Tim Gabungan oleh Bupati yang beranggotakan dari berbagai instansi terkait di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bupati Kotim telah berusaha dengan diterbitkannya Surat Nomor 522.4/626/Ekbang/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 untuk menghentikan sementara pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit PT. SSM pada lokasi reboisasi DAK-DR sambil menunggu proses penyelesaian lebih lanjut. Sesuai pemeriksaan terakhir oleh Tim yang ditugaskan oleh Bupati No. 090/815/BU tanggal 4 September 2006, di antaranya seluas 704,08 ha sudah berubah menjadi tanaman kelapa sawit.

Dengan demikian, sebagai salah satu korban, dan atas nama korban-koran kebiadaban perilaku PT. Sukajadi Sawit Mekar yang merupakan anak perusahaan Musim Mas Group di Desa Kanyala, dimana juga menjadi bagian dari anggota RSPO yang anda pimpin, maka kami menuntut agar RSPO mengambil tindakan tegas kepada anggota-anggotanya yang tidak melakukan praktik-praktik yang baik dalam megembangkan usaha perkebunan kelapa sawit dan kami meminta agar segala proses sertifikasi ataupun permudahan bagi PT. SSM-Musim Mas Group agar dihentikan.

Kami juga menuntut agar anda mendesak Musimas Group segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dengan memperhatikan kepentingan sumber kehidupan dan alat produksi warga berupa tanah dan kebunnya.

Kami juga meminta agar lembaga-lembaga formal, seperti Kepolisian, KOMNAS HAM, NGO Lokal, nasional dan Internasional berperan aktif untuk mendesak Musim Mas Group – PT. Sukajadi Sawit Mekar untuk sesegeranya menyelesaikan sengketa dan persoalan dengan seluruh warga yang ada didalam dan sekitar konsesinya.

Demikian surat ini disampaikan, untuk menjadi perhatian pada kesempatan pertama.

Kanyala-Kalimantan Tengah, 22 Januari 2009

Atas nama warga korban PT. SSM,

[ LANGKAI TN.]

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Presiden Republik Indonesia di Jakarta
2. Yth. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta
3. Yth. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta
4. Yth. KOMNAS HAM Republik Indonesia di Jakarta
5. Yth. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya
6. Yth. Ketua DPRD Kalimantan Tengah di Palangkaraya
7. Yth. WALHI Eksekutif Nasional di Jakarta
8. Yth. SAWIT WATCH INDONESIA di Bogor
9. Yth. Lembaga Sertifikasi CONTROL UNION di Belanda
10. Yth. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit
11. Yth. Kantor Pusat MUSIM MAS GROUP di Medan
12. Yth. WALHI Kalimantan Tengah di Palangkaraya
13. Yth. Save Our Borneo di Palangkaraya
14. Yth. Pimpinan Redaksi Media Massa Lokal dan Nasional
15. Yth. Warga masyarakat korban lainnya di tempat masing-masing
16. Pertinggal

Gambaran Masalah Pulau Borneo

2009-01-19T22:13:00.001-08:00

Letak Geografis

Kalimantan adalah nama bagian wilayah Indonesia di Pulau Borneo Besar; yaitu pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Seluruh Pulau Irian. Kalimantan meliputi 73 % massa daratan Borneo. Terdapat empat propinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, luas seluruhnya mencapai 549.032 km2. Luasan ini merupakan 28 % seluruh daratan Indonesia. Kalimantan Timur saja merupakan 10% dari wilayah Indonesia. Bagian utara P. Borneo meliputi negara bagian Malaysia yaitu Serawak dan Sabah, dan Kesultanan Brunei Darusallam. Batasan wilayah secara politik yang ada sekarang ini mencerminkan kepentingan penjajah masa lampau.

Secara geografis pulau Kalimantan [Indonesia], terletak diantara 40 24` LU - 40 10` LS dan anatara 1080 30` BT - 1190 00` BT dengan luas wilayah sekitar 535.834 km2. Berbatasan langsung dengan negara Malaysia (Sabah dan Serawak) di sebelah utara yang panjang perbatasannya mencapai 3000 km mulai dari proinsi Kalimanatan Barat sampai dengan Kalimantan Timur.

Kondisi Fisik Dasar dan Sumber Daya Lahan

Pulau Kalimantan sebagaian besar merupakan daerah pegunungan / perbukitan (39,69 %), daratan (35,08 %), dan sisanya dataran pantai/ pasang surut (11,73 %) dataran aluvial (12,47 %), dan lain–lain (0,93 %). Pada umumnya topografi bagian tengah dan utara (wilayah republik Indonesia/RI) adalah daerah pegunungan tinggi dengan kelerengan yang terjal dan merupakan kawasan hutan dan hutan lindung yang harus dipertahankan agar dapat berperan sebagai fungsi cadangan air dimasa yang akan datang.

Pegunungan utama sebagai kesatuan ekologis tersebut adalah Pegunungan Muller, Schawaner, Pegunungan Iban dan Kapuas Hulu serta dibagian selatan Pegunungan Meratus.
Para Ahli agronomi sepakat bahwa tanah-tanah di Kalimantan adalah tanah yang sangat miskin, sangat rentan dan sangat sukar dikembangkan untuk pertanian. Lahan daratan memerlukan konservasi yang sangat luas karena terdiri dari lahan rawa gambut, lahan bertanah asam, berpasir, dan lahan yang memiliki kelerengan curam. Kalimantan dapat dikembangkan, tetapi hanya dalam batas-batas ekologis yang agak ketat dan dengan kewaspadaan tinggi.

Sejumlah sungai besar merupakan urat nadi transportasi utama yang menjalarkan kegiatan perdagangan hasil sumber daya alam dan olahan antar wilayah dan eksport-import. Sungai-sungai di Kalimantan ini cukup panjang dan yang terpanjang adalah sungai Kapuas (1.143 km) di Kalbar dan dapat menjelajah 65 % wilayah Kalimantan Barat.

Potensi pertambangan banyak terdapat di pegunungan dan perbukitan di bagaian tengah dan hulu sungai. Deposit pertambangan yang cukup potensial adalah emas, mangan, bauksit, pasir kwarsa, fosfat, mika dan batubara. Tambang minyak dan gas alam cair terdapat di dataran rendah, pantai, dan ”off sore”.

Kegiatan perkebunan pada umumnya berada pada wilayah di perbukitan dataran rendah. Perkebunan yang potensi dan berkembang adalah : sawit, kelapa, karet, tebu dan perkebunan tanaman pangan. Usaha perkebunan ini sudah mulai berkembang banyak dan banyak investor mulai datang dari negara jiran, karena keterbatasan lahan di negara jiran tersebut. Untuk terus dikembangkan secara ekonomis dengan memanfaatkan lahan yang sesuai. Namun sekarang ini pengembangan perkebunan juga mengancam kawasan perbukitan dataran tinggi, namun di duga areal yang sebenarnya kurang cocok untuk perkebunan hanya sebagai dalih untuk melakukan eksploitasi kayu.

Permasalahan

Sebagai daerah yang memiliki kawasan perbatasan dengan negara asing, maka Kalimantan mempunyai masalah yang terkait ”illegal trading” dam ”smugling”, apalagi penduduk kawasan negara tetangga jauh lebih sejahtera dan pembangunannya maju pesat. Selain itu pesoalan ”illegal logging” yang sering merusak potensi sumber daya alam (hutan tropis) terus berkembang sejalan dengan tingkat ekonomi masyarakat perbatasan yang belum maju tersebut.

Disamping masalah dalam konteks ”illegal” diatas, pulau Kalimantan juga mempunyai potensi antara lain untuk ikut dalam sistem kerangka kerjasama ekonomi regional seperti BIMP-EAGA (Brunai, Indonesia, Malaysia, Philipina – Eastern Asian Growth Area) dan dilalui jalu perdagangan laut internasional ALKI 1 dan ALKI 2.

Potensi besar dari hutan-hutan di Kalimantan dihasilkan kayu industri, rotan, damar, dan tengkawang. Sayangnya spesies hasil hutan seperti kayu gaharu, ramin, dan cendana sudah hampir punah. Analisis ekonomi hasil hutan dengan ekosistimnya untuk menjaga keseimbangan lingkungan perlu dilakukan secara serius untuk kesejahteraan masyarakat setempat, wilayah dan ekonomi nasional.

Lahan yang luas di Kalimantan telah dieksploitasi secara buruk. Operasi pembalakan yang dikelola dengan buruk pula, serta rencana-rencana pertanian yang gagal, telah meninggalkan bekas-bekasnya pada bentang lahan di Kalimantan. Padang pasir putih yang luas dan kerangas yang mengalami lateralisasi menjadi merah dan ditinggalkan ; padahal semula ditumbuhi hutan lebat. Setiap tahun padang alang-alang menjadi kering dan terbakar. Hutan tidak mendapat kesempatan untuk mengadakan regeneresi dan lautan padang rumput terus bertambah luas.

Walaupun di Kalimantan terbebas dari bahaya gunung berapi, patahan/sesar dan gempa bumi, namun masih mungkin terjadi beberapa potensi bahaya lingkungan. Berdasarkan kajian Banter (1993) kemungkinan sering terjadi erosi pada lereng barat laut pegunungan Schwener dan Gunung Benturan, serta di beberapa tempat lainnya di bagian tengan dan hulu sungai besar di Kalimantan. Erosi sabagai akibat aberasi pantai terjadi di pantai barat, selatan dan timur. Bahaya lingkungan lainnya adalah kebakaran hutan pada musim kemarau sebagai akibat panas alam yang membakar batu bara yang berada di bawah hutan tropis ini.

Ancaman

Proses-proses ekologis utama adalah proses-proses yang diatur atau ditentukan oleh ”ekosisitem” dan sangat mempengaruhi produksi pangan, kesehatan dan aspek lain untuk kelangsungan hidup manusia dan pembangunan. Sistem penunjang kehidupan adalah ekosistem ekosistem utama yang terlibat di dalamnya, beberapa ekosistem kehidupan yang menghadapi ancaman bahaya terbesar adalah sistem pertanian, hutan, lahan basah dan sistem pesisir.

Pencemaran sungai dikarenakan pembalakan hutan, buangan limbah industri tanpa perlakukan, limbah rumah tangga dan limbah dari penambangan emas tanpa izin telah menyebabkan alur perairan menjadi bahaya bila digunakan untuk keperluan ruamah tangga dan menyebabkan kerugian berupa sebagian sumber daya perikanan.

Kegiatan pertambangan ini seringkali menimbulkan konflik dengan pemanfaatan ruang lainnya yaitu dengan kehutanan, perkebunan, dan pertanian. Oleh karenanya optimasi pemanfaatan Sumber Daya Alam agar tidak hanya sekedar mengejar manfaat ekonomi.

Lahan Gambut di Kalimantan berada di Kalimantan Tengah dan Selatan dan sebagaian kecil di pantai Kalimantan Barat dan di Kalimantan Timur bagian utara. Kondisi tanah di dataran teras pedalaman, pegunungan, dan bukit-bukit relatif agak baik untuk kegiatan pertanian. Untuk ini diperlukan optimasi pemanfaatan lahan agar hasil gunanya dapat memberikan nilai ekonomis dan perkembangan pada wilayah. Memilih kesesuaian ruang untuk kegiatan uasaha yang sesuai dengan kesesuan tanah sangat diperlukan.

Potensi hidrologi di Kalimantan merupakan faktor penunjang kegiatan ekonomi yang baik. Selain banyak danau-danau yang berpotensi sebagai sumber penghasil perikanan khususnya satwa ikan langka, hal ini perlu dioptimasikan agar punya nilai ekonomis namun tetap menjaga fungsi dan peran danau tersebut.

Kondisi dan Perkembangan Sosial Ekonomi Wilayah

Indikator kualitas kehidupan masyarakat (sosial-ekonomi) diukur dengan ”Human Developmen Index” (HDI) . HDI pada tahun 1996 sampai dengan 1999 menurun di semua propinsi. Total HDI rata-rata di Kalimantan adalah 68,2 tahun 1996 dan 64,3 pada 1999 kemudian pada tahun 2003 menjadi 65. Penurunan ini lebih disebabkan tingkat pendapatan perkapita jauh menurun akibat krisis, sementara HDI sangat ditententukan oleh faktor income percapita.

Jika melihat data kemiskinan pada tahun 2002 yang dikeluaran dinas sosial terlihat kondisi sosial masyarakat Kalimantan, buta huruf rata-rata 7,28 % dengan Kalimantan Barat yang tertinggi yaitu di Kabupaten Sintang 17 %. Masyarakat yang belum mendapatkan pelayananan air bersih rata-rata 58,7 %, dengan Kalimantan Barat yang tertinggi yaitu 92 %. Indeks Kemiskinan masih 29 % dari total penduduk.

Kontribusi PDRB agregrat pulau Kalimantan (1999) terhadap PDB nasional mencapai 10.09 %, suatu nilai yang cukup baik. Dari angka itu nilai PDRB terbesar didapat dari propinsi Kaltim yaitu 59,21 %. Sektor terbesar yang memberikan kontribusi nilai PDRB tahun 2000 adadalh Industri pengolahan (25,8 %), sektor kedua adalah Pertambangan dan penggalian (20,66 %) sendangkan ketiga pertanian (16,34 %).

Walupun sektor pertanian berada pada peringkat ketiga, namun dalam lingkup propinsi sektor pertanian cukup dominan memberikan kontribusi pada PDRB-nya masing-masing yaitu antara 20-40 %, kecuali di propinsi Kalimantan Timur. Dari nilai pertumbuhannya rata-rata senua propinsi berkembang dengan baik. Pertumbuhan sektor yang paling baik adalah sektor pertanian yaitu mencapai 23 % (1996-2000). Hampir rata terjadi di masing-masing bahwa sektor jasa relatif lambat pertumbuhannya.

Kalimantan berperan penting dalam pengembangan ekonomi Indonesia dan merupakan salah satu penghasil devisa utama. Pada tahun 2003, Kalimantan menghasilkan 29 % pendapatan sektor Indonesia yang berasal dari migas, 25,72% dari sektor pertambangan dan 34.54 % dari sektor hutan.

Tetapi dalam jangka panjang eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan dapat berjalan terus ? Ataukah akan menyebabkan kerusakan lingkungan, penurunan kualitas tanah dan hutan serta pemcemaran perairan ? Apa yang dilakukan untuk memperbaiki berbagai potensi kerusakan tersebut.

Wilayah Administrasi

Secara administratif di Pulau Kalimantan terdiri dari :

Kalimantan Barat : 12 Kab 127 Kec 1500 Desa/Kel
Kalimantan Tengah : 14 Kab 85 Kec 1355 Desa/Kel
Kalimantan Selatan : 13 Kab 117 Kec 1972 Desa/kel
Kalimantan Timur : 13 Kab 88 Kec 1404 Desa/kel
Jumlah : 52 Kab 417 Kec 6231 Desa/Kel

Sumber : data administrasi KPU, 2003

Kalimantan Barat

Kalimantan Barat memiliki luas 146.807 Km2, terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2o08’ LU serta 3o05’ LS serta di antara 108o0’ BT dan 114o10’ BT pada peta bumi. Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 0o) tepatnya di atas Kota Pontianak yang merupakan ibukota propinsi ini. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalbar adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

Ciri-ciri spesifik lainnya adalah bahwa wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu propinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya propinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalbar dan Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara Pontianak – Entikong – Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan.

Pengeksploitasian yang buruk (pembalakan hutan/kayu, pertanian lahan kering yang gagal) telah meninggalkan bekas pada bentang alam/lahan, hilangnya sumberdaya dan pencemaran yang terjadi pada sungai merupakan suatu dampak dan akibat dari pengeksploitasian yang buruk (pembukaan hutan, limbah industri tanpa perlakuan dan rumah tangga, dan kegiatan PETI) menyebabkan alur-alur sungai menjadi bahaya untuk digunakan sebagai keperluan rumah tangga. Selain itu juga, ada suatu dampak berupa kerugian pada sumberdaya ikan, dan juga penebangan hutan bakau untuk tambak menyebabkan kerugian sumberdaya lepas pantai. Tanpa perencanaan yang seksama, pembangunan di Kalimantan Barat hanya dapat menimbulkan suatu keuntungan ekonomi pada Jangka pendek, yang dengan terus mengorbankan kerusakan lingkungan dalam Jangka Panjang

Kalimantan Tengah

Propinsi Kalimantan Tengah beribukota di Palangkaraya dengan luasan 15.4 juta hektare Secara geografis terletak di daerah khatulistiwa, yaitu 0°45 LU, 3°30 LS, 111 ° BT dan 116° BT.

Sebagian besar wilayah propinsi Kaimantan Tengah merupakan dataran rendah, ketinggian berkisar antara 0 s/d 150 meter dari permukaan laut. Kecuali sebagian kecil di wilayah utara merupakan daerah perbukitan di mana terbentang pegunungan Muller dan Schwaner dengan puncak tertingginya (bukit Raya) mencapai 2.278 meter dari permukaan laut.

Terdapat sebelas (11) sungai besar dan tidak kurang dari 33 anak sungai kecil/anak sungai, keberadaanya menjadi salah satu ciri khas Propinsi Kalimantan tengah. Sungai barito dengan kepanjangannya mencapai 900 km dengan rata-rata kedalaman 8 meter merupakan sungai terpanjang dan dapat dilayari hingga 700 km.

Kalimantan Selatan

Propinsi Kalimantan Selatan memiliki luasan 3,7 jt Ha atau 6,98% luas Pulau Kalimantan dengan ibukota Banjarmasin. Secara geografis terletak di antara 1o 21’ 49” LS – 1o 10’ 14” LS dan 114o 19’ 33” BT – 116o 33’ 28”. Kekhasan propinsi ini adalah Propinsi di belah oleh gugusan pegunungan Meratus dan menjadi batas alam hampir seluruh kabupaten di propinsi ini.

Kalimantan Timur

Kalimantan Timur dengan luas wilayah 245,237.8 km² atau seluas satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura, terletak antara 113º44’ Bujur Timur dan 119º00’ Bujur Barat serta diantara 4º24’ Lintang Utara dan 2º25’ Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, propinsi terluas kedua setelah Papua ini dibagi menjadi 9 (sembilan) kabupaten, 4 (empat) kota.

Kesembilan kabupaten tersebut adalah Pasir dengan ibukota Tanah Grogot, Kutai Barat dengan ibukota Sendawar, Kutai Kartanegara dengan ibukota Tenggarong, Kutai Timur dengan ibukota Sangatta, Berau dengan ibukota Tanjung Redeb, Malinau dengan ibukota Malinau, Bulungan dengan ibukota Tanjung Selor dan Nunukan dengan ibukota Nunukan, dan Penajam Paser Utara dengan ibukota Penajam. Sedangkan keempat kota adalah Balikpapan, Samarinda, Tarakan dan Bontang. Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua kabupaten/kota dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam.

Propinsi Kalimantan Timur terletak di sebelah paling timur Pulau Kalimantan dan sekaligus merupakan wilayah perbatasan dengan Negara Malaysia, khususnya Negara Sabah dan Sarawak. Tepatnya propinsi ini berbatasan langsung dengan Negara Malaysia di sebelah utara, Laut Sulawesi dan Selat Makasar di sebelah timur, Kalimantan Selatan di sebelah selatan, dan dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah serta Malaysia di sebelah barat.

Daratan Kalimantan Timur tidak terlepas dari gugusan gunung dan pegunungan yang terdapat hampir di seluruh kabupaten, yaitu ada sekitar 13 gunung. Gunung yang paling tinggi di Kalimantan Timur yaitu Gunung Makita dengan ketinggian 2 987 meter yang terletak di Kabupaten Bulungan. Sedang untuk danau yang berjumlah sekitar 17 buah, keseluruhannya berada di Kabupaten Kutai dengan danau yang paling luas yaitu Danau Jempang, Danau Semayang, dan Danau Melintang dengan luas masingmasing 15 000 hektar, 13 000 hektar, dan 11.000 hektar.

Sejarah Eksploitasi Sumberdaya Alam

Tekanan dari luar untuk memenuhi kebutuhan hidup dewasa ini lebih intrusif lagi. Pertama-tama disebabkan tekanan ekonomis memaksa eksplorasi kekayaan sumber daya alam dengan mengonversi yang tumbuh di atas bumi misalnya, kayu hutan hujan menjadi bahan baku pada pabrik plywood serta kilang gergaji. Hutan dan tanah dusun juga dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Kedua, kekayaan dari perut bumi, yakni mineral-mineral digali dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk permintaan pasar dunia. Itu menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat pasca tradisional lebih diprioritaskan dibandingkan kebutuhan masyarakat pra modern. Bahan mentah sebenarnya terletak di “Lebensraum” kelompok tradisional. Sejak lama Kalimantan dilihat sebagai sumber alam yang tidak ada habis-habisnya, padahal sumber itu sebenarnya terbatas.

Permintaan kayu pasar dunia masih kuat, sementara produksi kayu bulat turun karena sulit memperpanjang izin atau menebang pohon secara ilegal. Pada waktu melakukan perjalanan salah seorang penumpang yang bekerja di pabrik kayu plywood memkonfirmasikan keadaan di Kalimantan Barat bahwa keperluan bahan mentah pabrik yang memproduksi plywood kurang cukup.
Untuk mengatasi masalah bahan baku di Kalimantan ada kayu bulat yang masuk dari Papua. Penebangan pohon untuk kebutuhan komersial tidak terjadi di seluruh daerah Kalimantan.

Sejarah eksploitasi mineral pertama yang penting mungkin adalah pertambangan dan pengolahan bijih besi yang terdapat di berbagai tempat di seluruh Borneo. Dengan diperkenalkannya keterampilan penggarapan besi dari daratan Asia diantara abad ke-5 dan ke-10 Masehi (Bellwood 1985), Sungai Apo Kayan dan Sungai Montalat di daerah hulu daerah aliran S. Barito, Sungai Mantikai yaitu anak Sungai Sambas, Sungai Tayan yaitu anak Sungai.. Kapuas di Kalimantan Barat, mempunyai endapan biji besi dan terkenal dengan peleburan dan pembuatan barang-barang dari besi.(Ave dan King 1986)

Emas dan intan juga dikumpulkan sejak dahulu , diperdagangkan ke istana-istana Sultan dan kepada pedagang-pedagang Hindu dan Cina. Menurut tradisi orang Dayak sendiri hampir tidak pernah membuat dan memakai perhiasan emas (Sellato 1989a), tetapi perdagangan emas mempengaruhi kebudayaan pulau ini. Emas telah di ekspor dari Borneo bagian barat kira-kira sejak abad ke-13 dan menjelang akhir abad ke -17 pedagang-pedagang Cina telah mengumpulkan muatan-muatan emas di Sambas (Hamilton 1930).

Penambangan emas secara komersial pertama di Kalimantan di lakukan oleh masyarakat Tionghoa. Dalam keramaian mencari emas pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, ladang emas terkaya dan termudah dicapai dikerjakan dahulu, tambang emas terbesar berada di Sambas dan Pontianak di sekitar Mandor.

Masyarakat Tionghoa kemudian berpindah ke arah barat di wilayah Landak, pungguh daerah aliran Sungai Kapuas, dan setelah cadangan emas habis mereka mulai membuka tambang-tambang yang sangat kecil di daerah pedalaman. Menjelang pertengahan abad ke-19, industri pertambangan emas di Kalimatan menurun dengan cepat tetapi meninggalkan dampak jangka panjang bagi lingkungan dan kebudayaan

Sekarang ini Kalimantan telah terbagi-bagi dalam konsesi-konsesi pertambangan emas. Di Sambas Kalimantan Barat di kaki Pegunungan Schwaner, Kalimantan Tengah dan Sungai Kelian Kalimantan Timur telah dibuka pertambangan emas

Penambangan Batubara secara terbuka dibawah pengawasan kesultanan sudah mulai beroperasai di Kalimantan menjelang abad ke-19, yang menghasilkan batubara bermutu rendah dalam jumlah kecil untuk penggunaan setempat (Lindblad 1988). Tambang kecil milik negara di Palaran dekat Tenggarong di Kesultanan Kutai merupakan suatu contoh yang khas.

Tambang batubara modern yang pertama di Kalimatan adalah tambang “Oranje Nassau’ yang dibuka oleh Belanda di Pengaron, Kalimantan Selatan pada tahun 1849. Tambang ini lebih diarahkan untuk menujukkan haknya terhadap kekayaan mineral pulau itu dan bukan karena potensi komeresialnya (Lindblad 1988).

Dengan pertimbangan serupa Inggris mendirikan “British North Borneo Company” untuk bekerja di Sabah, kerena mereka tertarik kepada tambang batubara di Labuan. Hak-hak kolonial ini hanya dapat didirikan dengan beberapa kerepotan.

Pada tahun 1888 perusahaan batubara Belanda (Oost-Borneo Maatchappij) mendirikan sebuah tambang batubara besar di Batu Panggal di tepi Sungai Mahakam. Ada pula kegiatan pribum secara kecil-kecilan yang dilakukan di Martapura sepanjang Sungai Barito, sepanjang Mahakam Hulu dan Sungai Berau. Pada tahun 1903, dengan penanaman modal Belanda, tambang batubara terbesar di Pulau Laut mulai berproduksi dan menjelang tahun 1910 telah menghasilkan kira-kira 25 % dari semua keluaran Indonesia (Lindblad 1988).

Produksi tambang-tambang yang besar milik Belanda di ekspor, sedangkan kegiatan-kegiatan produksi yang lebih kecil diarahkan untuk pemasaran setempat. Kualitas batubara yang rendah dan tersedianya batubara dari Eropa yang lebih murah, terutama dari Inggris, akhirnya menyebabkan kemunduran pada pertambangan besar Belanda di Kalimantan. Namun penemuan ladang-ladang batubara baru akhirnya-akhirnya ini menyebabkan timbulnya perhatian baru terhadap batubara Kalimantan

Pertambangan mineral di Kalimantan dengan pola Penanaman Modal Asing di mulai dengan kontrak kerja Generasi III+, yaitu Indo Muro Kencana di Kalimantan Tengah dan Kelian Equatorial Mining di Kalimantan Timur. Sedangkan Pertambangan Batu Bara di mulai dengan Generasi Pertama oleh Adaro dan Arutmin di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Timur oleh Berau Coal, Indominco Mandiri, KPC, Kideco Jaya Agung, Multi Harapan Utama, Tanito Harum.

Saat ini setidaknya terdapat 21 perusahaan besar pertambangan di Kalsel, 15 Perjanjian Kontrak Bagi hasil Batu Bara dan Kontrak Karya [KK] serta 154 KP, sementara 15 Perjanjian Kontrak Bagihasil Batu Bara dan KK serta 188 Karya Pertambangan di Kalimantan Tengah.

Eksploitasi kayu di Kalimantan telah berlangsung lama dan menempati kedudukan yang penting selama penjajahan Belanda. Mulai tahun 1904 sejumlah konsesi penebagan hutan telah diberikan di bagian hulu Sungai Barito dan daerah-daerah Swapraja di pantai timur, khusunya Kutai (Potter 1988).

Kayu yang di eksploitasi 80% adalah kayu Depterocarpaceae, sedangkan kayu yang berasal dari pantai timur terutama adalah kayu besi (van Braam 1914). Hamparan hutan Dipterocarpaceae yang luas di pantai timur lebih sukar untuk dieksploitasi dan berbagai upaya pada permulaan gagal, meskipun dengan penanaman modal besar (Potter 1988).

Tahun 1942 petugas-petugas penjajah Belanda menyiapkan peta hutan yang bersipat menyeluruh untk karesidenan Borneo Selatan dan Borneo Timur (meliputi Kalteng-sel-tim) yang menunjukkan bahwa 94% luas karesidenan merupakan daerah yang tertutup hutan. Angka-angka mengenai luas lahan berhutan yang diterbitkan pada tahun 1929 masih dijadikan dasar dalam pemberian ijin konsesi penebangan hutan pada tahun 1975 (Hamzah 1978; Potter 1988).

Sejak jaman penjajahan pelestarian hutan telah mendapat perhatian. Empat kawasan hutan ditetapkan sebagai cagar hidrologi di Borneo Tenggara yaitu gunung-gunung di Pulau Laut, dan tiga cagar alam meliputi Pegunungan Meratus yang membujur dari utara ke selatan (van Suchtelen 1933).

Pembalakan kayu secara massif dimulai pada tahun 1967, saat itu 77% luas hutan atau seluas 41.470.000 dinyatakan milik negara. Pada waktu itu pemerintah menghadapi masalah-masalah ekonomi yang berat sehingga membirikan konsesi kayu dengan murah kepada perusahaan-perusahaan asing yang berniat untuk mengeksploitasi hutan tropis yang luas.

Menjelang tahun 1972 luas daerah konsesi mencapai 26,2 juta hektar dan kemudian meningkat menjadi 31 juta ha pada tahun 1982 terutama di Kalteng dan Kaltim (Ave dan King).

Industri Perkebunan Besar di Kalimantan bermula di Kalimantan Barat sekitar awal tahun 1980-an, oleh PTPN, sebuah BUMN. Di Kalimantan Barat di pegang oleh PTP/PTPN VII dengan kontor direksi di Pontianak. Dari sana muncul fenomena Sanggau sebagai Primadona Sawit. Lahan yang digunakan untuk kegiatan budidaya perkebunan ini dapat dikatakan sebagai APL (Area Penggunaan Lain) yang berasal dari kawasan hutan.

Tahun 2006 di Kalimantan Tengah telah dialokasikan areal seluas 4.5 juta ha untuk Perkebunan Besar Swasta. Saat ini terdapat 104 PBS operasional dengan seluas 1,7 juta ha dan 196 PBS belum operasional seluas 2,8 juta ha.

Kalimantan Selatan berencana membangun seluas 1,1 juta ha, dimana 400 ribu ha sudah operasional dan peruntukan baru untuk perkebunan sawit seluas 700 ribu ha. Sedangkan di Kalimantan Timur dilakukan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan seluas 2,6 juta ha [2005], dimana 4,09 juta hektare yang diperuntukkan bagi 186 perusahaan, namun yang aktif 34 perusahaan. Sementara Kalimantan Barat [Juli 2006] telah memberikan ijin lokasi perkebunan kelapa sawit seluas 1.461.648 ha kepada 79 perusahaan. Dari jumlah itu seluas 127.100 ha merupakan kawasan hutan yang dialihfungsikan / konvesi. Dengan demikian total se-Kalimantan akan di bangun perkebunan tidak kurang dari ± 10 juta hektare.

Sayangnya, pembangunan dan exploitasi sumberdaya alam, khususnya hutan untuk perkebunan dan konversi lainnya di Kalimantan tidak memperhitungkan kondisi tutupan hutan yang sudah semakin menipis dimana : Hutan primer hanya tersisa 15.65 %, Hutan sekunder 16,93 % Hutan primer lahan basah 0.26%, hutan sekunder lahan basah 11.31 % dan sisanya sebesar 55.84 % kawasan non hutan. [Sumber : Analisa Citra landsat 2003].

================

Konflik ; PT. SSM [Musim Mas Group] dan Warga Kanyala + Tanah Putih

2008-12-30T00:00:00.000-08:00

Seputar Kanyala

Desa Kanyala merupakan salah satu desa yang berada dipinggir sungai Kanyala yang bermuara langsung ke sungai Mentaya yang mengalir ke Laut Jawa melalui Kota Sampit. Akses menuju desa ini dapat dijangkau melaui jalur sungai dengan menggunakan speedboat ataupun taksi air.

Jarak tempuh dari Sampit, Ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur kurang lebih 45 km dengan waktu tempuh sekitar 3 jam melalui kota besi. Sedangakan untuk mencapi desa ini mengunakan jalan darat dapat ditempuh melewati jalan perusahaan sawit PT. Sukajadi Sawit Mekar [SSM] masuk dari simpang Sebabi Ibokta Kecamatan Telawang di Kilometer 98 jalan raya Sampit - Pangkalanbun.

Penduduk desa Kanyala kebanyakan berasal dari suku Dayak Tomuan dan Katingan yang sudah lama bermukim di wilayah ini sejak Indonesia belum merdeka. Diperkirakan penduduk Desa Kanyala ini berasal dari Katingan hal ini ditandai dengan bahasa dominan yang digunakan adalah bahasa Katingan.

Desa Kanyala pada awalnya merupakan daerah pendukuhan yang digunakan masyarakat untuk berladang sejak tahun 1920-an dan mulai menetap dan bermukim di wilayah ini sekitar tahun 1940-an. Hingga saat ini desa Kanyala terdiri dari 10 pemukiman yang terpencar dan tersebar disepanjang sungai Kanyala yaitu Bukit Kupang, Dukuh Musim, Ladah Tuan, Dukuh Datu, Bangalun, Sei Bugis, Luwuk Rangas, Bukit Lapeh, Bukit Linang dan Tumbang Binjai.

Sebelumnya wilayah ini merupakan bagian dari Desa Palagan yaitu sebuah Desa di Sungai Seranau namum pada tahun 2003 dimekarkan menjadi Desa Kanyala yang definitif. Secara administrasi Desa Kanyala terdiri dari 8 RT (rukun tetanga) dan merupakan bagian dari Kecamatan Telawang yang baru dimekarkan dari Kecamatan Kota Besi pada tahun 2005.

Secara geografis Desa Kanyala memanjang di sungai Kanyala yang panjangnya sekitar 20 km yang mebentang dari timur ke barat dan bermuara di sungai Mentaya, desa ini berbatasan dengan Desa Hanjalipan disebelah utaranya, sebelah timur dengan Desa Simpur dan sebelah barat dengan Desa Sebabi sedangkan disebelah selatan berbatasan dengan Desa Palangan dan Desa Tanah Putih.

Jumlah penduduk Desa ini adalah sekitar 1900 jiwa ( ± 400 KK ) dengan mata pencaharian utamanya adalah petani karet dan peladang.

Sejarah pengelolaan sumber daya alam wilayah Desa Kanyala sebelumnya merupakan areal konsensi perusahaan HPH PT. Mentaya Kalang yang beroperasi sejak tahun 1970-an hingga tahun 1996.

Pada tahun 2001 sebagian wilayah di desa Kanyala menjadi lokasi areal rebosiasi DAK-DR seluas 840 ha karena masih merupakan kawasan hutan produksi. Pada tahun 2004 mulai masuk konsensi pertambangan kuasa tambang (KP) yaitu PT. Sari Ramin / Ming San Jaya yang kemudian dibeli oleh PT. Kota Besi Iron Mining yang bergerak dalam pertambangan biji besi selaus 1.500 ha dengan masa jangka waktu ekspolitasi selama 30 tahun.

Berdekatan dengan kedua perusahaan tambang bijih besi diatas tadi juga terdapat KP. Bijih besi milik PT. Feron Tambang Kalimantan seluas 160 Ha. Dengan masa jangka waktu eksplorasi selam tiga tahun sejak tahun 2005-2008 namu kenyataanya sudah melakukan aktivitas (eksploitasi).

Pada rentang waktu tahun 2004-2006 ada 3 buah perusahaan perkebunan sawit mulai masuk di wilayah ini yaitu PT. Sukajadi Sawit Mekar (19.000 Ha), PT. Maju Aneka Sawit (19.000 Ha) dan terakhir perusahaan perkebunaa yang juga masuk di wilayah desa Kanyala adalah PT. Karunia Kencana Permai Sejati 19.000 ha.(Wilmar Group)

Penguasaan wilayah oleh perusahaan sawit dan pertambangan tersebut mengakibatkan semakin sempitnya ruang keloala masayarakat sehingga mengciptakan konflik yang berkepanjangan. Konflik bukan saja terjadi dengan masyarakat lokal juga konflik terjadi antara konsesi sawit dengan KP tambang terjadi tumpang tindih yaitu antara PT. SSM dan PT. Feron Kalimantan Mining.

Masuknya PT. Sukajadi Sawit Mekar (SSM) dan Maju Aneka Sawit (MAS)

PT. Sukajadi Sawit Mekar merupakana salah satu perusahaan sawit yang banyak menciptakan konflik dengan masyarakat. Sejak masuknya perusahaana pada tahun 2004 telah banyak penolakan yang dilakukan oleh masyarakat.
Untuk memperoleh lahan di desa Kanyala perusahaan menggunakan aparat desa dengan aparat kepolisian untuk membebaskan lahan-lahan masyarakat. Aparat desa biasanya terdiri dari kepala desa (saat itu kepala desanya masih Pejabat Sementara -Pjs karena baru di mekarkan dari Desa Palangan) bersama perangkat pemerintahan desa lainya, selain itu juga tokoh-tokoh adat termasuk damang kepala adat dan tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh di Desa Kanyala dilibatkan untuk meredam penolakan oleh masyarakat.

PT. SSM beropersi dengan memperoleh Izin Prinsip meluai surat No. 525.26/54/II/Ekbang/2004 yang di terbitkan oleh Bupati Kotawaringin Timur untuk melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas + 18.000 Ha pada tanggal 27 Pebruari 2004.

Kemudian berselang setengah bulan saja telah diterbitkan Ijin Lokasi pada tanggal 12 Maret 2004 dengan nomor surat No. 193.460.42 untuk keperluan pembangunan perkebunan Kelapa Sawit seluas + 16.300 ha di Desa Sebabi, Kanyala dan Tanah Putih Kecamatan Kota Besi berdasarkan hasil pengecekan lapangan oleh tim dari Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur.

Selanjutnya Izin Usaha Perkebunan (IUP) diperoleh oleh PT. SSM dari Bupati Kotawaringin Timur dengan surat No. 525.26/38/I/Ekbang/2005. untuk melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas + 12.386,27 Ha di Desa Sebabi, Kanyala dan Tanah Putih Kecamatan Kota Besi.

Berdasarkan surat perijinan tersebut PT. SSM mulai membabat dan melakukan pembukaan lahan di sekitar areal lokasi yang diberikan ijin termasuk areal Reboisasi proyek Gerakan Nasional Rehabilitasi HUtan dan Lahan [GNRHL] yang statusnya masih berada di hutan produksi berdasarkan peta kadastral padu serasi Departemen Kehutanan tahun 1999.

Selain PT. Suka jadi Sawit Mekar (SSM), perusahaan yang masuk di wilayah ini adalah PT. Maju Aneka Sawit (MAS) dengan luasan 19.000 ha yang beroperasi berdasarkan ijin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Kotim pada tanggal 23 Juni 2004.

Kedua perusahaan perkebunan sawit ini merupakan perusahaan yang tergabung dalam Group Musimas sebuah holding perusahaan yang bergerak di bidang industri sawit yang berkantor pusat di Medan. Musimas Group ini memiliki industri terpadu di bisnis minyak kelapa sawit mulai dari perkebunan kelapa sawit, pabrik CPO, pabrik refinery, pabrik sabun, pabrik margarine dan oleochimical.

Musimas Group hingga tahun 2008 telah memiliki 122.512 ha kebun sawit dari 8 perusahaan yang tersebar di lima provinsi di Indonesia dimana 4 perusahaan berada di Kalimantan Tengah tepatnya di Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk 2 perusahaan di atas.

PT. Sukajadi Sawit Mekar pada tahun 2007 mengajukan untuk memperoleh sertifikat RSPO sebagai salah satu cara untuk memperoleh citra bersih sebagaimana yang tertuang dalam prinsip dan criteria RSPO. Sayang, kenyataan dilapangan masih jauh dari harapan dimana masih banyak tersisa konflik dan perbuatan yang tidak layak yang dipraktekan oleh perusahaan dalam memperoleh lahan-lahan milik masyarakat termasuk kuburan juga digusur tanpa ampun, sementara pihak-pihak yang di anggap merugikan dibungkam dengan cara-cara yang tidak manusiawi bahkan diintimidasi dan penjarakan (kriminalisasi).

Konflik Berkelanjutan SSM vs Warga

Konflik masyarakat dengan perkebunan sawit (PT. SSM dan PT. MAS) mulai mengemuka ketika proses pembukaan perkebuanan pihak perusahaan menggunakan cara intimidasi dan penipuan tanpa sosialiasai di tingkat masyarakatnya. Banyak lahan-lahan masyarakat yang digusur tanpa proses ganti rugi bahkan sebagian ladang karet dan jelutung serta kebun rotan masyarakat musnah digusur.

Perilaku ini menyebabakan kemarahan dan penolakan dari masyarakat disekitar pembukaan areal yaitu Desa Sebabi, Tanah putih dan Kenyala.

Pada tanggal 24 April 2005 masyarakat sempat membuat portal jalan milik PT. SSM sebagai bentuk protes terhadap pembukaan perkebunan sawit di desa mereka namun tidak ditanggapi oleh perusahaan malah menurunkan kepolisian untuk membubarkan dan mengintimidasi masyarakat.

Tidak berhenti disitu pada tanggal 4 Juni 2005 masyarakat kemudian menekan pemerintah daerah dan DPRD Kotim dengan melakukan aksi di kantor DPRD yang diikuti hampir 500 orang masyarakat Kanyala menuntut dicabutnya izin perusahaan PT. SSM dan PT. MAS karena dianggap merugikan dan mencaplok tanah-tanah masyarakat.

Masyarakat saat itu diterima oleh pimpinan DPRD Kotim juga perwakilan pemerintah yaitu Kadisbun Kab. Kotim. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa memang ada sebagian tanah-tanah masyarakat yang digarap oleh perusahaan karena bukti-bukti yang kuat yang di bawah oleh masyarakat tentang penyerobotan tanah yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil pertemuan tersebut memutuskan perusahaan harus menghentikan operasinya sebelum semua persoalan selesai, namun pihak perusahaan tidak mengindahkan keputusan tersebut, akibatnya masyarakat mengadukan persoalan ini dengan mendatangi DPRD Kalteng dan diterima oleh Komisi B DPRD Kalteng yang dihadiri oleh RYM Subandi, HM Asera, Ir Borak Milton dan Ir Artaban.

Dalam pertemuan tersebut Komisi B DPRD Propinsi Kalteng berjanji untuk turun kelapangan dan mengkordinasikan hal ini dengan pemerintah Kotawaringin timur.

Semua upaya yang dilakukan oleh masyarakat tidak pernah membuahkan hasil dan tidak pernah di selesaikan sehingga mengakibatkan konflik masih terus saja berlanjut hingga saat ini.

Kasus yang mengemuka adalah kasus pencaplokan tanah milik leluhur Langkai TN yang sempat di penjara karena mempertahankan hak atas tanahnya yang sudah dikelola secara turun temurun oleh keluarganya sejak tahun 1943.

Bukan hanya masyarakat Kanyala yang menderita atas pencaplokan tanah-tanah oleh PT. SSM dan PT. MAS bahkan di desa Tanah Putih, kuburan masyarakat digusur oleh pihak perusahaan tanpa sepengetahuan ahli waris. Selain pengusuran kuburan banyak tanah-tanah masyarakat yang di gusur walaupun sudah memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) dari pemerintah desa bahkan segel adat sejak jaman kolonial Belanda.

Kejadian terakhir pada tanggal 29 November 2008 warga desa Tanah Putih Dusun Bukit Limas melakukan pemblokiran di lahan sebagai bentuk protes atas pengusuran lahan milik mereka oleh PT. SSM. Mereka membangun perkemahan di lokasi yang dianggap menjadi konflik, namun aksi masyarakat bukannya di selesaikan dengan persuasif malah dilakukan tindakan reperesif oleh aparat kepolisian dengan membubarkan dan membawa barang-barang beruapa tenda adan alat masak milik warga.

Konflik Lahan dengan Tambang Bijih Besi

Konflik tidak saja terjadi dengan masyarakat local tetapi juga terjadi dengan konsensi pertambangan antara PT. SSM dengan PT. Feron Kalimantan Mining dan PT. Sari Ramin yang bergerak di bidang pertambangan biji besi.

Konflik ini sempat memanas karena masing-masing pihak menggangap bahwa lokasi merupakan hak mereka karena telah diberikan ijin oleh pemerintah. Hal ini membuat marah masyarakat yang kemudian memportal jalan-jalan milik kedua perusahaan tersebut, karena menganggap bahwa sesunguhnya yang memiliki areal lokasi tersebut adalah masyarakat. Menurut warga kawasan tersebut sudah dikelola secara turun temurun sedangkan pihak perusahaan hanya memperoleh ijin dari pemerintah tanpa punya sejarah pengelolaan terhadap kawasan yang tiba-tiba datang dan memiliki luasan tanah yang begitu besar.

Dalam menyelesaikan persoalan dan konflik PT. SSM cenderung lebih senang menggunakan aparat kepolisian dan pemerintah desa. Sudahs angat jelas pihak-pihak initidak berpihak pada rasa keadilan dimana masyarakat dimana masyarakat selalu ditempatkan sebagai pihak yang tidak memilki hak atas pengelolaan kawasan. PAdahal sejarah membuktikan, sesungguhnya sebelum masuknya konsesnsi sawit dan tambang di wilayah ini masyarakat sudah lama mengelola kawasan tersebut secara turun temurun berdasarakan kearifan local dalam mengelola sumber daya alamnya.

Pelanggaran oleh Perusahaan

Sumber konflik yang terjadi sesunguhnya di mulai dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT. SSM sejak pertama masuk di wilayah Kanyala dan sekitarnya, sementara cara penyelesaian konflik dengan masyarakat selau menggunakan aparat kepolisian untuk intimidasi tanpa meneyelesaikanya langsung dengan masyarakat.
Berikut adal beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan:

PT. SSM ketika masuk diwilayah desa Kanyala dan sekitarnya tidak melakukan sosialisasi tentang rencana pembukaan perkebunan sawit. Kalau ada itu hanya dilakukan kepada segelintir orang yaitu ke pihak aparat pemerintah desa.
Dalam menangani konflik cenderung menggunakan aparat kepolisian dan pemerintah desa tanpa berusaha untuk menyelesaikan langsung dengan masyarakat.
PT. SSM melakukan penggusuran tanah-tanah milik masyarakat tanpa ganti rugi yang layak, sedangkan masyarakat yang tidak mau menyerahkan lahan ditipu bahkan dipaksa untuk menyerahkan lahan sebagaimana yang terjadi terhadap saudara Langkai TN.
PT. SSM melakukan penggusuran terhadap tanah-tanah yang sudah memiliki surat keterangan tanah milik masyarakat antara lain:

Langkai TN (surat keterangan bukti hak menurut hukum adat tahun 1997 seluas ± 150 Ha di desa Kanyala yang ditandatangi oleh kepala Desa Palangan, Kepala Dusun Luwuk Rengas dan Damang kepala adat dan saksi sebatas) lahan tersebut garap oleh PT. Suka jadi Sawit Mekar
Jantan Bin Leger (surat tanah yang berlokasi di Desa Tanah Putih, Sungai Rasak Dukuh Sati) yang digarap oleh PT. Maju Aneka Sawit
Leger Judi (surat pernyataan pengakuan tanah tahun 2003 seluas 400.000 meter persegi di wilayah dukuh Sati Desa Tanah Putih yang disahkan oleh Kepala Desa Tanah Putih dan Kepala Dukuh Sati dan saksi sebatas) yang digarap oleh PT. Maju Aneka Sawit.
Siker Judi (surat Pernyataan Pengakuan Tanah di wilayah sungai Seranau Dukuh Sati Desa Tanah Putih pada tahun 2003 seluas 400.000 meter persegi yang disahkan oleh Kepala Desa Tanah Putih dan Kepala Dukuh Sati beserta saksi sebatas) yang digarap oleh PT. Maju Aneka Sawit.
Menggo Nuhan (surat Keterangan Hak Atas Tanah Ulayat Hukum Adat, wilayah Tanah Putih tahun 2006 seluas 119.072 meter persegi (11,90 ha) yang di tandatanagi oleh Sekertaris Desa Tanah Putih, Keapla Desa Tanah Putih dan Damang Kepala Adat Kecamatan Kota Besi dan saksi sebatas) yang digarap oleh PT. Maju Aneka Sawit.
Akir Bin Saun (surat pernyataan tanah seluas 65.550 meter persegi tahun 2006 yang di tandatangai oleh ketua RT 02 Desa Tanah Putih dan Kepala Desa Tanah Putih beserta saksi sebatas) yang di garap oleh PT. Maju Aneka Sawit
Akir Bin Saun (surat Pernyataan Tanah seluas 9.450 meter persegi tahun 2006 yang di tandatangai oleh Ketua RT 02 Tanah Putih dan Kepala Desa Tanah Putih) yang di garap oleh PT. Maju Aneka Sawit

5. Penggusuran 2 buah kuburan masyarakat, keluarga Apin di Desa Tanah Putih oleh PT. Maju Aneka Sawit (lokasi berdasarkan GPS berada pada titik Kordinat S 02º 31’07 E 112º 35’30)
6. PT. SSM melakukan penggarapan di areal lokasi reboisasi DAK DR, seluas 840 ha yang di tanam sekitar 1. 092. 587 batang pohon (mahone/ campuran)
7. PT. SSM mengarap lokasi di wilayah kawasan hutan produksi tanpa ijin pelepasan kawasan hutan dari menteri kehutan sesuai peratutan yang berlaku.
8. Mempidanakan masyarakat (Saudara Langkai TN dan Jon Senturi) dengan aduan yang mengada-ada, yaitu perbuatan tidak menyenangkan.

RTRWP Jalan Pintas Pemutihan Salah Ijin

2008-12-16T22:37:00.000-08:00

“ Sebagai Pelanggaran Tata Ruang yang Masih Berlaku”

Palangkaraya, [saveourborneo]. Revisi [lebih tepatnya bongkar habis] Perda RTRWP Kalimantan Tengah 2003 yang sebenarnya masih seumur jagung dengan jelas dapat manujukan bahwa telah tejadi kesalahan fatal dalam penyusunan RTRWP 2003 atau sebaliknya telah terjadi pelanggaran fatal dan kriminal atas RTRWP 2003 tersebut.

Save Our Borneo mensinyalir terjadi kekeliruan dan kurang cermatnya penyusunan RTRWP 2003 lalu yang kemudian berimplikasi pada tindakan inkonsisten pejabat daerah dalam pemberian ijin atas kawasan, khususnya perkebunan dan pertambangan. Sebagai akibat itu semua, maka dengan sengaja telah dikeluarkan ijin-ijin pemanfataan kawasan untuk perkebunan dan pertambangan secara serampangan dan menyalahi tata ruang yang jelas-jelas berlaku.

Pemberian ijin diluar kawasan yang sudah ditentukan ini telah berlangsung sejak awal dan berlanjut terus meskipun RTRWP 2003 telah berlaku, akibatnya banyak terjadi kesalahan lokasi dan peruntukannya.

Sudah barang tentu, kondisi demikian akan berimplikasi hukum dan politis bagi pejabat pemberi ijin – yang kebanyakan adalah para bupati, yang diamini oleh rekomendasi pemerintah propinsi. Untuk menghindari resiko dan konsekwensi hukum yang bisa berakibat penjara, maka secara berjamaah digulirkan rencana revisi RTRWP dengan berbagai argumentasi yang seringkali tidak masuk akal.

Dengan demikian, revisi atau lebih tepatnya bongkar ulang RTRWP ini merupakan upaya “pemutihan” atas ijin-ijin lokasi yang sudah dikeluarkan namun menyalahi RTRWP yang berlaku. Tentu saja jalan pintasnya adalah “revisi”.

Dengan demikian, seharusnya “revisi” RTRWP ini tidak dilakukan dengan kepentingan “memutihkan” kesalahan pemberian ijin yang sudah dilakukan, bahkan kesalahan-kesalahan tersebut harus diambil tindakan, baik secara administrasi dengan cara pencabutan ijin maupun dengan cara hukum dengan cara penindakan sesuai dengan Undang-undang Penatan Ruang yang berlaku.

Ijin perkebunan kelapa sawit yang diberikan oleh para bupati yang berada dalam kawasan hutan mestinya dicabut terlebih dahulu, untuk kemudian dilakukan peneliatian dan sinkronisasi konfrehensip atas kelayakan dan kepatutan kawasan tersebut dialih fungsikan. Pengalih-fungsian kawasan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik ekologi dan sosialnya dijamin akan menimbulkan kerawanan social dan bencana ekologis.

Tidak jarang pemberian ijin untuk perkebunan kelapa sawit justru berada diatas kebun-kebun, ladang dan belukar yang menjadi alat produksi masyarakat, akibatnya sejak dari awal proyek-proyek dimaksud menuai konflik.

Dibagian lain, karena ketidak telitian dalam alih fungsi kawasan hutan, meyebabkan terjadi degradasi fungsi lahan untuk membendung bencana ekologis, baik banjir, kekeringan, kebakaran dan pemanasan iklim.

Save Our Borneo kembali menegaskan agar bongkar ulang RTRWP tidak dilakukan sebelum status-status kawasan dikembalikan dulu seperti semula. Juga harus dilakukan penyelidikan dan penindakan atas manipulasi dan kesalahan sengaja pada pemberian ijin-ijin lokasi untuk proyek-proyek perkebunan, pertambangan, transmigarasi dan lain-lain.

Kasus alih fungsi hutan di Kalimantan Tengah merupakan hal serupa dan sebangun dengan kasus di Sumatera Selatan dan Pulau Bintan yang melibatkan banyak pejabat melakukan tindakan kolotif dan koruptif. Oleh karenanya aparat hukum bahkan KPK harus bertindak dengan cepat sebelum “pemutihan” ijin manipulatif tersebut terjadi melalui “bongkar ulang” RTRWP.

###

Lagi, Sawit Berbuah Konflik

2008-12-16T22:27:00.000-08:00

Tarang bin Udil berada diatas kuburan orangtuanya, Udil bin Tingas yang tepat berada dijalan blok perkebunan kelapa sawit PT. Mustika Sembuluh [Wilmar Group]

“ Wilmar Gusur Kuburan di Tanah Putih”

Palangkaraya, [saveourborneo]. Krisis moral nampaknya memang betul-betul menghinggapi pengusahaan perkebunan kelapa sawit. Bahkan sebuah group perkebunan kelapa sawit raksasa seperti Wilmar International Limited melalui anak perusahaannya PT. Mustika Sembuluh dengan garang telah memberangus kebun-kebun bahkan pekuburan warga.

Sejumlah warga Desa tanah Putih Kecamatan Talawang Kotim melaporkan kepada SOB bahwa setidaknya sampai saat ini ada 8 kepala kuburan yang diluluh lantakan oleh PAT. Mustika Sembuluh [Wilmar Group] di Tanah Putih.

Sejak tahun 2005 sampai saat ini kuburan yang dibouldozer secara keji oleh PT. Mustika Sembuluh masih berantakan, bahkan disalah satu lokasi pekuburan dengan 2 kepala didalamnya telah dijadikan jalan diatasnya.

Tarang bin Udil, ahli waris kuburan yang telah digusur menjadi jalan kebun sawit pada blok MS-3/122 tersebut mengatakan, perusahaan dengan seenaknya mau memberikan konpensasi berupa uang sejumlah 90-an juta untuk 8 makam dimaksud, sedangkan secara moral mereka tidak mau bertangung jawab.

Pengaduan ahli waris lainnya, Umbung bin Jahun bahwa ada 6 makam dan sandung keluargnya yang juga mau diberikan penggantian oleh perusahaan bersama-sama dengan keluarga Tarang, tetapi mereka menolaknya.

Keduanya menginginkan agar perusahan, disamping memberikan konpensasi yang lebih memadai untuk tiwah keluarga mereka, juga harus membuat pernyataan bahwa dalam waktu kedepan dan sampai selamanya tidak akan pernah lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat, apalagi sampai menggusur kuburan.

Pada perundingan yang di mediasi yang dilakukan oleh Damang Kepala Adat di Tanah Putih dan Camat Talawang dengan tegas mereka tolak jika perusahaan tidak mau menyetujui untuk membuat sumpah janji tidak mengulanginya lagi dimanapun dan kapanpun itu.

Selanjutnya, para ahli waris berencana mengadukan perbuatan pidana perusakan kuburan trsebut ke olres Kotim, mereka berharap agar Polres Kotim memang menjadi polisi rakyat, bukan polisi perusahaan.
-------------------

Elegi buat Langkai

2008-09-27T00:52:00.000-07:00

Langkai, bujang keling dari Kampung Kanyala Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotim-Kalteng tidak habis dirundung apes. Karenanya dia berteriak menyampaikan bahwa dia dan kawan serta sanak saudaranya secara tegas meminta, mendesak dan menuntut untuk dikembalikannya hak mereka atas tanah yang telah dikelola secara adat sejak tahun 1943 berlokasi di Desa Kanyala Kecamatan Kota Besi Kotawaringin Timur.

Diceritakan olehnya bahwa tanah dimaksud seluas 150 hektare dengan panjang 1.500 m, lebar 1.000 m merupakan asal usul dari waris orangtua / kakek mereka. Tanah dimaksud secara sepihak dan tanpa proses persetujuan dari ahli waris pemiliknya digarap secara paksa dan tidak sah oleh PT. Sukajadi Sawit Mekar [PT. SSM] pada tahun 2006 antara bulan Februari-Agustus 2006.

Proses penggarapanya dimulai dengan upaya paksa masuknya PT. SSM, sejak bulan Maret 2006 dengan mengirimkan sejumlah karyawan untuk melakukan pembersihan dan pembabatan pada lahan yang pada saat itu telah berisi tanam tumbuh berupa Jelutung, Karet, Rotan, Buah-buahan dll.

Dalam upaya untuk mepertahankan tanah dan lahan termasuk kebun diatasanya, Langkai TN. telah mengalami perlakuan yang kurang baik dari perusahaan PT. SSM dan cenderung dapat dikatakan tidak kondusif untuk menyelesaikan sengketa lahan tanah kebun dimaksud secara baik-baik.

Pada tanggal 21 Maret 2006 General Manager PT. SSM [Rusli Salim] mendatangi Langkai TN untuk membujuk agar yang bersangkutan selaku kuasa ahli waris keseluruhan untuk mau melepaskan lahan tanah dimaksud kepada PT. SSM, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia.

Berikutnya pada tanggal 23 Maret 2006 serombongan karyawan PT. SSM datang ke lokasi lahan tanah dan secara sepihak melakukan pembabatan dan perintisan untuk dijadikan acuan land clearing bagi pembersihan lahan oleh PT. SSM, kegitan ini diketahui oleh saudara Langkai TN, kemudian Langkai TN mengajak para karyawan tersebut kepondoknya untuk memberitahukan bahwa lahan tersebut tidak dijual atau diserahkan untuk PT. SSM, dimana akhirnya serombongan karyawan itu pulang dan mengadukan penolakan Langkai TN kepada General Manager PT. SSM.

GM PT. SSM [Rusli Salim alias Atong] bukannya menghentikan rencananya mencaplok lahan tanah yang sudah dikelola warga sejak lama itu, melainkan malah melaporkan kepada Polisi di Pospol Sebabi bahwa Langkai TN melakukan pengancaman dengan senjata tajam [Mandau].

Tanggal 25 Maret 2006 Langkai TN ditangakap oleh sejumlah oknum Pospol Simpang Sebabi suruhan Atong [Rusdi Salim]. Langkai TN selanjutnya digiring ke Polsek Kota Besi. Di Polsek Kota Besi, yang bersangkutan dituduh melakukan tindak pidana pengancaman dengan senjata tajam [Mandau] kepada buruh-karyawan PT. SSM yang mau membabat lahan tanah milik warga Kanyala.

Karena tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat ditemukan saksi yang dapat memperkuat tuduhan mengada-ada yang disampaikan oleh polisi tentang pengancaman, akhirnya dengan suatu tipu muslihat polisi dan PT.SSM mengajak damai dengan suatu surat perdamaian yang ditanda tangani tanpa dilihat dan dibaca apalagi diberikan rangkap lampirannya lebih dahulu kepada Langkai TN.

Dalam keadaan terpaksa, gelap dan tipu muslihat, Langkai TN menandatangi surat tersebut. Sayangnya hanya berselang beberapa menit setelah menanda tangi surat perdamaian itu Langkai TN dimasukan kedalam bui Polsek Kota Besi.

Selama 42 hari Langkai TN ditahan di tahanan Polsek Kotabesi, selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksanaan Negeri Sampit, dengan tuduhan yang justru sangat aneh, yaitu pencemaran nama baik, tanpa ada pelapor atau pihak yang dicemarkan dan semua tuduhan absurd. Setelah 13 kali proses persidangann yang terkesan sangat dipaksakan, Langkai TN divonis 5 bulan kurungan badan dan dibebaskan sepenuhnya pada tanggal 23 Agustus 2006.

Sayangnya sekembalinya yang bersangkutan dari menjalani hukuman yang tidak jelas kesalahan yang dilakukannya, lahan tanah yang semula menjadi pokok masalah sudah diratakan dan berganti dengan kelapa sawit yang digarap secara sepihak oleh PT. SSM ketika Langkai TN berada dalam kurungan.

Kali ini Langkai TN dkk. menegaskan bahwa mereka akan terus mengupayakan untuk mengambil alih lahan kebun tanah.
-------

Ot Danum di Lewu Tumbang Habangoi

2008-09-27T00:43:00.000-07:00

Masyarakat adat selalu terpojokkan dan terintimidasi keberadaannya oleh pemerintah. Hak ulayat yang dimiliki adat selalu terkalahkan oleh kepentingan ekonomi dan politik. Perekonomian masyarakat adat yang semula berbasis pada sumberdaya hutan dihancurkan oleh HPH dan proyek perkebunan yang diandalkan pemerintah. Ladang, damar, madu, rotan yang semula sebagai sumber ekonomi hilang. Konflik sosial timbul. Ekosistem dihancurkan oleh sistem monokultur perkebunan dan rakyat yang tadinya pemilik lahan hanya jadi buruh. Kemandirian rakyat berubah menjadi tergantung oleh perusahaan. Keanekaragaman hayati hilang, lingkungan rusak. Belum lagi tudingan pemerintah terhadap sistem perladangan berpindah yang merusak hutan. Deforestasi timbul dan menjadi kekhawatiran pemerintah (katanya), tetapi selalu saja peladangan berpindah yang dilakukan masyarakat adat disalahkan

Arogansi penguasa terasa dalam teorinya bahwa deforestasi merupakan proses bertahap yang dikendalikan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan komunitas. Sedangkan dalam pandangan komunitas sendiri (baca: masyarakat adat) deforestasi merupakan suatu proses stokastis yang dikendalikan oleh unsur eksternal (faktor-faktor ekonomi politik). Sikap dan pandangan pemerintah tersebut di era Indonesia baru sekarang ini sudah harus dilenyapkan. Menghargai kearifan tradisional masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup, mempertahankan dan memberdayakannya sudah harus menjadi peran stake holder agar unsur eksternal yang mengancam kelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup dapat dibendung.

Faktor eksternal yang penyebab deforestasi sudah terasa di desa Tumbang Habangoi. Keberadaan HPH mewakili kondisi tersebut selain dorongan ekonomi yang membawa segilintir masyarakat masuk hutan menebang pohon. Secara umum hutan masih terjaga. Bertahannya kondisi fisik lingkungan yang masih baik dan terjaga di desa Habangoi didukung oleh tradisi adat yang masih ada dalam mengelola lingkungan. Namun demikian untuk mengantisipasi terkikis dan hilangnya pola-pola kebiasaan tradisi dalam filsafat hidup suku Ot Danum dalam berinteraksi dan mengelola lingkungannya perlu suatu kegiatan studi yang mengeksplorasi kearifan tradisional yang mereka miliki serta mendokumentasikannya.

Desa Tumbang Habangoi

Habangoi merupakan desa paling hulu aliran sungai Samba, DAS Katingan. Sekaligus pintu masuk Taman Nasional Bukit Raya Bukit Raya. Secara administratif desa Habangoi masuk dalam wilayah Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah.

Penduduk didesa utamanya etnis Dayak Ot Danum yang komunitasnya tersebar di setiap hulu DAS utama di Kalimantan Tengah dan sampai luar perbatasan dengan Kalimantan Barat dengan bahasa keseharian adalah Dohoi

Pengakuan secara adat wilayah Habangoi di sebelah utara dibatasi oleh Bukit Raya, sebelah selatan dengan anak sungai Samba: Rahanjang yang merupakan perbatasan dengan desa Nusa Kutau. Secara adimistratif pemerintahan luas wilayah desa diakui seluas 25 ha.

Jumlah penduduk Habangoi kurang lebih 500 jiwa, dengan jumlah KK 108. Tidak semua warga berada di desanya sebagian tinggal di dukuh-dukuh tempat ladang. Sekitar 50-an warga usia sekolah belajar di luar. Warga dewasa ada yang kerja di camp Rahanjang atau masuk hutan menebang kayu. Jumlah murid Sekolah Dasar satu-satunya di Habagoi adalah 132 anak.

Pola pertanian “berpindah” atau dalam istilah Dohoi: Dullang Duli sampai sekarang masih berlaku. Ladang (Khumo) masyarakat yang berada jauh dari desa dibangun pondokan (dukuh) berupa rumah panggung dengan ukuran luas rata-rata 6-8 m2, dengan lantai jemur di bagian muka. Khumo yang saling berdekatan dengan anggota warga lain dibangun sekumpulan dukuh-dukuh yang diistilahkan dengan pedukuhan. Salah satu pedukuhan yang dekat dengan Habangoi adalah Manyahai yang berada di seberang Camp Nusantara Plywood (karena lokasinya disebut juga Camp Rahanjang). Khumo masyarakat terpisah-pisah letaknya ada yang dipinggir sungai dan ada yang di dalam.

Dalam membuka Khumo hingga panen semua dilakukan bersama-sama yang dikenal dengan istilah Handop dimana semuanya diawali dengan kebiasan–kebiasan adat. Sebelum membuka Hutan masyarakat melakukan upacara Ngumu dimana masyarakat menyembelih ayam atau babi sebagai tumbal, darahnya dipercikkan ke kayu-kayu yang akan ditebang karena dipercaya bahwa di batang pohon-pohon tersebut bersemayam Ottu, roh penunggu kayu-kayu tersebut. Upacara persembahan darah ini diharapkan agar roh tersebut akan pindah dari lahan yang akan dibuka. Khusus pohon Lunuk (beringin) mereka sebelum menebangnya perlu Acca (sajen) sebagai persembahan untuk ottu penunggu pohon tersebut.

Dalam memilih lahan yang akan dibuka masyarakat Habangoi tidak berani menebang bila di dekat daerah yang akan dibuka mereka mendengar suara burung Tingang bernyanyi dan akan memilih lahan lainnya untuk dibuka. Selain itu ada larangan adat bagi mereka untuk menebang pohon Tangis.

Sifat kegotong royongan terasa kental sekali pada seluruh proses mulai dari membuka lahan sampai memanen hasil pertanian. Dalam menggarap satu lahan bisa melibatkan 20 sampai 40 orang atau 3 atau 4 keluarga mulai dari usia anak sekolah sampai orang tua tergantung besar lahan yang akan digarap. Si pemilik lahan dalam kegiatan ini hanya menyediakan konsumsi selama kerja berlangsung. Pada acara ngumu selain sesajen disediakan pula makanan dan minuman Baram atau tuak yang merupakan minuman tradisional yang sangat digemari orang dewasa Habangoi dan merupakan minuman wajib bagi semua orang yang terlibat dalam kegiatan ini.

Setelah pohon-pohon ditebang dibiarkan beberapa hari hingga seminggu untuk proses pengeringan untuk kemudian dibakar istilah dohoi-nya NYAHA. Untuk daerah tertentu masa pengeringan bisa sampai setahun melihat tingkat kesuburan tanahnya. Tapi ini sangat jarang sekali karena mereka biasanya selalu dapat memilih tanah yang tingkat kesuburannya memadai. Sebelum dibakar simpukan kayu dikumpulkan dibagian tengah dan dipotong-potong agar tidak menjalar keluar, kegiatan ini disebut NUTU. Dalam pembakaran lahan masyarakat memiliki kearifan tradisional sendiri yaitu lahan yang telah siap dibakar pada batas ladang dibuat sekat bakar (bahasa Dohoinya: NYA’AT) dan pada lokasi tertentu telah ditunggu beberapa orang yang bertugas menjaga api dan memadamkannya bila dirasa akan membakar tumbuhan di luar lahan yang akan digarap. Sampai saat ini pola pembakaran lahan tradisional seperti ini tidak sampai menyebabkan timbulnya kasus kebakaran hutan.

Setelah proses pembakaran dan dilanjutkan membersihkan ladang dari sisa–sisa pembakaran maka dimulailah proses menunggal yang kembali dilakukan upacara yang sama dengan nama upacara Nyemitik. Bila lahan yang dibuka bersama-sama dengan keluarga lain dan letaknya bersebelahan di buat batas dengan menyusun kayu sebagai batas sekaligus jalan yang lebarnya 1 m.

Dalam kegiatan menugal kembali dilakukan bergotong royong dimana kaum laki-laki membuat lobang benih (menugal atau Nuhkan) dan para wanitanya memasukan benih padi (apang paroi) ke dalam lobang dan kemudian ditutup kembali dengan tanah yang dikenal dengan istilah meminyi. Selama menunggu masa panen dilakukan pemeliharaan seperti Membawau atau membersihkan rumput ( gulma). Bila tumbuhan padi terserang hama orang Habangoi telah lama memiliki teknologi pembasmi hama yaitu Rabun. Yang merupakan kegiatan pengasapan lahan yang dilakukan pada sore hari selama 3 hari dengan membakar tanaman-tanaman tertentu yang berfungsi untuk mengobati penyakit tanaman seperti ulat, daun layu dan berbintik-bintik.

Setelah itu masa yang dinantikan Panen atau Ngotom yang disambut kembali dengan upacara sebagai rasa kegembiraan dan ucapan syukur. Dalam upacara ini selain memberikan sesajen sebagai ucapan syukur masyarakat juga melaksanakan makan bersama sebagai ungkapan rasa kegembiraan. Sebelum hasil panen padi diolah/dikonsumsi sekaligus memberkati peralatan yang digunakan selama panen yaitu upacara Pokuman Batu sebagai persembahan kepada Urai.

Lahan yang telah dipanen bisa terus ditanami sampai tahun ke dua. Sebelum ditinggalkan lahan yang berada tidak jauh dari sungai ditanami dengan bibit rotan untuk yang jauh ke dalam mulai 30 tahun terakhir ini ditanami dengan karet, namun ini tidak semuanya dilaksanakan ada yang membiarkannya membelukar dan menjadi hutan muda.

Selain berladang masyarakat memanfaatkan hutan untuk mencari rotan dan berburu serta memanfaatkan keanekaragaman tanaman sebagai pengobatan tradisional. Dimana pengobatan modern terlalu jauh untuk dijangkau dari desa Habangoi.

Dalam memasarkan hasil hutan rotan masyarakat menjual ke pengumpul di desa atau langsung dijual ke Tumbang Samba, untuk hasil buruan, ikan dan sayur-sayuran selain dikomsumsi sendiri dijual pada camp perusahaan Nusatara Plywood. Sedangkan padi digunakan untuk konsumsi sendiri. pemrosesan rotan mentah, pengasapan sampai pengeringan sebelum dijual ke Tb. Samba dikerjakan oleh pengumpul di desa dengan memperkerjakan anak-anak sampai dewasa.

Pranata adat Habangoi yang termasuk suku Ot Danum sangat kuat dan lengkap mengatur kehidupan mereka seperti: Adat tentang perkawinan: Adat Koruh, tata pergaulan: Adat Basa, tata susila: Adat Dusa. Hamil di luar nikah: adat ngolanyun, merusak anak pungut: adat Laban, adat kematian: pepahtoi, adat pembagian harta waris: puat damuk, adat perjanjian: Janjik Pakhat, tentang kelestarian lingkungan: Lowung Pamolum, Pantangan: pemali/pali.

Khusus pada hari-hari tertentu ada larangan adat yang melarang memegang parang/mandau atau melakukan pekerjaan-pekerjaan berat seperti beberapa hari setelah ada musibah orang meninggal, ketika pelaksanaan tiwah dan ada waktu setiap bulannya dimana saat hari bulan purnama hari ke 16 sistem penanggalan bulan tidak boleh melakukan kegiatan apapun seperti berladang atau menebang pohon.

Penulis : Edy Subhany : Pokker SHK Kalimantan Tengah

yang tersisa

2008-09-03T09:06:00.001-07:00

Bandingkan dengan luasnya konsesi WILMAR di kalteng [saja] mencapai 288 ribu hektare. [foto atas]

Pondok inilah yang tersisa bersama sejengkal tanah yang menjadi penopang hidup rakyat, setelah dirampas untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit.
[foto bawah]
====================

15 Product Darah Rakyat

2008-09-03T01:31:00.000-07:00

Berikut ada beberapa produk dari kelapa sawit yang umum diperdagangkan. Produk ini banyak dihasilkan dengan cara merampas tanah rakyat dan menipu penduduk lokal. Kadang juga dengan intimidasi atau melakukan praktik adu domba konflik horizontal.

Bahwa produk ini disebut-sebut sebagai produk yang berasal dari sawit lestari, hanya omong kosong. Bahwa hasil produk sawit dapat dkatagorikan sebagai produk katagori "BIO" sudah sangat pasti dusta besar. kenapa ? Sawit menggunakan herbisida, pestisida, fertilizer dll...sawit juga memberangus hutan dan lahan, mulai kayu2 besar sampai rumput ilalang dibasmi oleh sawit. lalu juga, lahan bekas sawit tidak dapat dipastikan untuk dapat digunakan lagi bagi komoditas lainnya. So..bagaimana bisa dikatakan terbaharukan, lestari, ramah lingkungan ??

Minyak Sawit Kasar atau Crude Palm Oil (CPO), Berupa minyak yang agak kental berwarna kuning jingga kemerah-merahan. CPO mengandung asam lemak bebas (EFA) 5% dan mengandung banyak Carolene atau pro vitamin E (800-900 ppm). Titik lunak berkisar antara 33-34 °C.
Minyak Inti Kelapa Sawit atau Palm Kernel (PKO); Berupa minyak putih kekuning-kuningan yang diperoleh dari proses ekstraksi inti buah tanaman kelapa sawit. Kandungan asam lemak sekitar 5 %.
Inti Kelapa Sawit atau Palm Kernel; Merupakan buah tanaman kelapa sawit yang telah dipisahkan dari daging buah dan tempurungnya serta selanjutnya dikeringkan. Kandungan minyak yang terkandung di dalam inti sekitar 50 % dan kadar FFA-nya sekitar 5 %.
Bungkil Inti Kelapa Sawit atau Palm Kernel Cake; Bungkil inti kelapa sawit merupakan daging inti kelapa sawit yang telah diambil minyaknya. Minyak dihasilkan melalui proses pemerasan mekanis atau proses ekstraksi dengan pelarut yang lazim dipergunakan. Bungkil mengandung sekitar 2 % minyak.
Pretreated Palm Oil; Pretreated palm oil merupakan minyak yang diperoleh dari proses deguming dan prebleaching untuk persiapan “physical refining” minyak daging buah. Kadar FFA pretreated palm oil sekitar 5 %. Nilai titik lunaknya adalah 33-39 °C.
Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil); RBD palm oil merupakan minyak kelapa sawit yang telah mengalami proses refinasi lengkap. RBD mengandung FFA 0,15 % yang berwarna kuning kejingga-jinggaan dengan titik lunak antara 30-39 °C. RBD Palm Oil hanya digolongkan dalam satu jenis mutu.
Crude Palm Fatty Acid; Adalah asam lemak yang diperoleh sebagai hasil sampingan dari refinasi lengkap CPO dan fraksi-fraksinya, kandungan asam lemak bebasnya mencapai 89 %.
Crude Palm Oil; Berupa minyak yang berwarna merah sampai jingga. Minyak ini diperoleh dari fraksinasi CPO dengan kadar FFA 5 %. Nilai titik lunak CPO maksimum 24 °C.
Preteated Palm Olein; Adalah minyak yang diperoleh dari proses deguming dan prebleaching untuk persiapan “physical refining” fraksi cair CPO. Pretreated palm olein berwarna merah kekuning-kuningan dan memiliki kadar FFA sebesar 5%. Nilai titik lunaknya adalah 24 °C.
RBD Palm Olein; Adalah minyak yang berwarna kekuning-kuningan. RBD palm olein diperoleh dari CPO yang telah mengalami refinasi lengkap. Kadar FFA-nya sekitar 0,15 % dan titik lunak maksimumnya adalah 24 °C.
Crude Palm Stearin; Crude palm stearin merupakan lemak berwarna kuning sampai jingga kemerah-merahan yang diperoleh dari proses fraksinasi CPO. Crude palm stearin memiliki kadar FFA sebesar 5 % dan nilai titik lunak sekitar 48 °C.
Pretreated Palm Stearin ; Pretreated palm stearin adalah lemak yang diperoleh dari proses degumming dan prebleaching untuk persiapan “physical refining” fraksi padat CPO. Pretreated palm stearin memiliki kandungan FFA sebesar 5 % dan nilai titik lunak 48 °C.
RDB Palm Stearin; Adalah fraksi lemak yang berasal dari CPO yang telah mengalami refinasi lengkap. RBD palm stearin memiliki kadar FFA sebesar 0,2 %. Nilai titik lunaknya sama dengan Crude Palm Stearin, hanya warnanya lebih kuning.
Palm Acid Oil; Palm acid oil adalah asam lemak yang berasal dari CPO yang telah mengalami proses netralisasi dengan soda kaustik dan dilanjutkan dengan proses pengasaman dengan asam sulfat. Palm acid oil memiliki kandungan FFA sebesar 50 % dengan total kadar lemak maksimum 95 %.
Crude Palm Kernel Fatty Acid; Crude palm fatty acid adalah asam lemak yang diperoleh sebagai hasil sampingan dari refinasi lengkap minyak inti sawit (PKO) dan fraksi-fraksinya. Kadar FFA-nya minimum 70 %.

========================

Banjir Sawit

2008-09-03T01:11:00.000-07:00

Bencana Ekologi Banjir vs Sawit......

Sawit datang Banjir Menerjang

2008-09-03T00:50:00.000-07:00

Hujan deras sepanjang malam sejak Minggu 24.08.2008 sampai dengan pagi hari Senin 25.08.2008 yang mengguyur daerah hulu dan area sekitar perkebunan kelapa sawit di kabupaten Seruyan [sekitar Kecamatan Hanau dan Seruyan Tengah] telah mengakibatkan banjir besar di Km 113 dan 108 ruas jalan Sampit - Pangkalan Bun selama 24 jam.

Akibat banjir itu jalan penghubung antara Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kotawaringain Barat yang berada di Kabupaten Seruyan terputus total selama 24 jam sejak jam 10 pagi 25.07.08 baru bisa dilalui pada keesokan harinya.

Banjir memang tidak memakan korban jiwa tetapi setidaknya ada 2 mobil yang hanyut terperosok kemudian terbawa arus. Di lokasi banjir km 113 sebuah colt citizen L300 milik PT. Bina Sawit Abadi Pratama terjungkal, sedangkan di km 108 terguling dan hanyut sebuah truck pengangkut CPO.

Menurut warga setempat, banjir kerap terjadi di sekitar lokasi itu, apalagi lokasi tersebut juga merupakan arus sungai Rungau yang bermuara ke Danau Sembuluh. tetapi kali ini banjirnya terlalu besar dan lama, mungkin disebabkan terbukanya lahan diareal sekitar DAS Rungau dibagian hulu sampai ke Tangar akibat perkebunan kelapa sawit.

Demo Anti Sawit dalam Seminar

2008-03-21T07:56:00.000-07:00

Kawan2 aktivis SOB melakukan aksi demo menentang perkebunan kelapa sawit bertepatan dan pada kesempatan dalam ruangan Seminar Nasional Kelapa Sawit yang sedang dibuka oleh Gubernur Kalimantan Tengah [12.2.2008]

the Contras

2008-01-10T16:34:00.001-08:00

"we green the earth".......................
good propaganda, man....................

Bagaimana dengan pohon-pohon yang kamu tebang ? satwa yang kamu bunuh ? sungai yang kamu tutup ? danau yang kamu keruhkan ? ladang dan kebun rakyat yang kamu gusur ?

Sepertinya memang harus dinyatakan perang terhadap perampok hajat hidup manusia dan perusak lingkungan ini.

Say no to forest crime !
SELAMATKAN SUMBER-SUMBER KEHIDUPAN MANUSIA DARI CENGKRAMAN SEGELINTIR PERAMPOK BERBAJU PERKEBUNAN

RSPO Omong Kosong, Penjarahan tetap Berjalan

2008-01-10T16:21:00.000-08:00

RSPO Omong Kosong, Hutan tetap juga dihancurkan untuk membangun kebun kelapa sawit.
Lokasi Pengambilan Foto di PT. Kerry Sawit Indonesia II, Desa Sembuluh, Kecamatan danau Sembuluh Kabupaten Seruyan pada tanggal 5 Jauari 2008.

Masihkah ada yang mau bilang sawit tidak merusak hutan, tidak menghancurkan sumber kehidupan manusia dan masihkan juga ada yang mau bilang sawit ramah terhadap lingkungan ?

===========================

Tinggal satu

2008-01-10T15:42:00.000-08:00

Tersisa sebatang pohon saja lagi.
HCVF...???? Mana Forest-nya...
Jgn ngaco, cuma melegitimisai sawit saja tu HCVF...
Bulshit deh..

No tree

2007-10-01T07:48:00.000-07:00

Palm oil monoculture, there's no tree, huuuuh !!!

Palmoil on the forest

2007-09-30T23:39:00.000-07:00

Most of palm oil plantation were develop on the forest and clear cutting timber

It is sustainable palm oil ?

2007-09-30T22:50:00.000-07:00

And that time, there's only dried woods and palm oil
monoculture. It all caused by the greedy people in the world.